DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 2007

Nomor: 22
Tahun: 2007
Ditetapkan: 2 Oktober 2007
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 2

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tata ruang dan manajemen kepelabuhanan di Indonesia, khususnya pelabuhan-pelabuhan yang melayani arus barang ekspor dan impor, dipandang masih perlu ditata dan dibenahi agar dapat mendukung dan menunjang peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor;
c.bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005, telah dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor, yang bertugas dan berfungsi mengkoordinasikan perumusan strategi dan kebijakan kelancaran arus barang ekspor dan impor, baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatannya;
d.bahwa . . .
d.bahwa penataan dan pembenahan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, memerlukan koordinasi lintas instansi yang terintegrasi, efektif dan efisien;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2002 TENTANG TIM KOORDINASI PENINGKATAN KELANCARAN ARUS BARANG EKSPOR DAN IMPOR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005, diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan . . .
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 2 Tim Koordinasi bertugas :

a.mengkoordinasikan upaya peningkatan kelancaran penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan atas barang ekspor dan impor beserta alat angkutnya;
b.mengkoordinasikan pengintensifan upaya-upaya pembe- rantasan segala bentuk penyelundupan;
c.mengkoordinasikan pemberantasan segala bentuk pungutan- pungutan tidak resmi dalam kegiatan ekspor dan impor;
d.mengkoordinasikan perumusan strategi peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor, termasuk melakukan pengkajian terhadap pungutan-pungutan dalam rangka kegiatan ekspor dan impor;
e.mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor;
f.mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan penataan kepelabuhanan yang dapat mendukung peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor.”
1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: “Pasal . . . “Pasal 3

(1)Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut :
1. a.Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. b.Wakil Ketua merangkap Ketua Harian : Menteri Perhubungan;
3. c.Anggota : 1. Menteri Perdagangan;
  1. 2.Menteri Keuangan;
  2. 3.Menteri Perindustrian;
  3. 4.Menteri Negara BUMN;
  4. 5.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  5. 6.Kepala Kepolisian Negara
  6. 7.Jaksa Agung;
  7. 8.Sekretaris Kabinet;
4. d.Sekretaris : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi sehari-hari dibantu oleh Tim Pelaksana, yang terdiri dari :
1. a.Ketua : Wakil Sekretaris Kabinet;
2. b.Anggota : 1. Deputi Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian, Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  1. 2.Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan;
  2. 3.Direktur ...
  3. 3.Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
  4. 4.Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
  5. 5.Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
  6. 6.Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;
  7. 7.Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan;
  8. 8.Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet;
  9. 9.Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian;
  10. 10.Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata;
  11. 11.Kepala Staf Umum TNI;
  12. 12.Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  13. 13.Jaksa Agung Muda Intelijen
  14. 14.Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
3. c.Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.
(3)Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dalam penanganan masalah-masalah tertentu, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Kelompok Kerja atau Satuan Tugas.” Pasal … Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Dr. M. Iman Santoso

Isi peraturan

Teks2PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tata ruang dan manajemen kepelabuhanan di Indonesia, khususnya pelabuhan-pelabuhan yang melayani arus barang ekspor dan impor, dipandang masih perlu ditata dan dibenahi agar dapat mendukung dan menunjang peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor;
c.bahwa dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005, telah dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor, yang bertugas dan berfungsi mengkoordinasikan perumusan strategi dan kebijakan kelancaran arus barang ekspor dan impor, baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi kegiatannya;
d.bahwa . . .
d.bahwa penataan dan pembenahan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, memerlukan koordinasi lintas instansi yang terintegrasi, efektif dan efisien;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2005;

Menetapkan

1.Ketentuan . . .
1.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: “Pasal 2 Tim Koordinasi bertugas :

a.mengkoordinasikan upaya peningkatan kelancaran penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan atas barang ekspor dan impor beserta alat angkutnya;
b.mengkoordinasikan pengintensifan upaya-upaya pembe- rantasan segala bentuk penyelundupan;
c.mengkoordinasikan pemberantasan segala bentuk pungutan- pungutan tidak resmi dalam kegiatan ekspor dan impor;
d.mengkoordinasikan perumusan strategi peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor, termasuk melakukan pengkajian terhadap pungutan-pungutan dalam rangka kegiatan ekspor dan impor;
e.mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi kegiatan peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor;
f.mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan monitoring kegiatan penataan kepelabuhanan yang dapat mendukung peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor.”
1. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: “Pasal . . . “Pasal 3

(1)Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah sebagai berikut :
1. a.Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. b.Wakil Ketua merangkap Ketua Harian : Menteri Perhubungan;
3. c.Anggota : 1. Menteri Perdagangan;
  1. 2.Menteri Keuangan;
  2. 3.Menteri Perindustrian;
  3. 4.Menteri Negara BUMN;
  4. 5.Panglima Tentara Nasional Indonesia;
  5. 6.Kepala Kepolisian Negara
  6. 7.Jaksa Agung;
  7. 8.Sekretaris Kabinet;
4. d.Sekretaris : Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.
(2)Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi sehari-hari dibantu oleh Tim Pelaksana, yang terdiri dari :
1. a.Ketua : Wakil Sekretaris Kabinet;
2. b.Anggota : 1. Deputi Menteri Koordiantor Bidang Perekonomian, Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  1. 2.Deputi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bidang Koordinasi Industri dan Perdagangan;
  2. 3.Direktur ...
  3. 3.Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan;
  4. 4.Direktur Jenderal Pajak, Departemen Keuangan;
  5. 5.Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perdagangan;
  6. 6.Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Departemen Perhubungan;
  7. 7.Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Departemen Perhubungan;
  8. 8.Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Sekretariat Kabinet;
  9. 9.Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian;
  10. 10.Deputi Menteri Negara BUMN Bidang Usaha Logistik dan Pariwisata;
  11. 11.Kepala Staf Umum TNI;
  12. 12.Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  13. 13.Jaksa Agung Muda Intelijen
  14. 14.Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia.
3. c.Sekretaris : Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan.
(3)Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dalam penanganan masalah-masalah tertentu, Ketua Tim Koordinasi dapat membentuk Kelompok Kerja atau Satuan Tugas.” Pasal … Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Oktober 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Sekretaris Kabinet Bidang Hukum, Dr. M. Iman Santoso

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 22 Tahun 2007

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 54 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 2005

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 54 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 24 Tahun 2005