DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 16 Tahun 2022

Nomor: 16
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri: a. Nomor 5 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 350); b. Nomor 3 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 995); c. Nomor 9 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1625); d. Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 620); dan e. Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514), diubah sebagaimana dalam Peraturan ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961) dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1963) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3211);
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Misi Khusus (Convention on Special Missions, New York 1969) (Lembaran Negara SALINAN Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3212);
4.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
6.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
7.Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8.Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2009 tentang Pembukaan Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) di Jakarta;
9.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2009 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Negara Kazakhstan, Negara Republik Azerbaijan, Negara Kerajaan Bahrain, Negara Kesultanan Oman, Negara Republik Mozambique, Negara Republik Panama, Negara Republik Ekuador, Negara Bosnia dan Herzegovina, Negara Republik Kroasia, dan Pembukaan Konsulat Republik Indonesia di Tawau, Malaysia;
10.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2009 tentang Peningkatan Konsulat Republik Indonesia di Perth, Australia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
11.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul, Turki;
12.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2011 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok;
13.Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pembukaan Perwakilan Republik Indonesia di Republik Kamerun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 145);
14.Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
15.Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514);
16.Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1142); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri:

a.Nomor 5 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 350);
b.Nomor 3 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 995);
c.Nomor 9 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1625);
d.Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 620); dan
e.Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 514), diubah sebagai berikut:
1. 1.Ketentuan Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
2. 2.Ketentuan Lampiran II-65 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-65 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. 3.Ketentuan Lampiran II-100 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II-100 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Desember 2022 MENTERI LUAR NEGERI t.t.d. RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA t.t.d. YASONNA H. LAOLY BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1369 Salinan sesuai dengan aslinya Kementerian Luar Negeri Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, Pendekar Muda Leonard Sondakh LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI A. PERWAKILAN DIPLOMATIK NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
4. 1.Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab -
5. 2.Abuja, Republik Federal Nigeria Republik Benin, Republik Ghana, Republik Niger, Republik Liberia, Republik Burkina Faso, Republik Togo, Republik Demokratik Sao Tome dan Principe, dan Economic Community of West African States (ECOWAS)
6. 3.Addis Ababa, Republik Demokratik Federal Ethiopia Republik Djibouti, Negara Eritrea, dan African Union (AU)
7. 4.Alger, Republik Demokratik Rakyat Aljazair -
8. 5.Amman, Kerajaan Yordania Hasyimiah Negara Palestina
9. 6.Ankara, Republik Türkiye -
10. 7.Antananarivo, Republik Madagaskar Republik Mauritius, Republik Seychelles, dan Uni Komoro
11. 8.Astana, Republik Kazakhstan Republik Tajikistan
12. 9.Athena, Republik Yunani -
13. 10.Baghdad, Republik Irak -
14. 11.Baku, Republik Azerbaijan -
15. 12.Bandar Seri Begawan, Negara Brunei Darussalam -
16. 13.Bangkok, Kerajaan Thailand Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)
17. 14.Beijing, Republik Rakyat Tiongkok Mongolia NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
18. 15.Beirut, Republik Lebanon -
19. 16.Beograd, Republik Serbia Montenegro
20. 17.Berlin, Republik Federal Jerman -
21. 18.Bern, Konfederasi Swiss Kepangeranan Lichtenstein
22. 19.Bogota, Republik Kolombia Antigua dan Barbuda, Barbados, dan Federasi Saint Kitts dan Nevis
23. 20.Brasilia, Republik Federasi Brasil -
24. 21.Bratislava, Republik Slowakia -
25. 22.Brussel, Kerajaan Belgia Keharyapatihan Luksemburg, Uni Eropa, dan World Customs Organization (WCO), dan Organisasi Internasional Lainnya di Brussels
26. 23.Bucharest, Rumania Republik Moldova
27. 24.Budapest, Republik Hongaria -
28. 25.Buenos Aires, Republik Argentina Republik Paraguay dan Republik Oriental Uruguay
29. 26.Canberra, Persemakmuran Australia Republik Vanuatu
30. 27.Caracas, Republik Bolivarian Venezuela Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, dan Republik Trinidad dan Tobago
