DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1995

Nomor: 2
Tahun: 1995
Ditetapkan: 16 Januari 1995
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH TIGA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 1994. Pasal I… Pasal I Mengubah ketentuan BAB V dan BAB XVI Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh tiga kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994, sehingga pengaturan mengenai kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen Keuangan dan Departemen Sosial seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN

Pasal 49

Departemen Keuangan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 50

Tugas pokok Departemen Keuangan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keuangan.

Pasal 51

Departemen Keuangan terdiri dari:

1.Menteri;
2.Sekretariat Jenderal;
3.Inspektorat…
3.Inspektorat Jenderal;
4.Direktorat Jenderal Anggaran;
5.Direktorat Jenderal Pajak;
6.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7.Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
8.Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
9.Badan Pengawas Pasar Modal;
10.Badan Analisa Keuangan dan Moneter;
11.Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan;
12.Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
13.Badan Akuntansi Keuangan Negara;
14.Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
15.Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 52

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

1.Biro Perencanaan dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri;
2.Biro Kepegawaian;
3.Biro Keuangan;
4.Biro Perlengkapan;
5.Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
6.Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
7.Biro Umum. Pasal 53…

Pasal 53

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1.Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.Inspektur Kepegawaian;
3.Inspektur Keuangan;
4.Inspektur Perlengkapan;
5.Inspektur Anggaran;
6.Inspektur Pajak;
7.Inspektur Bea dan Cukai;
8.Inspektur Umum.

Pasal 54

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari:

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Pembinaan Anggaran I;
3.Direktorat Pembinaan Anggaran II;
4.Direktorat Pembinaan Anggaran III;
5.Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara;
6.Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara;
7.Direktorat Tata Usaha Anggaran;
8.Direktorat Dana Luar Negeri;
9.Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran. Pasal 55…

Pasal 55

Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Perencanaan dan Potensi Perpajakan;
3.Direktorat Peraturan Perpajakan;
4.Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional;
5.Direktorat Pajak Penghasilan;
6.Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
7.Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan;
8.Direktorat Pemeriksaan Pajak;
9.Pusat Penyuluhan Perpajakan;
10.Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan.

Pasal 56

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Perencanaan Penerimaan Bea dan Cukai;
3.Direktorat Pabean;
4.Direktorat Tarif dan Harga;
5.Direktorat Cukai;
6.Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan;
7.Direktorat…
7.Direktorat Verifikasi;
8.Pusat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai;
9.Pusat Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai.

Pasal 57

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara terdiri dari:

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Perusahaan Industri;
3.Direktorat Perusahaan Jasa Keuangan;
4.Direktorat Perusahaan Jasa Umum;
5.Direktorat Perusahaan Pertanian dan Kehutanan;
6.Direktorat Informasi, Pengembangan, dan Peraturan Badan Usaha Milik Negara. Pasal 57a Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan terdiri dari:
1.Sekretariat Direktorat Jenderal
2.Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan;
3.Direktorat Asuransi;
4.Direktorat Dana Pensiun;
5.Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman;
6.Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak;
7.Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai. Pasal 58…

Pasal 58

Badan Pengawas Pasar Modal terdiri dari:

1.Ketua;
2.Sekretariat Badan;
3.Biro Hukum;
4.Biro Pengelolaan Investasi dan Riset;
5.Biro Transaksi dan Lembaga Efek;
6.Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I;
7.Biro Penilaian Keuangan Perusahaan II.

Pasal 59

Badan Analisa Keuangan dan Moneter terdiri dari:

1.Sekretariat Badan;
2.Biro Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3.Biro Analisa Moneter;
4.Biro Analisa Keuangan Daerah;
5.Biro Pengkajian Ekonomi dan Keuangan. Pasal 59a Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan terdiri dari:
1.Sekretariat Badan;
2.Biro Pembebasan Pungutan Negara;
3.Biro…
3.Biro Pengembalian Pungutan Negara;
4.Biro Pengembangan Aplikasi Komputer;
5.Biro Dukungan Teknis dan Standardisasi Komputer. Pasal 59b Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara terdiri dari:
1.Sekretariat Badan;
2.Biro Informasi dan Hukum;
3.Biro Piutang Negara Perbankan;
4.Biro Piutang Negara Non Perbankan;
5.Biro Lelang Negara;
6.Instansi Vertikal di Wilayah. Pasal 59c Badan Akuntansi Keuangan Negara terdiri dari:
1.Sekretariat Badan;
2.Biro Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3.Biro Pembinaan Sistem Akuntansi Negara;
4.Biro Perhitungan Anggaran Negara;
5.Biro Tata Usaha Inventaris Kekayaan Negara;
6.Biro Pengolahan Data Akuntansi. Pasal 60…

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN

Pasal 49

Departemen Keuangan sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 50

Tugas pokok Departemen Keuangan adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang keuangan.

