Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1969
- Nomor
- 1
- Tahun
- 1969
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat:
XXIII/MPRS/1966;
700);
MEMUTUSKAN: Dengan mencabut Peraturan Presiden No. 18 tahun 1964 (Lembaran-Negara tahun 1964 No. 49) beserta semua peraturan- peraturan pelaksanaannya. Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUSUNAN DAN TATA KEPELABUHAN DAN DAERAH PELAYARAN. BAB I. KETENTUAN-KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pelabuhan: adalah lingkungan kerja dan tempat berlabuh bagi kapal- kapal dan kendaraan air lainnya untuk menyelenggarakan bongkar- muat barang, khewan dan penumpang; Pelabuhan yang diusahakan: adalah pelabuhan dalam pembinaan Pemerintah yang sesuai kondisi, kemampuan dan perkembangan potensinya diusahakan menurut azas- azas/hukum perusahaan atas ketetapan Menteri; Pelabuhan yang tidak diusahakan: adalah pelabuhan dalam pembinaan Pemerintah yang sesuai kondisi, kemampuan dan perkembangan potensinya masih lebih menonjol sifat "overheidszorg" dan atau yang belum ditetapkan sebagai pelabuhan yang diusahakan; Pelabuhan otonom: adalah pelabuhan yang diserahi wewenang untuk mengatur diri sendiri dengan suatu peraturan perundangan tersendiri; Pelabuhan khusus: adalah pelabuhan yang khusus untuk melayani suatu kegiatan industri yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan; Pelabuhan Laut dan Pelabuhan Pantai: adalah pelabuhan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Pelayaran lndonesia tahun 1936 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya; Administrator Pelabuhan: adalah pejabat yang oleh Menteri ditetapkan sebagai pimpinan umum di pelabuhan-pelabuhan tertentu yang diusahakan. Kepala Pelabuhan: ialah pejabat yang oleh Menteri ditetapkan sebagai pimpinan umum di pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan dan di pelabuhan-pelabuhan tertentu yang diusahakan; Menteri: adalah Menteri Perhubungan. Pasal 2. Pelabuhan sebagai "terminal point" untuk kapal laut serta kendaraan air lainnya, merupakan komponen logistik-teknis yang tidak terpisahkan daripada penyelenggaraan angkutan laut. Dalam fungsinya sebagai terminal point, pelabuhan merupakan lingkungan kerja khusus yang penyelenggaraannya dan pengusahaannya diwujudkan dalam bentuk penanggung-jawab tunggal dan umum di bawah Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya. Pasal 3.
Pasal 4. Batas-batas lingkungan kerja pelabuhan dan batas lingkungan kepentingan pelabuhan ialah sebagaimana diatur dalam peraturan- peraturan yang ditetapkan untuk masing-masing pelabuhan oleh Menteri setelah mendengar Menteri Dalam Negeri dan Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan. Pasal 5. Menteri cq Direktur Jenderal Perhubungan Laut membina dan mengarahkan penggunaan fasilitas-fasilitas kepelabuhanan untuk kapal-kapal laut dan kendaraan air lainnya untuk keperluan:
Pasal 6. Pembinaan dan pengusahaan pelabuhan sebagai "terminal point" untuk kapal laut/kendaraan air lainnya meliputi:
BAB II. KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN KERJA. Pasal 7.
Pasal 8. Administrator Pelabuhan atau Kepala Pelabuhan mengadakan koordinasi kerja lateral dengan Pemerintah Daerah setempat yang bersangkutan. BAB III. FUNGSI DAN PENGGOLONGAN PELABUHAN. Pasal 9. Menteri menetapkan pembukaan pelabuhan-pelabuhan dalam fungsi maupun penggolongannya untuk melayani perdagangan internasional, nasional, regional, lokal dan keperluan khusus atas pertimbangan dan saran-saran dari Menteri Perdagangan/Menteri Keuangan ataupun Pemerintah Daerah. Pasal 10. Persyaratan umum tentang pembangunan pelabuhan khusus dan penggunaannya ditetapkan oleh Menteri. BAB IV. ORGANISASI DAN PENGELOLAAN PELABUHAN. Pasal 11.
Pasal 12.
Pasal 13. Menteri mengangkat dan menetapkan Administrator Pelabuhan dan Kepala Pelabuhan. Pasal 14. Bagi pelabuhan-pelabuhan otonom, penyelenggaraan pengelolaan dan organisasinya akan diatur dengan peraturan tersendiri. Pasal 15.
a.Wakil-wakil Departemen yang secara vertikal mempunyai tugas langsung dengan kegiatan kepelabuhanan setempat serta Utusan dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. b.Wakil-wakil dari organisasi swasta dan badan-badan resmi yang mempunyai kegiatan usaha di pelabuhan setempat.
