DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 1995

Nomor: 59
Tahun: 1995
Ditetapkan: 29 Agustus 1995
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
4.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG.

Pasal 1

(1)Mendirikan Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Bandung yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut STSI Bandung.
(2)STSI Bandung adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
(3)Pembinaan STSI Bandung secara fungsional dilakukan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

STSI Bandung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional di bidang seni.

Pasal 3

Organisasi STSI Bandung terdiri dari :

1.Unsur Pimpinan; Ketua dan Pembantu Ketua;
2.Senat Sekolah Tinggi;
3.Unsur…
3.Unsur Pelaksana Akademik;
4.Unsur Pelaksana Administratif;
5.Unsur Penunjang; Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Perumusan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja STSI Bandung ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Akademi Seni Tari Indonesia Bandung diintegrasikan ke dalam STSI Bandung.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 7…

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mendirikan Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran negara Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3414);
4.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5.Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995.

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH TINGGI SENI INDONESIA BANDUNG.

Pasal 1

(1)Mendirikan Sekolah Tinggi Seni Indonesia di Bandung yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut STSI Bandung.
(2)STSI Bandung adalah perguruan tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
(3)Pembinaan STSI Bandung secara fungsional dilakukan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

STSI Bandung mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau profesional di bidang seni.

Pasal 3

Organisasi STSI Bandung terdiri dari :

1.Unsur Pimpinan; Ketua dan Pembantu Ketua;
2.Senat Sekolah Tinggi;
3.Unsur…
3.Unsur Pelaksana Akademik;
4.Unsur Pelaksana Administratif;
5.Unsur Penunjang; Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 4

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Akademi Seni Tari Indonesia Bandung diintegrasikan ke dalam STSI Bandung.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pasal 7…

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 1995

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1995

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1989

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 44 Tahun 1974

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 15 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1995