DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1991

Nomor: 42
Tahun: 1991
Ditetapkan: 19 September 1991
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH EMPAT BELAS KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1991;

Pasal 1

Mengubah ketentuan Bab XVII Keputusan Presiden Nomor 15 TAhun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Keputusah Presiden Nomor 8 Tahun 1991, sehingga pengaturan mengenai kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen Koperasi seluruhnya berbunyi sebagai berikut: "BAB XVII KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KOPERASI

Pasal 191

Departemen Koperasi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 192

Tugas pokok Departemen Koperasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang koperasi.

Pasal 193

Departemen Koperasi terdiri dari:

1.Menteri;
2.Sekretariat Jenderal;
3.Inspektorat Jenderal;
4.Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi;
5.Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi;
6.Badan Penelitian dan Pengembangan Koerasi;
7.Pusat;
8.Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 194

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

1.Biro Perencanaan;
2.Biro Kepegawaian;
3.Biro Keuangan;
4.Biro Hukum ddan Organisasi;
5.Biro Umum.

Pasal 195

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1.Setariat Inspektorat Jenderal;
2.Inspektur Kepegawaian;
3.Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4.Inspektur Perkoperasian;
5.Inspektur Pembangunan.

Pasal 196

Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi terdiri dari:

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Bina Usaha Koperasi Pertanian dan Perkebunan;
3.Direktorat Bina Usaha Koperasi Perikanan dan Peternakan;
4.Direktorat Bina Permodalan Kopeasi;
5.Direktorat Bina Usaha Koperasi Distribusi dan Jasa;
6.Direktorat Bina Usaha Koperasi Industri dan Ketenagalistrikan.

Pasal 197

Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi terdiri dari:

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Bina Organisasi Koperasi;
3.Direktorat Bina Tata Laksana Koperasi;
4.Direktorat Bina Pengawasan Koperasi;
5.Direktorat Penyuluhan Koperasi.

Pasal 198

Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi terdiri dari:

1.Sekretariat Badan;
2.Pusat Penelitian dan Pengembangan Unit Desa;
3.Pusat Penelitian dan Pengembangan Koperasi Perkotaan.

Pasal 199

Pusat ialah Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.

Pasal 200

Instansi Vertikal terdiri dari Kantor Wilayah Departemen Koperasi di Wilayah. Pasal II Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 September 1991 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 191

Departemen Koperasi sebagai bagian dari Pemerintahan Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 192

Tugas pokok Departemen Koperasi adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang koperasi.

Pasal 193

Departemen Koperasi terdiri dari:

1.Menteri;
2.Sekretariat Jenderal;
3.Inspektorat Jenderal;
4.Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi;
5.Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi;
6.Badan Penelitian dan Pengembangan Koerasi;
7.Pusat;
8.Instansi Vertikal di Wilayah.

Pasal 194

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

1.Biro Perencanaan;
2.Biro Kepegawaian;
3.Biro Keuangan;
4.Biro Hukum ddan Organisasi;
5.Biro Umum.

Pasal 195

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1.Setariat Inspektorat Jenderal;
2.Inspektur Kepegawaian;
3.Inspektur Keuangan dan Perlengkapan;
4.Inspektur Perkoperasian;
5.Inspektur Pembangunan.

Pasal 196

Direktorat Jenderal Bina Usaha Koperasi terdiri dari:

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Bina Usaha Koperasi Pertanian dan Perkebunan;
3.Direktorat Bina Usaha Koperasi Perikanan dan Peternakan;
4.Direktorat Bina Permodalan Kopeasi;
5.Direktorat Bina Usaha Koperasi Distribusi dan Jasa;
6.Direktorat Bina Usaha Koperasi Industri dan Ketenagalistrikan.

Pasal 197

Direktorat Jenderal Bina Lembaga Koperasi terdiri dari:

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Bina Organisasi Koperasi;
3.Direktorat Bina Tata Laksana Koperasi;
4.Direktorat Bina Pengawasan Koperasi;
5.Direktorat Penyuluhan Koperasi.

Pasal 198

Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi terdiri dari:

1.Sekretariat Badan;
2.Pusat Penelitian dan Pengembangan Unit Desa;
3.Pusat Penelitian dan Pengembangan Koperasi Perkotaan.

Pasal 199

Pusat ialah Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1991

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 191

Pasal 192

Pasal 193

Pasal 194

Pasal 195

Pasal 196

Pasal 197

Pasal 198

Pasal 199

Pasal 200

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1992

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 191

Pasal 192

Pasal 193

Pasal 194

Pasal 195

Pasal 196

Pasal 197

Pasal 198

Pasal 199

Pasal 200

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 22 Tahun 1992