Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 5 Tahun 2011
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2011
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to the Vienna Convention on Diplomatic Relations concerning Acquisition of Nationality) Tahun 1961 dan Pengesahan Konvensi Wina mengenai Hubungan Konsuler beserta Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (Vienna Convention on Consular Relations and the Optional Protocol to the Vienna Convention on Consular Relations concerning Acquisition of Nationality) Tahun 1963, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3211); www.djpp.depkumham.go.id
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3212);
SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.06/A/OT/VI/2004/01 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan II Keputusan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor: SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri diubah sebagai berikut:
A. PERWAKILAN DIPLOMATIK NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH AKREDITASI/RANGKAPAN INDEKS PERWAKILAN
A. PERWAKILAN DIPLOMATIK NO TEMPAT KEDUDUKAN WILAYAH AKREDITASI/RANGKAPAN INDEKS PERWAKILAN
“Pasal 1 Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Madrid adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Kerajaan Spanyol merangkap UNWTO (United Nations World Tourism Organization).”
“Pasal 2
“Pasal 3 Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Kerajaan Spanyol dan UNWTO (United Nations World Tourism Organization), serta Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Madrid terdiri dari: A. Unsur Pimpinan: Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh. B. Unsur Pelaksana:
www.djpp.depkumham.go.id C. Unsur Penunjang:
“Pasal 1 Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berkedudukan di Paris adalah Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh, yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Luar Negeri, dengan wilayah akreditasi Republik Perancis merangkap Andorra, Keharyapatihan Monaco dan UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization).”
“Pasal 2
“Pasal 3 Berdasarkan kepentingan nasional, bobot misi, kegiatan, intensitas, dan derajat hubungan Indonesia dengan Republik Perancis, Andorra, Keharyapatihan Monaco dan UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization) serta Indeks Perwakilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (2), Kedutaan Besar Republik Indonesia di Paris terdiri dari: A. Unsur Pimpinan:
B. Unsur Pelaksana:
www.djpp.depkumham.go.id
C. Unsur Penunjang:
“Pasal 4A Dalam hal Duta Besar LBBP berhalangan sementara untuk menjalankan tugasnya sebagai Kepala Perwakilan, maka tugas pokok dan fungsi Kepala Perwakilan didelegasikan kepada:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Luar Negeri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juni 2011 MENTERI LUAR NEGERI R.M. MARTY M. NATALEGAWA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 16 Juni 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 350 www.djpp.depkumham.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Menteri (Permen)