DokumenKeputusan Menteri (Kepmen)Berlaku

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327.1/Kpts/KP.330/2/2014 Tahun 2014

Nomor: 327.1/Kpts/KP.330/2/2014
Tahun: 2014
Ditetapkan: 28 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Kementerian Pertanian

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa. dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1337/Kpts/KP.330/4/2012 tanggal 16 April 2012 telah ditunjuk d;an ditugaskan Tenaga Ahli Menteri Pertanian;
b.bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugas dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1337/Kpts/KP.330/4j2012 tanggal 16 April 2012;
1. 1.Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar~m Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara TahUn 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263),' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 TahUn 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan. dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 125);
4.Peraturan Presiden' Nomor ,24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kemeriterian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 - 2014; ~. .
6.Peraturan Menten P~rtanian r~omor 61/Permentan/OT.140/10/201O tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Menetapkan

MEMUTUSKAN:... J MEMUTUSKAN: Menetapkan KESATU KEDUA KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM Memberhentikan dengan hormat pejabat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1337/Kpts/KP.330/4/2012 tanggal 16 April 2012 dengan disertai ucapan terimakasih atas jasa-jasanya yang diberikan selama melaksanakan tugas sebagai Tenaga Ahli Menteri Pertanian. Menunjuk dan menugaskan pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tenaga Ahli Menteri Pertanian dengan tugas khusus membantu Menteri Pertanian. Tenaga Ahli Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Menteri Pertanian dan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang baik dengan unit organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tenaga Ahli Menteri Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dibebankan pada anggaran Kementerian Pertanian. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1337/Kpts/KP.330/4/2012 tanggal 16 April 2012 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan. 2014 Tembusan:

1.Menteri Pendayagunaan Apqratur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2.Menteri Dalam Negeri; 3,. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4.Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
5.Wakil Menteri Pertanian;
6.Pejabat Eselon I Lingkup KementerianPertaniar;
7.Masing~masing yang bersangkutan. i ./.. ;' Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327.1jKpts/KP.330/2/2014 Tanggal 28 Pebruari 2014 Tentang Penunjukkan dan Penugasan Tenaga Ahli Menteri Pertanian No Nama 1 Achyar Eldine, SE, MM 2 Jabatan Tenaga Ahli Menteri Bidang Kemitraan dan Hubungan Kelembagaan Bidang Tugas

a.Mengkaji pola hubungan kemitraan yang produktif antar pelaku sektor pertanian;
b.Membangun komunikasi dan hubungan kemitraan dengan para pelaku sektor pertanian.
a.Mengkaji pola data dan informasi Kementerian Pertanian yang efektif terhadap publik;
b.Memberikan data dan informasi pertanian yang perlu diinformasikan kepada publik;
c.Membangun sistem data dan informasi Pertanian yang efektif dan positif kepada masyarakat luas. 3 4 Atang Trisnanto, S.Hut Hartono, S.Sos, M.Si Tenaga Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik Tenaga Ahli Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik
a.Mengkaji sistem dan pola informasi . pelayanan publik yang prima terhadap seluruh pemangku kepentingan sektor pertanian;
b.Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem dan pola pelayanan publik Kementerian Pertanian;
c.Membantu peningkatan pelayanan publik yang prima di lingkungan Kementerian Pertanian.
a.Mengkaji sistem dan pola hubungan masyarakat Kementerian Pertanian yang efektif;
b.Mengkaji sistem dan menganalisis kebijakan pertanian agar dapat diterima oleh para pelaku sektor pertanian;
c.Memberikan rekomendasi agar kebijakan pertanian dapat diyakini, dan dipahami oleh para pelaku sektor pertanian. 2014

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa. dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1337/Kpts/KP.330/4/2012 tanggal 16 April 2012 telah ditunjuk d;an ditugaskan Tenaga Ahli Menteri Pertanian;
b.bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan tugas dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 1337/Kpts/KP.330/4j2012 tanggal 16 April 2012;
1. 1.Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar~m Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara TahUn 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263),' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 TahUn 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan. dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 125);
4.Peraturan Presiden' Nomor ,24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kemeriterian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
5.Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 - 2014; ~. .
6.Peraturan Menten P~rtanian r~omor 61/Permentan/OT.140/10/201O tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Menetapkan

1.Menteri Pendayagunaan Apqratur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2.Menteri Dalam Negeri; 3,. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4.Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
5.Wakil Menteri Pertanian;
6.Pejabat Eselon I Lingkup KementerianPertaniar;
7.Masing~masing yang bersangkutan. i ./.. ;' Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327.1jKpts/KP.330/2/2014 Tanggal 28 Pebruari 2014 Tentang Penunjukkan dan Penugasan Tenaga Ahli Menteri Pertanian No Nama 1 Achyar Eldine, SE, MM 2 Jabatan Tenaga Ahli Menteri Bidang Kemitraan dan Hubungan Kelembagaan Bidang Tugas

a.Mengkaji pola hubungan kemitraan yang produktif antar pelaku sektor pertanian;
b.Membangun komunikasi dan hubungan kemitraan dengan para pelaku sektor pertanian.
a.Mengkaji pola data dan informasi Kementerian Pertanian yang efektif terhadap publik;
b.Memberikan data dan informasi pertanian yang perlu diinformasikan kepada publik;
c.Membangun sistem data dan informasi Pertanian yang efektif dan positif kepada masyarakat luas. 3 4 Atang Trisnanto, S.Hut Hartono, S.Sos, M.Si Tenaga Ahli Menteri Bidang Pelayanan Publik Tenaga Ahli Menteri Bidang Media dan Komunikasi Publik
a.Mengkaji sistem dan pola informasi . pelayanan publik yang prima terhadap seluruh pemangku kepentingan sektor pertanian;
b.Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem dan pola pelayanan publik Kementerian Pertanian;
c.Membantu peningkatan pelayanan publik yang prima di lingkungan Kementerian Pertanian.
a.Mengkaji sistem dan pola hubungan masyarakat Kementerian Pertanian yang efektif;
b.Mengkaji sistem dan menganalisis kebijakan pertanian agar dapat diterima oleh para pelaku sektor pertanian;
c.Memberikan rekomendasi agar kebijakan pertanian dapat diyakini, dan dipahami oleh para pelaku sektor pertanian. 2014

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327.1/Kpts/KP.330/2/2014 Tahun 2014

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (6)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84/P Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 92 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (6)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 2003

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 47 Tahun 2009

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 84/P Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 92 Tahun 2011

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 55 Tahun 2013