DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1984

Nomor: 15
Tahun: 1984
Ditetapkan: 6 Maret 1984
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 279

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen beserta Lampiran-lampirannya sebagaimana telah telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983. Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDOENSIA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Pasal 1

Departemen Dalam Negeri sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

…

Pasal 2

Tugas Pokok Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pembangunan masyarakat desa, dan agraria.

Pasal 3

Departemen Dalam Negeri terdiri dari :

1.Menteri;
2.Sekretaris Jenderal;
3.Inspektorat Jenderal;
4.Direktorat Jenderal Sosial Politik;
5.Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
6.Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah;
7.Direktorat Jenderal Pembangunan Desa;
8.Direktorat Jenderal Agraria;
9.Badan Penelitian dan Pengembangan;
10.Badan Pendidikan dan Latihan;
11.Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 4

Sekretaris Jenderal terdiri dari :

1.Biro Perencanaan;
2.Biro Kepegawaian;
3.Biro Keuangan;
4.Biro Hukum;
5.Biro Perlengkapan;
6.Biro Umum;
7.Biro Hubungan Masyarakat.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1.Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.Inspektur Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri;
3.Inspektur Kepegawaian;
4.Inspektur Agraria;
5.nspektur Wilayah I;
6.Inspektur Wilayah II;
7.Inspektur Wilayah III;
8.Inspektur Wilayah IV;
9.Inspektur …
9.Inspektur Wilayah V;
10.Inspektur Wilayah VI;
11.Inspektur Wilayah VII;
12.Inspektur Wilayah VIII;
13.Inspektur Wilayah IX;
14.Inspektur Wilayah X;

Pasal 6

Direktorat Jenderal Sosial Politik terdiri dari :

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Pembinaan Umum;
3.Direktorat Pembinaan Kesatuan Bangsa;
4.Direktorat Pembinaan Ketertiban Umum dan Pertahan Sipil;
5.Direktorat Pembinaan Masyarakat;
6.Direktorat Pengamanan.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah terdiri dari :

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Jenderal Pemerintahan Daerah;
3.Direktorat Pembinaan Umum Pemerintahan;
4.Direktorat Pembinaan Pengembangan Perkotaan;
5.Direktorat Keuangan Daerah;
6.Direktorat Investasi dan Kekayaan Daerah.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah terdiri dari :

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Pembinaan Pembangunan Daerah Tingkat I;
3.Direktorat Pembinaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
4.Direktorat Pembinaan Program Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal Pembangunan Desa terdiri dari :

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Pengembangan Desa;
3.Direktorat Ketahanan Masyarakat Desa;
4.Direktorat Pembinaan Pembangunan Pedesaan;
5.Direktorat Pemukiman dan Prasarana Desa.

Pasal 10

…

Isi peraturan

Teks279PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Pasal 1

Departemen Dalam Negeri sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 2

…

Pasal 2

Tugas Pokok Departemen Dalam Negeri adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah, pembangunan masyarakat desa, dan agraria.

Pasal 3

Departemen Dalam Negeri terdiri dari :

1.Menteri;
2.Sekretaris Jenderal;
3.Inspektorat Jenderal;
4.Direktorat Jenderal Sosial Politik;
5.Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
6.Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah;
7.Direktorat Jenderal Pembangunan Desa;
8.Direktorat Jenderal Agraria;
9.Badan Penelitian dan Pengembangan;
10.Badan Pendidikan dan Latihan;
11.Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 4

Sekretaris Jenderal terdiri dari :

1.Biro Perencanaan;
2.Biro Kepegawaian;
3.Biro Keuangan;
4.Biro Hukum;
5.Biro Perlengkapan;
6.Biro Umum;
7.Biro Hubungan Masyarakat.

Pasal 5

Inspektorat Jenderal terdiri dari :

1.Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.Inspektur Kantor Pusat Departemen Dalam Negeri;
3.Inspektur Kepegawaian;
4.Inspektur Agraria;
5.nspektur Wilayah I;
6.Inspektur Wilayah II;
7.Inspektur Wilayah III;
8.Inspektur Wilayah IV;
9.Inspektur …
9.Inspektur Wilayah V;
10.Inspektur Wilayah VI;
11.Inspektur Wilayah VII;
12.Inspektur Wilayah VIII;
13.Inspektur Wilayah IX;
14.Inspektur Wilayah X;

Pasal 6

Direktorat Jenderal Sosial Politik terdiri dari :

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Pembinaan Umum;
3.Direktorat Pembinaan Kesatuan Bangsa;
4.Direktorat Pembinaan Ketertiban Umum dan Pertahan Sipil;
5.Direktorat Pembinaan Masyarakat;
6.Direktorat Pengamanan.

Pasal 7

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah terdiri dari :

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Jenderal Pemerintahan Daerah;
3.Direktorat Pembinaan Umum Pemerintahan;
4.Direktorat Pembinaan Pengembangan Perkotaan;
5.Direktorat Keuangan Daerah;
6.Direktorat Investasi dan Kekayaan Daerah.

Pasal 8

Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah terdiri dari :

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Pembinaan Pembangunan Daerah Tingkat I;
3.Direktorat Pembinaan Pembangunan Daerah Tingkat II;
4.Direktorat Pembinaan Program Pembangunan Daerah.

Pasal 9

Sekretariat Jenderal Pembangunan Desa terdiri dari :

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Pengembangan Desa;
3.Direktorat Ketahanan Masyarakat Desa;
4.Direktorat Pembinaan Pembangunan Pedesaan;
5.Direktorat Pemukiman dan Prasarana Desa.

Pasal 10

…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1992

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 1995

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1992