Pasal 16. Dalam menyelenggarakan keamanan di wilayah pelabuhan kepada Administrator Pelabuhan/Kepala Pelabuhan diperbantukan kesatuan- kesatuan dari instansi Hankam, yang taktis operasional berada di bawah Administrator/Kepala Pelabuhan. Pasal 17. Menteri bertanggung-jawab terhadap pembinaan kepelabuhanan khususnya mengenai aspek pendaya-gunaan dan perkembangan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Pasal 18.
BAB V. PEMBIAYAAN DAN PERTANGGUNGAN-JAWAB KEUANGAN Pasal 19.
a.pungutan atas jasa-jasa dan fasilitas pelabuhan; b.anggaran Pemerintah; c.sumber-sumber lainnya.
Pasal 20.
Pasal 21.
BAB VI. KETENTUAN-KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 22. Susunan organisasi dan pengelolaan (management) pelabuhan yang ada pada saat ini harus disesuaikan dengan ketentuan- ketentuan Peraturan Pemerintah ini selambat-lambatnya dalam jangka waktu 90 hari sejak ditetapkannya. BAB VII. KETENTUAN PENUTUP. Pasal 23. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, akan diatur kemudian oleh Menteri. Pasal 24. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini, dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1969, Presiden Republik Indonesia, SOEHARTO. Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Januari 1969. Sekretaris Negara Republik Indonesia, ALAMSJAH. Mayor Jenderal T.N.I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1969 tentang SUSUNAN DAN TATA-KERJA KEPELABUHAN DAN DAERAH PELAYARAN, UMUM : Pada hakekatnya pelabuhan merupakan lingkungan kerja pelbagai kegiatan pemerintahan maupun non-pemerintahan untuk mewujudkan suatu prasarana ekonomi yang dapat memungkinkan lancarnya gerak arus barang. Dalam menjalankan peranannya dibidang ekonomi, Pemerintah harus lebih menekankan pembinaan dan pengawasannya terhadap arah kegiatan ekonomi dan bukan terhadap penguasaan yang sebanyak- banyaknya daripada kegiatan-kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsi efisiensi dibidang ekonomi harus pula diarahkan kepada pendaya-gunaan dan perkembangan pelabuhan, yang dalam hal ini hanya mungkin dilaksanakan berdasarkan azas-azas organisasi dan pengelolaan (management) yang sehat dimana pertanggungan-jawab tunggal dan umum dipelabuhan merupakan suatu hal yang mutlak dan sangat diperlukan. Selanjutnya Pemerintah di samping melaksanakan pelbagai kegiatan dipelabuhan berkewajiban pula untuk membimbing serta mengembangkan potensi sektor non-pemerintahan untuk diikut- sertakan secara maksimal di dalam pendaya-gunaan dan perkembangan pelabuhan. Tanpa mengurangi arti dari prinsip-prinsip demokrasi di mana potensi, inisiatif dan daya kreasi rakyat harus dikembangkan maka pembinaan terhadap perkembangan pelabuhan dan segala aspek- aspeknya semata-mata ditujukan kepada tetap terjaminnya kepentingan umum. Masalah pembinaan pelabuhan sebagai pintu gerbang perekonomian, tidak dapat dipisahkan daripada sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah dibidang perekonomian, baik di pusat maupun di daerah. Pada taraf sekarang ini dengan alat yang serba terbatas, dapat diusahakan tercapainya tingkat efisiensi yang optimal dengan mengadakan perombakan secara fundamentil yang diarahkan kepada berbaikan institusionil, organisatoris-strukturil dan dinoperasionil. Dalam hubungan ini perlu diadakan penyempurnaan terhadap pengisian makna daripada pengelolaan (management) kepelabuhanan. Di samping itu fungsi pelabuhan sebagai prasarana ekonomi dimana bertemu berbagai macam kegiatan, baik dari kegiatan pemerintahan, maupun usaha-usaha komersiil, haruslah dapat pula mendorong berbagai kegiatan industri beserta industri penunjangnya di daerah pelabuhan. Untuk ini dan juga untuk perkembangan pelabuhan dikemudian hari, perlu dijamin pengamanan area tertentu di sekitar pelabuhan yang merupakan lingkungan/ daerah kerja pelabuhan dan lingkungan/daerah kepentingan pelabuhan (havengebied en havenbelangenkring). PENJELASAN PASAL DEMI PASAL: Pasal 1. Cukup jelas. Pasal 2. Cukup jelas. Pasal 3. Cukup jelas. Pasal 4. Cukup jelas. Pasal 5. Cukup jelas. Pasal 6. Cukup jelas. Pasal 7. Ayat (1). Yang dimaksud dengan Administrator Pelabuhan dan Kepala Pelabuhan ini ialah pejabat yang diangkat untuk membimbing dan membina pelabuhan dengan