31. 28.Dakar, Republik Senegal Republik Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea, Republik Guinea- Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone
32. 29.Damaskus, Republik Arab Suriah -
33. 30.Dar-Es-Salaam, Republik Persatuan Tanzania Republik Burundi dan Republik Rwanda
34. 31.Den Haag, Kerajaan Belanda Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW)
35. 32.Dhaka, Republik Rakyat Bangladesh Nepal
36. 33.Dili, Republik Demokratik Timor- Leste -
37. 34.Doha, Negara Qatar -
38. 35.Hanoi, Republik Sosialis Vietnam - NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
39. 36.Harare, Republik Zimbabwe Republik Zambia
40. 37.Havana, Republik Kuba Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Republik Jamaika
41. 38.Helsinki, Republik Finlandia Republik Estonia
42. 39.Islamabad, Republik Islam Pakistan -
43. 40.Kabul, Republik Islam Afghanistan -
44. 41.Kairo, Republik Arab Mesir -
45. 42.Khartoum, Republik Sudan -
46. 43.Kolombo, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka Republik Maladewa
47. 44.Kopenhagen, Kerajaan Denmark Republik Lithuania
48. 45.Kuala Lumpur, Malaysia -
49. 46.Kuwait City, Negara Kuwait -
50. 47.Kyiv, Ukraina Republik Armenia dan Georgia
51. 48.Lima, Republik Peru Negara Plurinasional Bolivia
52. 49.Lisabon, Republik Portugal -
53. 50.London, Kerajaan Inggris Republik Irlandia dan International Maritime Organization (IMO)
54. 51.Madrid, Kerajaan Spanyol United Nations World Tourism Organization (UNWTO)
55. 52.Manama, Kerajaan Bahrain -
56. 53.Manila, Republik Filipina Republik Kepulauan Marshall dan Republik Palau
57. 54.Mexico City, Meksiko Serikat Belize, Republik El Salvador, dan Republik Guatemala
58. 55.Maputo, Republik Mozambik Republik Malawi
59. 56.Moskow, Federasi Rusia Republik Belarus
60. 57.Muscat, Kesultanan Oman Republik Yaman
61. 58.Nairobi, Republik Kenya Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, United Nations Environmental Programme (UNEP), dan United Nations Human Settlements Programme (UN- HABITAT) NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
62. 59.New Delhi, Republik India Kerajaan Bhutan
63. 60.Oslo, Kerajaan Norwegia Republik Islandia
64. 61.Ottawa, Kanada International Civil Aviation Organization (ICAO)
65. 62.Panama City, Republik Panama Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua
66. 63.Paramaribo, Republik Suriname Republik Guyana
67. 64.Paris, Republik Prancis Kepangeranan Andorra, Kepangeranan Monako, dan United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
68. 65.Phnom Penh, Kerajaan Kamboja -
69. 66.Port Moresby, Papua Nugini Kepulauan Solomon
70. 67.Praha, Republik Ceko -
71. 68.Pretoria, Republik Afrika Selatan Republik Botswana, Kerajaan Lesotho, dan Kerajaan Eswatini, Southern African Development Community (SADC)
72. 69.Pyongyang, Republik Rakyat Demokratik Korea -
73. 70.Quito, Republik Ekuador -
74. 71.Rabat, Kerajaan Maroko Republik Islam Mauritania
75. 72.Riyadh, Kerajaan Arab Saudi -
76. 73.Roma, Republik Italia Republik Malta, Republik San Marino, Republik Siprus, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agriculture Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)
77. 74.Santiago, Republik Chile -
78. 75.Sarajevo, Bosnia dan Herzegovina -
79. 76.Seoul, Republik Korea -
80. 77.Singapura, Republik Singapura -
81. 78.Sofia, Republik Bulgaria Republik Albania dan Republik Makedonia Utara
82. 79.Stockholm, Kerajaan Swedia Republik Latvia NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
83. 80.Suva, Republik Fiji Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu
84. 81.Tashkent, Republik Uzbekistan Republik Kyrgyzstan
85. 82.Tehran, Republik Islam Iran Turkmenistan
86. 83.Tokyo, Jepang Federasi Mikronesia
87. 84.Tripoli, Negara Libya -
88. 85.Tunis, Republik Tunisia -
89. 86.Vatikan, Takhta Suci Vatikan -
90. 87.Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Laos -
91. 88.Warsawa, Republik Polandia -
92. 89.Washington D.C., Amerika Serikat -
93. 90.Wellington, Selandia Baru Samoa, Kerajaan Tonga, Kepulauan Cook dan Niue
94. 91.Wina, Republik Austria Republik Slovenia, United Nations Office at Vienna (UNOV) yang terdiri atas United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), International Atomic Energy Agency (IAEA), Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), OPEC Fund for International Development (OFID), dan International Anti-Corruption Academy (IACA)
95. 92.Windhoek, Republik Namibia Republik Angola
96. 93.Yangoon, Republik Uni Myanmar -
97. 94.Yaounde, Republik Kamerun Republik Chad, Republik Guinea Ekuatorial, Republik Gabon, Republik Kongo, dan Republik Afrika Tengah.
98. 95.Zagreb, Republik Kroasia - B. PERUTUSAN TETAP REPUBLIK INDONESIA NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH RANGKAPAN DAN/ATAU ORGANISASI INTERNASIONAL
99. 1.New York, Amerika Serikat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Internasional Lainnya di New York, dan International Seabed Authority (ISA)
100. 2.Jenewa, Konfederasi Swiss Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa
101. 3.Jakarta, Republik Indonesia Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) C. PERWAKILAN KONSULER NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH KERJA
102. 1.Cape Town, Republik Afrika Selatan Provinsi Northern Cape, Western Cape, Eastern Cape, dan Orange Free State
103. 2.Chicago, Amerika Serikat Negara Bagian Illinois, Michigan, Wisconsin, Indiana, Iowa, Kansas, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota, Kentucky, dan Ohio
