DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 76 Tahun 1996

Nomor: 76
Tahun: 1996
Ditetapkan: 25 September 1996
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1984 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN SEBAGAIMANA TELAH DUA PULUH DELAPAN KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 1996. Pasal 1…

Pasal 1

Mengubah ketentuan BAB XVII Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh delapan kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1996, sehingga pengaturan mengenai kedudukan, tugas pokok, dan susunan organisasi Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB XVII

KEDUDUKAN TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL

Pasal 191

Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 192

Tugas pokok Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil adalah menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang perkoperasian dan pembinaan pengusaha kecil. Pasal 193…

Pasal 193

Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil terdiri dari

1.Menteri;
2.Sekretariat Jenderal;
3.Inspektorat Jenderal;
4.Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan;
5.Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan;
6.Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil;
7.Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil;
8.Pusat;
9.Instansi Vertikal Wilayah.

Pasal 194

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

1.Biro Perencanaan
2.Biro Kepegawaian
3.Biro Keuangan
4.Biro Hukum dan Organisasi;
5.Biro Hubungan Masyarakat
6.Biro Umum. Pasal 195…

Pasal 195

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1.Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.Inspektur Wilayah I;
3.Inspektur Wilayah II;
4.Inspektur Wilayah III;
5.Inspektur Wilayah IV.

Pasal 196

Direkorat Jenderal Pembinaan Koperaasi pedesaan terdiri dari:

1.Sekretaris Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Bina Koperasi Pertanian Pangan;
3.Direktorat Bina Koperasi Perikanan;
4.Direktorat Bina Koperasi Peternakan;
5.Direktorat Bina Koperasi Perkebunan.

Pasal 197

Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan terdiri dari:

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Bina Koperasi Simpan Pinjam;
3.Direktorat Pengawasan Kegiatan Simpan Pinjam;
4.Direktorat Bina Koperasi Jasa Perdagangan dan Aneka Jasa;
5.Direktorat Bina Koperasi Ketenagalistrikan dan Jasa Informatika;

Pasal 197

a… Pasal 197 a Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil terdiri dari:

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Bina Pengusaha Kecil Perdagangan;
3.Direktorat Bina Pengusaha Kecil Industri Pertanian;
4.Direktorat Bina Pengusaha Kecil Industri Non Pertanian;
5.Direktorat Bina Pengusaha Kecil Aneka Jasa.

Pasal 198

Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil terdiri dari:

1.Sekretariat Badan;
2.Pusat Penelitian dan Pengembangan Koperasi;
3.Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengusaha Kecil.

Pasal 199

Pusat terdiri dari:

1.Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
2.Pusat Latihan Koperasi dan Pengusaha Kecil;
3.Pusat Data dan Informasi.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

BAB XVII

KEDUDUKAN TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL

Pasal 191

Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil sebagai bagian dari Pemerintah Negara, dipimpin oleh seorang Menteri yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 192

Pasal 193

Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil terdiri dari

1.Menteri;
2.Sekretariat Jenderal;
3.Inspektorat Jenderal;
4.Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Pedesaan;
5.Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan;
6.Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil;
7.Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil;
8.Pusat;
9.Instansi Vertikal Wilayah.

Pasal 194

Sekretariat Jenderal terdiri dari:

1.Biro Perencanaan
2.Biro Kepegawaian
3.Biro Keuangan
4.Biro Hukum dan Organisasi;
5.Biro Hubungan Masyarakat
6.Biro Umum. Pasal 195…

Pasal 195

Inspektorat Jenderal terdiri dari:

1.Sekretariat Inspektorat Jenderal;
2.Inspektur Wilayah I;
3.Inspektur Wilayah II;
4.Inspektur Wilayah III;
5.Inspektur Wilayah IV.

Pasal 196

Direkorat Jenderal Pembinaan Koperaasi pedesaan terdiri dari:

1.Sekretaris Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Bina Koperasi Pertanian Pangan;
3.Direktorat Bina Koperasi Perikanan;
4.Direktorat Bina Koperasi Peternakan;
5.Direktorat Bina Koperasi Perkebunan.

Pasal 197

Direktorat Jenderal Pembinaan Koperasi Perkotaan terdiri dari:

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Bina Koperasi Simpan Pinjam;
3.Direktorat Pengawasan Kegiatan Simpan Pinjam;
4.Direktorat Bina Koperasi Jasa Perdagangan dan Aneka Jasa;
5.Direktorat Bina Koperasi Ketenagalistrikan dan Jasa Informatika;

Pasal 197

a… Pasal 197 a Direktorat Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil terdiri dari:

1.Sekretariat Direktorat Jenderal;
2.Direktorat Bina Pengusaha Kecil Perdagangan;
3.Direktorat Bina Pengusaha Kecil Industri Pertanian;
4.Direktorat Bina Pengusaha Kecil Industri Non Pertanian;
5.Direktorat Bina Pengusaha Kecil Aneka Jasa.

Pasal 198

Badan Penelitian dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil terdiri dari:

1.Sekretariat Badan;
2.Pusat Penelitian dan Pengembangan Koperasi;
3.Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengusaha Kecil.

Pasal 199

Pusat terdiri dari:

1.Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai;
2.Pusat Latihan Koperasi dan Pengusaha Kecil;
3.Pusat Data dan Informasi.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 76 Tahun 1996

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

KEDUDUKAN TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL

Pasal 191

Pasal 192

Pasal 193

Pasal 194

Pasal 195

Pasal 196

Pasal 197

Pasal 197

Pasal 198

Pasal 199

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1997

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

KEDUDUKAN TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI DEPARTEMEN KOPERASI DAN PEMBINAAN PENGUSAHA KECIL

Pasal 191

Pasal 192

Pasal 193

Pasal 194

Pasal 195

Pasal 196

Pasal 197

Pasal 197

Pasal 198

Pasal 199

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1997