DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 2016

Nomor: 17
Tahun: 2016
Ditetapkan: 26 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dianggap perlu membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
b.bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo; Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANPENGADILANTATAUSAHA NEGARA PANGKALPINANG DAN PENGADILANTATAUSAHA NEGARA GORONTALO '0 , : ~ • • • ' 'i

5.Keputusan ... 4958);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Mengingat 2 - Pasal ... Pasa12

(1)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangka1 Pinang me1iputi wi1ayah Kabupaten dan Kota yang terdapat da1am wilayah Provinsi Kepu1auan Bangka Belitung.
(2)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Gorontalo.

Pasal 1

(1)Membentuk Pengadi1an Tata Usaha Negara Pangka1 Pinang berkedudukan di Pangka1 Pinang.
(2)Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Goronta1o berkedudukan di Goronta1o. KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO. MEMUTUSKAN:

5.Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradi1an Agama ke Mahkamah Agung. 3 - :. I·' .' " of'\~ Menetapkan

(2)Perkara ... kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. lingkuptermasukyang(1) Perkara-perkara Pasal 5 Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang.
(1)Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
(2)Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Pasa14 Pasa13
(1)Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
(2)Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. 4 - Pasal ...

Pasal 0

(1)Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang.
(2)Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.
(2)Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Pasal ... Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan orgamsasi, tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 8

pembentukan, pembinaan dan pelaksanaan tugas, wewenang, serta fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung. rangkadalamdiperlukanPembiayaan yang Pasa17 6 - Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIATKABINETRI JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2016 Pasa19 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 7 -

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, dianggap perlu membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo;
b.bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk dengan Keputusan Presiden;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

5.Keputusan ... 4958);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
4.Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
1.Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Mengingat 2 - Pasal ... Pasa12

(1)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangka1 Pinang me1iputi wi1ayah Kabupaten dan Kota yang terdapat da1am wilayah Provinsi Kepu1auan Bangka Belitung.
(2)Daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo meliputi wilayah Kabupaten dan Kota yang terdapat dalam wilayah Provinsi Gorontalo.

Pasal 1

(1)Membentuk Pengadi1an Tata Usaha Negara Pangka1 Pinang berkedudukan di Pangka1 Pinang.
(2)Membentuk Pengadilan Tata Usaha Negara Goronta1o berkedudukan di Goronta1o. KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO. MEMUTUSKAN:

5.Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradi1an Agama ke Mahkamah Agung. 3 - :. I·' .' " of'\~ Menetapkan

(2)Perkara ... kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. lingkuptermasukyang(1) Perkara-perkara Pasal 5 Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang.
(1)Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.
(2)Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Pasa14 Pasa13
(1)Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.
(2)Dengan terbentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo, maka daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dikeluarkan dari daerah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. 4 - Pasal ...

Pasal 0

(1)Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang.
(2)Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diajukan tetapi belum diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, dilimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo.
(2)Perkara-perkara yang termasuk lingkup kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Pasal ... Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan orgamsasi, tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 2016

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 0

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.01/2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 0

Pasal 8

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1986

Undang-undang (UU) No. 51 Tahun 2009

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61/PMK.01/2016