104. 3.Darwin, Australia Northern Territory of Australia
105. 4.Davao City, Republik Filipina Seluruh Mindanao, Seluruh Sulu, dan Kelompok Kepulauan Tawi-Tawi
106. 5.Dubai, Persatuan Emirat Arab Wilayah Dubai, Sharjah, Fujairah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, dan Ajman
107. 6.Frankfurt, Republik Federal Jerman Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, dan Saarland
108. 7.Guangzhou, Republik Rakyat Tiongkok Provinsi Guangdong, Fujian, Hainan, dan Guang Xi
109. 8.Hamburg, Republik Federal Jerman Negara Bagian Schleswig-Holstein, Niedersachsen serta Kota Hamburg, dan Bremen
110. 9.Ho Chi Minh City, Republik Sosialis Vietnam Wilayah Southeast: Ho Chi Minh City, Provinsi Binh Phuoc, Tay Ninh, Ba Ria- Vung Tau, Binh Duong, dan Dong Nai; Wilayah Mekong Delta: Can Tho City, Long An, Tien Giang, Provinsi Ben Tre, Tra Vinh, Vinh Long, Dong Thap, An Giang, Kien Giang, Hau Giang, Soc Trang, Bac Lieu, dan Ca Mau; dan Sebagian Wilayah Central Highlands; Provinsi Dak Nong, Lam Dong, Ninh Thuan, dan Binh Thuan
111. 10.Hong Kong, wilayah administratif khusus Republik Rakyat Tiongkok Wilayah administratif khusus Macao
112. 11.Houston, Amerika Serikat Negara Bagian New Mexico, Texas, Oklahoma, Arkansas, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Alabama, Georgia, Florida, United States Virgin Islands, dan The Commonwealth of Puerto Rico NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH KERJA
113. 12.Istanbul, Republik Türkiye Provinsi Istanbul, Tekirdağ, Edirne, Kirklareli, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balikesir, dan Canakkale
114. 13.Jeddah, Kerajaan Arab Saudi Gubernuran Tabuk, Madinah, Makkah, Assier, dan Organization of Islamic Cooperation (OIC)
115. 14.Johor Bahru, Malaysia Johor, Melaka, Negeri Sembilan, dan Pahang
116. 15.Karachi, Republik Islam Pakistan Provinsi Sindh
117. 16.Kota Kinabalu, Malaysia Bagian Pantai Barat, Bagian Kudat, Bagian Pedalaman, Bagian Sandakan, dan Persekutuan Labuhan
118. 17.Kuching, Malaysia Negara Bagian Sarawak
119. 18.Los Angeles, Amerika Serikat Negara Bagian Arizona, Colorado, Hawaii, Utah, Nevada sebelah selatan meliputi Counties yang terdiri atas Carson City, Churchill, Clark, Douglas, Esmeralda, Lincoln, Lyon, Mineral, Nye, Storey, White Pine, Negara Bagian California sebelah selatan meliputi Counties yang terdiri atas Imperial, Kern, Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego, San Luis Obispo, Santa Barbara, Ventura, dan Daerah di Kepulauan Pasifik yang berada di bawah pemerintahan Amerika Serikat
120. 19.Marseille, Republik Prancis Department Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes Maritimes, Ardeche, Ariege, Aveyron, Bouches- du-Rhone, Drome, Gard, Haute- Garonne, Gers, Herault, Lozere, Pyrenees-Atlantiques, Hautes- Pyrenees, Pyrenees-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Aude, dan Corse
121. 20.Melbourne, Australia Negara Bagian Victoria, dan Tasmania
122. 21.Mumbai, Republik India Negara Bagian Andhra Pradesh, Goa, Gujarat, Karnataka, Kerala, Maharasthra, Tamil Nadu, Telangana dan dua Wilayah Union yang terdiri atas Daman dan Diu, Puducherry. NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH KERJA
123. 22.New York, Amerika Serikat Negara Bagian Connecticut, Delaware, Maryland, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, South Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, dan West Virginia
124. 23.Noumea, Kaledonia Baru Kaledonia Baru
125. 24.Osaka, Jepang Prefektur Fukui, Mie, Shiga, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama, Tottori, Shimane, Okayama, Hiroshima, Yamaguchi, Tokushima, Kagawa, Ehime, Kochi
126. 25.Penang, Malaysia Negara Bagian Kedah, Perlis, dan Pulau Penang
127. 26.Perth, Australia Australia Barat, Kepulauan Cocos, dan Pulau Christmas
128. 27.San Francisco, Amerika Serikat Negara Bagian Alaska, Idaho, Montana, Oregon, Washington State, Wyoming, Nevada sebelah utara meliputi Counties yang terdiri atas Elko, Eureka, Humboldt, Lander, Pershing, dan Washoe, California sebelah utara meliputi Counties yang terdiri atas Alameda, Alpine, Amador, Butte, Calaveras, Colusa, Contra Costa, Del Norte, El Dorado, Fresno, Glenn, Humboldt, Inyo, Kings, Lake, Lassen, Madera, Marin, Mariposa, Mendocino, Merced, Modoc, Mono, Monterey, Napa, Nevada, Placer, Plumas, Sacramento, San Benito, San Francisco, San Joaquin, San Mateo, Santa Clara, Santa Cruz, Shasta, Sierra, Siskiyou, Solano, Sonoma, Stanislaus, Sutter, Tehama, Trinity, Tulare, Toulumne, Yolo, dan Yuba
129. 28.Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok Shanghai, Provinsi Jiangsu, Zhejiang, Anhui, dan Jiangxi
130. 29.Songkhla, Kerajaan Thailand Provinsi Songkhla, Krabi, Chumphon, Trang, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Pattani, Yala, Phang-Nga, Phatthalung, Phuket, Ranong, Satun, dan Surat Thani
131. 30.Sydney, Australia Negara Bagian New South Wales, South Australia, dan Queensland NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH KERJA
132. 31.Tawau, Malaysia Tawau, Semporna, Kunak, dan Lahad Datu
133. 32.Toronto, Kanada Provinsi Manitoba, Ontario, Saskatchewan, dan wilayah Nunavut
134. 33.Vancouver, Kanada Provinsi British Columbia, Alberta, Yukon, dan wilayah Northwest Territories
135. 34.Vanimo, Papua Nugini Provinsi Sandaun, dan Western MENTERI LUAR NEGERI t.t.d. RETNO L. P. MARSUDI LAMPIRAN II-65 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI RIYADH