mengingat dan menggunakan azas pengelolaan (management). Ayat (2). Cukup jelas. Pasal 8. Dalam melaksanakan tugas-tugas kepelabuhanan yang menyangkut secara langsung kepentingan masyarakat dan daerah setempat, diperlukan koordinasi kerja lateral dengan Pemerintah Daerah setempat. Pasal 9. Pembukaan pelabuhan-pelabuhan pantai untuk perdagangan luar negeri bagi semua barang atau barang-barang tertentu, diperlukan pertimbangan/saran-saran atau atas usul Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan. Pengolahan pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan menjadi pelabuhan yang diusahakan diperlukan pertimbangan/saran-saran atau atas usul Gubernur/Kepala Daerah setempat. Pasal 10. Persyaratan umum yang dimaksudkan dalam pasal ini didasarkan antara lain atas: a.Pertimbangan keamanan navigasi; b.pertimbangan keamanan daerah sekitarnya; c.pertimbangan-pertimbangan lainnya yang berhubungan dengan pembangunan pelabuhan termaksud. Pasal 11. Ayat (1). Pelabuhan sebagai penunjang utama pelayaran yang tetap dan teratur dalam mewujudkan persatuan ekonomi, sangat tergantung dari efisiensi pembinaan tiap-tiap pelabuhan, dan karenanya diperlukan suatu sistim pembinaan kepelabuhanan Nasional. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4). Pelabuhan dalam fungsinya melayani pelayaran dan perdagangan yang berbeda-beda intensitasnya serta mengingat perbedaan fasilitas yang tersedia di masing-masing pelabuhan, memerlukan suatu organisasi yang sesuai dengan keperluannya demikian pula susunan dan keanggotaan Badan Musyawarah Pelabuhan tergantung pada adanya aktivitas instansi-instansi setempat. Pasal 12. Ayat (1). Sebagai akibat dari diusahakannya sesuatu pelabuhan akan timbul masalah-masalah yang langsung menyangkut pelbagai kepentingan-kepentingan, baik pemerintahan maupun non- pemerintahan. Untuk dapat memecahkan berbagai masalah-masalah tersebut, perlu diikut-sertakan wakil-wakil dari instansi-instansi setempat dalam Badan Musyawarah Pelabuhan. Ayat (2). Pada umumnya pelabuhan yang tidak diusahakan adalah pelabuhan yang masih dalam tingkat pertumbuhan dan baru mempunyai arti lokal. Bila timbul masalah yang memerlukan konsultasi dengan instansi setempat dapat dilakukan secara langsung dengan instansi yang bersangkutan. Pasal 13. Wewenang untuk mengangkat dan menetapkan Administrator Pelabuhan dan Kepala Pelabuhan ada pada Menteri Perhubungan cq. Direktur Jenderal Perhubungan Laut berhubung semua pelabuhan dan lingkungan/darah kepentingannya diseluruh Nusantara yang bukan merupakan pelabuhan khusus A B R I, dibina dan termasuk dalam ruang lingkup wewenang Menteri Perhubungan. Pasal 14. Bagi pelabuhan-pelabuhan yang sudah memenuhi syarat-syarat berdikari misalnya dalam sumber pembiayaan dapat dicukupi dari hasil pendapatan pelabuhan itu sendiri dan kegiatan-kegiatan serta perkembangannya sudah menunjukkan "selfproplelling growth" maka dapat dibentuk suatu Pelabuhan Otonom. Bentuk Organisasi pengelolaan (management) pelabuhan otonom memiliki segi-segi yang perlu dipertimbangkan secara khusus dan krenanya masing-masing perlu diatur dalam peraturan perundangan sendiri. Pasal 15. Ayat (1) dan (2), Cukup jelas. Ayat (3). Dalam Badan Musyawarah Pelabuhan masing-masing Departemen dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan cukup diwakili oleh seorang. Demikian pula organisasi-organisasi swasta dan badan-badan resmi cukup diwakili seorang dari induk organisasinya. Ayat (4) dan(5). Cukup jelas. Pasal 16. Ckup jelas. Pasal 17. Cukup jelas. Pasal 18. Tugas Kepala Daerah Pelayaran adalah terpisah dari tugas- tugas pengurusan pelabuhan dan dititik-beratkan pada koordinasi, inspeksi serta hubungan dengan Pemerintah setempat dalam hal urusan perkembangan pelayaran tersebut. Pasal 19. Cukup jelas. Pasal 20. Cukup jelas. Pasal 21. Cukup jelas. Pasal 22. Dalam Peraturan Pemerintah ini tidak ada lagi unsur Perusahaan Negara Pelabuhan, sedangkan dimasukkannya unsur tersebut dalam organisasi yang baru akan menyangkut banyak segi yang penyelesaiannya memerlukan waktu yang cukup. Pasal 23. Cukup jelas. Pasal 24. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1969/1; TLN NO. 2880
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)