DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 121 Tahun 2014

Nomor: 121
Tahun: 2014
Ditetapkan: 6 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan telah mengalihkan pengelolaan dan aset Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.bahwa …
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENDIRIAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.

Pasal 1

…

Pasal 1

Dengan Peraturan Presiden ini didirikan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

(1)Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki identitas bela negara yang diatur dalam statuta Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.
(3)Dalam penyusunan identitas bela negara yang diatur dalam statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan meminta saran dan masukan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.

Pasal 3

…

Pasal 3

(1)Segala pembiayaan yang diperlukan bagi penyelenggaraan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Pemerintah Daerah dapat membantu pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

a.semua kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan dalam penyelenggaraan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dialihkan menjadi kekayaan, pegawai, hak dan kewajiban Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta; dan
b.semua mahasiswa yang semula tercatat sebagai mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan dialihkan menjadi mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Pasal 5

…

Pasal 5

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, semua pegawai Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan yang bekerja pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya status kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 6

Penetapan status kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sebagai berikut :

a.Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang dipekerjakan pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dapat dialihkan statusnya menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ditugaskan pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;
b.pegawai yang bukan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dapat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pusat sepanjang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan ditugaskan pada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta.

Pasal 7

…

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (23)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.040/5/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/TU.120/2/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 122/M-DAG/PER/12/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/3/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/1/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 100/M-DAG/PER/11/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PD.410/1/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KP.240/5/2015 Tahun 2015

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/Kpts/PK.040/M/2/2018 Tahun 2018

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/KPTS/PK.020/M/01/2019 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (23)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.040/5/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/TU.120/2/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 122/M-DAG/PER/12/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/3/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/1/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2014 Tahun 2014

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 100/M-DAG/PER/11/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/PD.410/1/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/HK.140/4/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/2/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KP.240/5/2015 Tahun 2015

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/Kpts/PK.040/M/2/2018 Tahun 2018

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/KPTS/PK.020/M/01/2019 Tahun 2019