DokumenKeputusan Menteri (Kepmen)Berlaku

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/Kpts/PK.040/M/2/2018 Tahun 2018

Nomor: 117/Kpts/PK.040/M/2/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 2 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan bibit Sapi Peranakan Ongole, perlu dilakukan pembibitan Sapi Peranakan Ongoledalam suatu wilayah sumber bibit; Menimbang MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENETAPAN KABUPATEN MINAHASA SEBAGAI WILAYAH SUMBER BIBIT SAPI PERANAKAN ONGOLE \...._ TENT ANG KEPUTUSAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 117 /Kpts/PK.040/2/2018 MENTER£ PERIANIAN RB!)UBLIK lNDONESlA . ·,. iJ: ...__ , •. +' \.· .. ; __ .: l. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak; Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Mengingat

8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan ten tang Republik 7. 6. 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543); Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 5. 4. 5619);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 ten tang Sumber Daya Genetik Hewan clan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260); Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2014 ten tang Pengendalian clan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Mengingat - -- Kecamatan Tompaso, Tom pa so Barat, Kawangkoan, Kawangkoan Barat, dan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara sebagai wilayah sumber bibit Sapi Peranakan Ongole.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Surat Bupati Minahasa Nomor 365a/BM/XII-2016, perihal Proposal Usulan Kabupaten Minahasa menjadi Daerah Sumber Bibit Sapi Sapi Peranakan Ongole;
2.Berita Acara Penilaian Penetapan Wilayah Sumber Bibit Sapi PO, Kecamatan Tornpaso, Tompaso Barat, Kawangkoan, Kawangkoan Barat, dan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04005/PK.040/F2.1/12/2017 tanggal 4 Desember 2017; 48 / Permen tan/ OT.140/9/2011 ten tang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1295);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117 /Permentan/ SR.120/ 10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/ 11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor KESATU Menetapkan Memperhatikan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3.Menteri Dalam Negeri;
4.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5.Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7.Pimpirian Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8.Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
9.Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 1 O. Kepala Dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/ atau kesehatan hewan seluruh Indonesia;
11.Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan/ a tau kesehatan hewan seluruh Indonesia. MENTER! PERTANIAN R PUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 2018 Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KEEMPAT Wilayah sumber bibit Sapi Peranakan Ongole sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati sesuai dengan kewenangannya. KETIGA Wilayah sumber bibit Sapi Peranakan Ongole sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola secara terencana dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa, sesuai Petunjuk Teknis yang ditetapkan . oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. KEDUA

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan bibit Sapi Peranakan Ongole, perlu dilakukan pembibitan Sapi Peranakan Ongoledalam suatu wilayah sumber bibit; Menimbang MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENETAPAN KABUPATEN MINAHASA SEBAGAI WILAYAH SUMBER BIBIT SAPI PERANAKAN ONGOLE \...._ TENT ANG KEPUTUSAN MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 117 /Kpts/PK.040/2/2018 MENTER£ PERIANIAN RB!)UBLIK lNDONESlA . ·,. iJ: ...__ , •. +' \.· .. ; __ .: l. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Ternak; Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

Mengingat

8.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pedoman Pelestarian dan ten tang Republik 7. 6. 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543); Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 5. 4. 5619);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 ten tang Sumber Daya Genetik Hewan clan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260); Peraturan Pemerintah Nomor 4 7 Tahun 2014 ten tang Pengendalian clan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Mengingat - -- Kecamatan Tompaso, Tom pa so Barat, Kawangkoan, Kawangkoan Barat, dan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara sebagai wilayah sumber bibit Sapi Peranakan Ongole.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

1.Surat Bupati Minahasa Nomor 365a/BM/XII-2016, perihal Proposal Usulan Kabupaten Minahasa menjadi Daerah Sumber Bibit Sapi Sapi Peranakan Ongole;
2.Berita Acara Penilaian Penetapan Wilayah Sumber Bibit Sapi PO, Kecamatan Tornpaso, Tompaso Barat, Kawangkoan, Kawangkoan Barat, dan Langowan Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara Nomor 04005/PK.040/F2.1/12/2017 tanggal 4 Desember 2017; 48 / Permen tan/ OT.140/9/2011 ten tang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1295);
10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117 /Permentan/ SR.120/ 10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
11.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/ OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
9.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/ OT.140/9/2011 tentang Pewilayahan Sumber Bibit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 568) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/ 11/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor KESATU Menetapkan Memperhatikan Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2.Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
3.Menteri Dalam Negeri;
4.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5.Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
6.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
7.Pimpirian Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
8.Gubernur provinsi seluruh Indonesia;
9.Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 1 O. Kepala Dinas provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/ atau kesehatan hewan seluruh Indonesia;
11.Kepala Dinas kabupaten/kota yang membidangi fungsi peternakan dan/ a tau kesehatan hewan seluruh Indonesia. MENTER! PERTANIAN R PUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Pebruari 2018 Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.KEEMPAT Wilayah sumber bibit Sapi Peranakan Ongole sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Menteri, Gubernur, dan Bupati sesuai dengan kewenangannya. KETIGA Wilayah sumber bibit Sapi Peranakan Ongole sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola secara terencana dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa, sesuai Petunjuk Teknis yang ditetapkan . oleh Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. KEDUA

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/Kpts/PK.040/M/2/2018 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/8/2006