Pasal 51

Departemen Keuangan terdiri dari:

1.Menteri;
2.Sekretariat Jenderal;
3.Inspektorat…
3.Inspektorat Jenderal;
4.Direktorat Jenderal Anggaran;
5.Direktorat Jenderal Pajak;
6.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7.Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara;
8.Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan;
9.Badan Pengawas Pasar Modal;
10.Badan Analisa Keuangan dan Moneter;
11.Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan;
12.Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara;
13.Badan Akuntansi Keuangan Negara;
14.Badan Pendidikan dan Latihan Keuangan;
15.Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 52

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

1.Biro Perencanaan dan Hubungan Kerjasama Luar Negeri;
2.Biro Kepegawaian;
3.Biro Keuangan;
4.Biro Perlengkapan;
5.Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
6.Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
7.Biro Umum. Pasal 53…

Pasal 53

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1.Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.Inspektur Kepegawaian;
3.Inspektur Keuangan;
4.Inspektur Perlengkapan;
5.Inspektur Anggaran;
6.Inspektur Pajak;
7.Inspektur Bea dan Cukai;
8.Inspektur Umum.

Pasal 54

Direktorat Jenderal Anggaran terdiri dari:

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Pembinaan Anggaran I;
3.Direktorat Pembinaan Anggaran II;
4.Direktorat Pembinaan Anggaran III;
5.Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara;
6.Direktorat Perbendaharaan dan Kas Negara;
7.Direktorat Tata Usaha Anggaran;
8.Direktorat Dana Luar Negeri;
9.Pusat Pengolahan Data dan Informasi Anggaran. Pasal 55…

Pasal 55

Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari:

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Perencanaan dan Potensi Perpajakan;
3.Direktorat Peraturan Perpajakan;
4.Direktorat Hubungan Perpajakan Internasional;
5.Direktorat Pajak Penghasilan;
6.Direktorat Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya;
7.Direktorat Pajak Bumi dan Bangunan;
8.Direktorat Pemeriksaan Pajak;
9.Pusat Penyuluhan Perpajakan;
10.Pusat Pengolahan Data dan Informasi Perpajakan.

Pasal 56

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terdiri dari:

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Perencanaan Penerimaan Bea dan Cukai;
3.Direktorat Pabean;
4.Direktorat Tarif dan Harga;
5.Direktorat Cukai;
6.Direktorat Pencegahan dan Penyidikan Penyelundupan;
7.Direktorat…
7.Direktorat Verifikasi;
8.Pusat Sarana Perhubungan Bea dan Cukai;
9.Pusat Pengolahan Data dan Informasi Bea dan Cukai.

Pasal 57

Direktorat Jenderal Pembinaan Badan Usaha Milik Negara terdiri dari:

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Perusahaan Industri;
3.Direktorat Perusahaan Jasa Keuangan;
4.Direktorat Perusahaan Jasa Umum;
5.Direktorat Perusahaan Pertanian dan Kehutanan;
6.Direktorat Informasi, Pengembangan, dan Peraturan Badan Usaha Milik Negara. Pasal 57a Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan terdiri dari:
1.Sekretariat Direktorat Jenderal
2.Direktorat Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan;
3.Direktorat Asuransi;
4.Direktorat Dana Pensiun;
5.Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman;
6.Direktorat Penerimaan Minyak dan Bukan Pajak;
7.Direktorat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai. Pasal 58…

Pasal 58

Badan Pengawas Pasar Modal terdiri dari:

1.Ketua;
2.Sekretariat Badan;
3.Biro Hukum;
4.Biro Pengelolaan Investasi dan Riset;
5.Biro Transaksi dan Lembaga Efek;
6.Biro Penilaian Keuangan Perusahaan I;
7.Biro Penilaian Keuangan Perusahaan II.

Pasal 59

Badan Analisa Keuangan dan Moneter terdiri dari:

1.Sekretariat Badan;
2.Biro Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3.Biro Analisa Moneter;
4.Biro Analisa Keuangan Daerah;
5.Biro Pengkajian Ekonomi dan Keuangan. Pasal 59a Badan Pelayanan Kemudahan Ekspor dan Pengolahan Data Keuangan terdiri dari:
1.Sekretariat Badan;
2.Biro Pembebasan Pungutan Negara;
3.Biro…
3.Biro Pengembalian Pungutan Negara;
4.Biro Pengembangan Aplikasi Komputer;
5.Biro Dukungan Teknis dan Standardisasi Komputer. Pasal 59b Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara terdiri dari:
1.Sekretariat Badan;
2.Biro Informasi dan Hukum;
3.Biro Piutang Negara Perbankan;
4.Biro Piutang Negara Non Perbankan;
5.Biro Lelang Negara;
6.Instansi Vertikal di Wilayah. Pasal 59c Badan Akuntansi Keuangan Negara terdiri dari:
1.Sekretariat Badan;
2.Biro Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
3.Biro Pembinaan Sistem Akuntansi Negara;
4.Biro Perhitungan Anggaran Negara;
5.Biro Tata Usaha Inventaris Kekayaan Negara;
6.Biro Pengolahan Data Akuntansi. Pasal 60…

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1995

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 1995

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KEUANGAN

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 51

Pasal 52

Pasal 53

Pasal 54

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 57

Pasal 58

Pasal 59

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 1995