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Riyadh merupakan Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Saudi Arabia.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1)Tugas pokok Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh adalah melaksanakan hubungan diplomatik dan memperjuangkan kepentingan nasional Negara Republik Indonesia, melindungi Warga Negara Republik Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia di wilayah akreditasi Kerajaan Saudi Arabia, sesuai dengan kebijakan pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh menyelenggarakan fungsi:
1. a.peningkatan dan pengembangan kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, serta sosial dan budaya dengan Kerajaan Saudi Arabia;
2. b.peningkatan persatuan dan kesatuan, serta kerukunan antara sesama Warga Negara Indonesia di luar negeri;
3. c.pengayoman, pelayanan, pelindungan serta pemberian bantuan hukum dan fisik kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, dalam hal terjadi ancaman dan/atau masalah hukum di Kerajaan Saudi Arabia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;
4. d.pengamatan, penilaian, dan pelaporan mengenai situasi dan kondisi Kerajaan Saudi Arabia;
5. e.konsuler dan protokol;
6. f.perbuatan hukum untuk dan atas nama Negara dan Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia;
7. g.kegiatan manajemen kepegawaian, keuangan, perlengkapan, pengamanan internal Perwakilan, komunikasi dan persandian; dan
8. h.fungsi lain sesuai dengan hukum dan praktek internasional.

