DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 72 Tahun 2001

Nomor: 72
Tahun: 2001
Ditetapkan: 14 Juni 2001
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam usaha membudayakan masyarakat berolahraga dan sekaligus pembinaan prestasi olahraga yang menyangkut harkat, martabat, dan kehormatan bangsa Indonesia di dunia internasional memerlukan usaha dan kegiatan yang luas dan terpadu, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih;
c.bahwa belum adanya Undang-undang Keolahragaan yang mengatur tentang pembinaan keolahragaan dan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka dipandang perlu adanya pengendalian kebijaksanaan dan standardisasi pembinaan olahraga;
d.bahwa karena pengaturannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali kedudukan dan tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dibentuk berdasarkan musyawarah organisasi-organisasi induk cabang olahraga pada tanggal 31 Desember 1966 adalah satu-satunya organisasi induk dalam bidang keolahragaan yang mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 2

Komite Olahraga Nasional Indonesia bertugas :

a.membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan nasional di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, baik amatir maupun profesional;
b.mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi-organisasi induk cabang olahraga yang bersangkutan;
c.melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan induk-induk cabang olahraga dalam multievent nasional, regional, dan internasional;
d.melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijaksanaan dan pelaksanaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia melakukan koordinasi dengan Departemen dan Lembaga terkait.

Pasal 4

Anggaran untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, dapat diperoleh dari bantuan anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah, dana masyarakat yang diperoleh secara sah, dan bantuan dari pihak lain yang tidak mengikat.

Pasal 5

…

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah bersama-sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam usaha membudayakan masyarakat berolahraga dan sekaligus pembinaan prestasi olahraga yang menyangkut harkat, martabat, dan kehormatan bangsa Indonesia di dunia internasional memerlukan usaha dan kegiatan yang luas dan terpadu, sehingga diperlukan pengaturan yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih;
c.bahwa belum adanya Undang-undang Keolahragaan yang mengatur tentang pembinaan keolahragaan dan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka dipandang perlu adanya pengendalian kebijaksanaan dan standardisasi pembinaan olahraga;
d.bahwa karena pengaturannya sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi, maka dipandang perlu untuk mengatur kembali kedudukan dan tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : … MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOMITE OLAHRAGA NASIONAL INDONESIA.

Pasal 1

Pasal 2

Komite Olahraga Nasional Indonesia bertugas :

a.membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan nasional di bidang pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, baik amatir maupun profesional;
b.mengkoordinasikan dan membina kegiatan olahraga prestasi yang pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi-organisasi induk cabang olahraga yang bersangkutan;
c.melaksanakan dan mengkoordinasikan keikutsertaan induk-induk cabang olahraga dalam multievent nasional, regional, dan internasional;
d.melaksanakan evaluasi dan pengawasan untuk mencapai konsistensi antara kebijaksanaan dan pelaksanaan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Komite Olahraga Nasional Indonesia melakukan koordinasi dengan Departemen dan Lembaga terkait.

Pasal 4

Pasal 5

…

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Pemerintah bersama-sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia.

Pasal 6

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juni 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 165 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 2001

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 7 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1984

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 165 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 2001

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan No. 7 Tahun 2015