DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 92 Tahun 2011

Nomor: 92
Tahun: 2011
Ditetapkan: 21 Desember 2011
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara; Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan ....
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal ....

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan:

a.Kementerian Keuangan;
b.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
c.Kementerian Perindustrian;
d.Kementerian Perdagangan;
e.Kementerian Pertanian;
f.Kementerian Kehutanan;
g.Kementerian Perhubungan;
h.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
i.Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
j.Kementerian Pekerjaan Umum;
k.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
l.Kementerian Riset dan Teknologi;
m.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
n.Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
o.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
p.Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
q.Instansi lain yang dianggap perlu.
1. 2.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Susunan organisasi eselon I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas:

a.Sekretariat ....
a.Sekretariat Kementerian Koordinator;
b.Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter;
c.Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati;
d.Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
e.Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi;
f.Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan;
g.Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
h.Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
i.Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
j.Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan;
k.Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
l.Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah;
m.Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim;
n.Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional; dan
o.Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Informasi.
1. 3.Ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal ....

Pasal 30

Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang fiskal dan moneter.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter menyelenggarakan fungsi:

a.sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang fiskal dan moneter;
b.penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang fiskal dan moneter;
c.pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang fiskal dan moneter; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 32

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan sumber daya hayati. Pasal ....

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati menyelenggarakan fungsi:

a.sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan sumber daya hayati;
b.penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan sumber daya hayati;
c.pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pangan dan sumber daya hayati; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 34

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a.sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
b.penyiapan ....
b.penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
c.pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 36

Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri, inovasi teknologi, dan kawasan ekonomi.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

a.sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri, inovasi teknologi, dan kawasan ekonomi;
b.penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri, inovasi teknologi, dan kawasan ekonomi;
c.pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang industri, inovasi teknologi, dan kawasan ekonomi; dan
d.pelaksanaan ....
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 38

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perniagaan dan kewirausahaan.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3.Peraturan ....
3.Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011;
4.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010; MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2010 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI KEMENTERIAN NEGARA SERTA SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI ESELON I KEMENTERIAN NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010, diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal ....

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengkoordinasikan:

a.Kementerian Keuangan;
b.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
c.Kementerian Perindustrian;
d.Kementerian Perdagangan;
e.Kementerian Pertanian;
f.Kementerian Kehutanan;
g.Kementerian Perhubungan;
h.Kementerian Kelautan dan Perikanan;
i.Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
j.Kementerian Pekerjaan Umum;
k.Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
l.Kementerian Riset dan Teknologi;
m.Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
n.Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal;
o.Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
p.Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan
q.Instansi lain yang dianggap perlu.
1. 2.Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Susunan organisasi eselon I Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian terdiri atas:

a.Sekretariat ....
a.Sekretariat Kementerian Koordinator;
b.Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter;
c.Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati;
d.Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral;
e.Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi;
f.Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan;
g.Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
h.Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional;
i.Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
j.Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Penanggulangan Kemiskinan;
k.Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
l.Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah;
m.Staf Ahli Bidang Perubahan Iklim;
n.Staf Ahli Bidang Pengembangan Daya Saing Nasional; dan
o.Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Informasi.
1. 3.Ketentuan Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal ....

Pasal 30

Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang fiskal dan moneter.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Deputi Bidang Koordinasi Fiskal dan Moneter menyelenggarakan fungsi:

a.sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang fiskal dan moneter;
b.penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang fiskal dan moneter;
c.pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang fiskal dan moneter; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 32

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati menyelenggarakan fungsi:

a.sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan sumber daya hayati;
b.penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan sumber daya hayati;
c.pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pangan dan sumber daya hayati; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 34

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

a.sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
b.penyiapan ....
b.penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
c.pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 36

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Deputi Bidang Koordinasi Industri, Inovasi Teknologi, dan Kawasan Ekonomi menyelenggarakan fungsi:

a.sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri, inovasi teknologi, dan kawasan ekonomi;
b.penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang industri, inovasi teknologi, dan kawasan ekonomi;
c.pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang industri, inovasi teknologi, dan kawasan ekonomi; dan
d.pelaksanaan ....
d.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 38

Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Kewirausahaan mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perniagaan dan kewirausahaan.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 92 Tahun 2011

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327.1/Kpts/KP.330/2/2014 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Peraturan turunan (3)

Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327.1/Kpts/KP.330/2/2014 Tahun 2014