Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 2000
- Nomor
- 18
- Tahun
- 2000
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 70
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA INSTANSI PEMERINTAH.
BAB I
Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :
Bagian Kedua Maksud dan Tujuan
Bagian Ketiga Prinsip Dasar Pengadaan Barang/Jasa
Pengadaan barang/jasa di lingkungan Instansi Pemerintah wajib dilaksanakan dengan prinsip- prinsip :
Bagian Keempat Kebijakan Umum Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa
Kebijakan umum Pemerintah dalam pengadaan barang/jasa adalah :
Pengguna barang/jasa Instansi Pemerintah (termasuk perencana, pelaksana dan pengawas), penyedia barang/jasa dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa, yaitu :
Bagian Keenam Ruang Lingkup Berlakunya Keputusan Presiden
Keputusan Presiden ini berlaku untuk :
BAB II KETENTUAN PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Pertama Tugas Pokok, Kualifikasi Para Pihak, Penggolongan dan Penetapan Penyedia Barang/Jasa Paragraf Pertama Kualifikasi dan Tugas Pokok Kepala Kantor/Satuan Kerja/ Pemimpin Proyek/Bagian Proyek
BAB II
Paragraf Kedua Kualifikasi dan Tugas Pokok Panitia Pengadaan
Paragraf Ketiga Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa
Paragraf Keempat Penggolongan Penyedia Barang/Jasa
(i) di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); (ii) di atas Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) wajib bekerjasama dengan Usaha Kecil/Koperasi Kecil atau Perusahaan/Koperasi Menengah di wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota setempat;
(i) di atas Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah); (ii) di atas nilai Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan Usaha Kecil/Koperasi Kecil atau Perusahaan/Koperasi Menengah di wilayah Propinsi/Kabupaten/Kota setempat;
(i) di atas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); (ii) di atas Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) wajib bekerja sama dengan Usaha Kecil/Koperasi Kecil atau Perusahaan/Koperasi Menengah di wilayah Propinsi/ Kabupaten/Kota setempat;
Paragraf Kelima Pejabat yang Berwenang Menetapkan Penyedia Barang/Jasa
Pejabat yang berwenang menetapkan penyedia barang/jasa adalah :
Bagian Kedua Metode/Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan Jasa lainnya Paragraf Pertama Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan dan Jasa Lainnya
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Menteri (Permen)