DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 45 Tahun 2015

Nomor: 45
Tahun: 2015
Ditetapkan: 22 April 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Pertanian; Mengingat : 1. Pasal 4 Ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016);
3.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);
4.Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KEMENTERIAN PERTANIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kementerian Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
(2)Kementerian Pertanian dipimpin oleh Menteri.

Pasal 2

Kementerian Pertanian mempunyai tugas meyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kementerian Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
c.pelaksanaan …
c.pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;
d.pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;
e.penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;
f.koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;
g.pelaksanaan perkarantinaan pertanian dan pengawasan keamanan hayati;
h.pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif pada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
i.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pertanian;
j.pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian; dan
k.pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian. BAB …

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Kementerian Pertanian terdiri atas:

a.Sekretariat Jenderal;
b.Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
c.Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
d.Direktorat Jenderal Hortikultura;
e.Direktorat Jenderal Perkebunan;
f.Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
g.Inspektorat Jenderal;
h.Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
i.Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
j.Badan Ketahanan Pangan;
k.Badan Karantina Pertanian;
l.Staf Ahli Bidang Pengembangan Bio Industri;
m.Staf Ahli Bidang Perdagangan dan Hubungan Internasional;
n.Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
o.Staf Ahli Bidang Lingkungan Pertanian; dan
p.Staf Ahli Bidang Infrastruktur Pertanian.

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 6

Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pertanian;
c.pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
d.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
e.koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
f.pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyediaan prasarana dan sarana di bidang pertanian.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian prapanen;
b.pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian prapanen;
c.penyusunan … Comment [a1]: Pasal 1 angka 5 UU Nomor 41 Taun 2009
c.penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
d.pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
e.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, serta penyediaan pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian prapanen;
f.pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; dan
g.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pasal 11

(1)Direktorat Jenderal Tanaman Pangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
(2)Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dipimpin oleh Direktur Jenderal. Pasal …

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (16)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/TU.120/2/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.040/5/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.010/4/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/OT.040/5/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.040/5/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/RC.020/12/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/1/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KP.240/5/2015 Tahun 2015

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tahun 2018

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/Kpts/PK.040/M/2/2018 Tahun 2018

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 31/KPTS/OT.050/M/01/2019 Tahun 2019

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/KPTS/PK.020/M/01/2019 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (16)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/TU.120/2/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.040/5/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.010/4/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 21/Permentan/OT.040/5/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/SR.330/7/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/OT.040/5/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/RC.020/12/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.010/1/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/PP.200/2/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/RC.120/5/2018 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PP.200/9/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/KP.240/5/2015 Tahun 2015

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 472/Kpts/RC.040/6/2018 Tahun 2018

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/Kpts/PK.040/M/2/2018 Tahun 2018

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 31/KPTS/OT.050/M/01/2019 Tahun 2019

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 02/KPTS/PK.020/M/01/2019 Tahun 2019