BAB III

INDEKS PERWAKILAN

Pasal 3

Indeks Perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh adalah 3,14 (tiga koma empat belas) dengan indeks masing-masing kegiatan sebagai berikut:

a.konsuler sebesar 4,00 (empat koma nol);
b.ekonomi sebesar 3,53 (tiga koma lima puluh tiga);
c.politik sebesar 2,91 (dua koma sembilan puluh satu); dan
d.sosial budaya sebesar 2,12 (dua koma dua belas).

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Saudi Arabia dan Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh terdiri atas:
1. a.unsur pimpinan;
2. b.unsur pelaksana; dan
3. c.unsur penunjang.
(2)Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh dan Wakil Kepala Perwakilan;
(3)Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.minister counsellor;
2. b.minister counsellor;
3. c.counsellor;
4. d.counsellor;
5. e.sekretaris pertama;
6. f.sekretaris pertama;
7. g.sekretaris kedua;
8. h.sekretaris ketiga;
9. i.sekretaris ketiga;
10. j.atase pertahanan;
11. k.atase laut;
12. l.atase udara;
13. m.atase Kepolisian Republik Indonesia;
14. n.atase perdagangan;
15. o.atase pendidikan;
16. p.atase tenaga kerja;
17. q.atase imigrasi;
18. r.atase hukum;
19. s.pejabat Badan Intelijen Negara (BIN);
20. t.kepala sekolah Indonesia; dan
21. u.asisten atase pertahanan.
(4)Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
1. a.bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan;
2. b.bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan;
3. c.petugas komunikasi; dan
4. d.petugas komunikasi.

Pasal 5

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh terdiri atas 9 (sembilan) orang Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi adalah minister counsellor dengan kompetensi konsuler serta 1 (satu) orang atase pertahanan, 2 (dua) orang atase kematraan, 7 (tujuh) orang atase teknis, 1 (satu) orang pejabat BIN, dan 1 (satu) orang asisten atase pertahanan.

Pasal 6

(1)Pejabat Diplomatik dan Konsuler dengan gelar diplomatik paling tinggi di bawah Kepala Perwakilan menjabat sebagai kepala kanselerai yang menjalankan fungsi koordinasi, pelaksana diplomasi, serta penyelenggara administrasi dan kerumahtanggaan Perwakilan.
(2)Dalam hal terdapat kebutuhan organisasi, kepala kanselerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pejabat Diplomatik dan Konsuler yang ditunjuk dengan Keputusan Kepala Perwakilan.

Pasal 7

(1)Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) terdiri atas 2 (dua) orang bendaharawan dan penata kerumahtanggaan Perwakilan, serta 2 (dua) orang petugas komunikasi.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya, unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala kanselerai.

Pasal 8

Komposisi dan jumlah unsur pelaksana dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 7 dapat ditinjau kembali sesuai dengan perubahan Indeks Perwakilan atau berdasarkan kebutuhan.

Pasal 9

(1)Jumlah formasi Pegawai Setempat pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh paling banyak 63 (enam puluh tiga) orang.
(2)Formasi dan pengisian Pegawai Setempat disesuaikan dengan misi dan kebutuhan Perwakilan. LAMPIRAN II-100 PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI KONSULAT JENDERAL REPUBLIK INDONESIA DI JEDDAH

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

Konsulat Jenderal Republik Indonesia yang berkedudukan di Jeddah merupakan Perwakilan Konsuler Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Konsul Jenderal, yang bertanggung jawab kepada Menteri Luar Negeri melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Riyadh, dengan wilayah kerja meliputi Gubernuran Tabuk, Madinah, Mekkah, Assier, dan Organization of Islamic Cooperation (OIC).

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…