Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 17 Tahun 2016
- Nomor
- 17
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
menetapkan Keputusan Presiden tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo; Menimbang PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKANPENGADILANTATAUSAHA NEGARA PANGKALPINANG DAN PENGADILANTATAUSAHA NEGARA GORONTALO '0 , : ~ • • • ' 'i
4958);
3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Mengingat 2 - Pasal ... Pasa12
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKAL PINANG DAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA GORONTALO. MEMUTUSKAN:
3 - :. I·' .' " of'\~ Menetapkan
kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang yang pada saat Keputusan Presiden ini ditetapkan telah diperiksa tetapi belum diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. lingkuptermasukyang(1) Perkara-perkara Pasal 5 Tinggi Tata Usaha Negara Ujung Pandang.
4 - Pasal ...
Pasal ... Penetapan kelas, tugas, fungsi, susunan orgamsasi, tata kerja Sekretariat dan Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
pembentukan, pembinaan dan pelaksanaan tugas, wewenang, serta fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkal Pinang dan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung. rangkadalamdiperlukanPembiayaan yang Pasa17 6 - Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIATKABINETRI JOKO WIDODO ttd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 2016 Pasa19 Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 7 -
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)