DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 1997

Nomor: 8
Tahun: 1997
Ditetapkan: 14 Maret 1997
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1995. Pasal I… Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 22 ayat (10) Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995, sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 7 Huruf d dapat diberikan untuk:
1. a.biaya pemasangan listrik oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Listrik Negara/Perusahaan Listrik Daerah, pemasangan telepon oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Telekomunikasi Indonesia, pemasangan gas oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Gas Negara, pemasangan saluran air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pembangunan rumah dinas oleh Perusahaan Umum (PERUM), Pembangunan Perumahan Nasional, percetakan oleh Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka;
2. b.penelitian dan pemrosesan data yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri dan lembaga ilmiah Pemerintah, sepanjang dilaksanakan sendiri." Pasal II… Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO PENJELASAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1995 UMUM Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995, telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan berkat upaya pemasyarakatan yang telah dilakukan secara berkesinambungan. Namun demikian, sejalan dengan upaya pengadaan buku pelajaran dan buku bacaan untuk siswa tingkat pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa, dipandang perlu menyempurnakan pelaksanaan pengadaan buku-buku tersebut yang dicetak oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1996. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995. Dengan perubahan tersebut, pencetakan buku yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka dapat dilakukan tanpa melalui pelelangan. PASAL… PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 22

Ayat (10) Huruf a Dengan penambahan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka dalam ketentuan ini dan sesuai dengan ketentuan dalam ayat 11, pencetakan buku oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka dapat dilakukan dengan surat perjanjian/kontrak tanpa pelelangan. Huruf b Cukup jelas Pasal II Cukup jelas

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 22

(1)Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 7 Huruf d dapat diberikan untuk:
1. a.biaya pemasangan listrik oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Listrik Negara/Perusahaan Listrik Daerah, pemasangan telepon oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Telekomunikasi Indonesia, pemasangan gas oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Gas Negara, pemasangan saluran air minum oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), pembangunan rumah dinas oleh Perusahaan Umum (PERUM), Pembangunan Perumahan Nasional, percetakan oleh Perusahaan Umum (PERUM) Percetakan Negara dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka;
2. b.penelitian dan pemrosesan data yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi negeri dan lembaga ilmiah Pemerintah, sepanjang dilaksanakan sendiri." Pasal II… Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1997 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO PENJELASAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1997 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 1994 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 1995 UMUM Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995, telah menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan berkat upaya pemasyarakatan yang telah dilakukan secara berkesinambungan. Namun demikian, sejalan dengan upaya pengadaan buku pelajaran dan buku bacaan untuk siswa tingkat pendidikan dasar dan menengah serta mahasiswa, dipandang perlu menyempurnakan pelaksanaan pengadaan buku-buku tersebut yang dicetak oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1996. Sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995. Dengan perubahan tersebut, pencetakan buku yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka dapat dilakukan tanpa melalui pelelangan. PASAL… PASAL DEMI PASAL Pasal I

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 1997

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 22

Pasal 22

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 73 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 22

Pasal 22

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 39 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 73 Tahun 1998