DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 1994

Nomor: 25
Tahun: 1994
Ditetapkan: 18 April 1994
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan mekanisme koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016);

Menetapkan

MEMUTUSKAN… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN.

Pasal 1

(1)Penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan merupakan tugas dan tanggung jawab Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, dan pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Departemen dan Lembaga Pemerintah yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan.
(2)Departemen dan Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Agama, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Departemen Penerangan, Departemen Keuangan, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Kantor Menteri Negara Agraria/Ketua BPN, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Bulog, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, Kantor Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, Bank Indonesia dan Lembaga Pemerintah lainnya yang dipandang perlu. Pasal 2…

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan melakukan fungsi :

a.mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan secara terpadu diantara Departemen dan Lembaga Pemerintah lainnya yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Pemerintah;
b.mengkoordinasikan kegiatan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan;
c.mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah yang timbul dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan;
d.lain-lainnya yang diperlukan dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Menteri Transmigrasi dan pemukiman Perambah Hutan dibantu oleh :
1. a.Sekretariat yang secara fungsional dilak- sanakan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan bertugas memberikan dukungan administrasi dan staf bagi seluruh kegiatan kebijaksanaan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan.
2. b.Tim...
3. b.Tim Pengawas yang diketuai oleh Inspektur Jenderal Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan beranggotakan para Inspektur pada Departemen dan pejabat pengawas pada Lembaga Pemerintahan lainnya yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan dan bertugas membantu Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan.
4. c.Tim Teknik yang diketuai oleh pejabat Eselon I Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan yang ditunjuk oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan beranggotakan para pejabat Eselon II dibidang teknis dari Departemen dan Lembaga Pemerintah lainnya yang lingkup, tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi, dan bertugas membantu Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dalam penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan.
(2)Pembentukan, perincian tugas, susunan keanggotaan dan tata kerja Sekretariat, Tim Pengawas dan Tim Teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang dibantu oleh para Kepala Kantor Wilayah Departemen yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.
(2)Penyelenggaraan...
(2)Penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dikoordinasikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang dibantu oleh para Kepala Kantor Departemen yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II.
(3)Dalam melaksanakan kebijaksanaan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II berpedoman kepada kebijaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan yang telah ditetapkan secara terpadu dan terkoordinasi sebagimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini.
(4)Tugas, fungsi dan tata kerja koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II diatur lebih lanjut oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan setelah berkonsultasi dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan dan dalam rangka koordinasi sebagimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini. Pasal 5…

Pasal 5

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dilaksanakan, untuk :

a.Departemen dan Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;
b.Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Pasal 6

Semua pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan dibebankan pada Anggaran Belanja Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1984 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9…

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan mekanisme koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3153);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016);

Menetapkan

MEMUTUSKAN… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KOORDINASI PENYELENGGARAAN TRANSMIGRASI DAN PEMUKIMAN PERAMBAH HUTAN.

Pasal 1

(1)Penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan merupakan tugas dan tanggung jawab Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, dan pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Departemen dan Lembaga Pemerintah yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan.
(2)Departemen dan Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Departemen Dalam Negeri, Departemen Pertanian, Departemen Kehutanan, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kesehatan, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Agama, Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Departemen Penerangan, Departemen Keuangan, Kantor Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas, Kantor Menteri Negara Agraria/Ketua BPN, Kantor Menteri Negara Urusan Pangan/Kepala Bulog, Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup, Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, Kantor Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, Kantor Menteri Negara Kependudukan/Kepala BKKBN, Bank Indonesia dan Lembaga Pemerintah lainnya yang dipandang perlu. Pasal 2…

Pasal 2

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud dalam Pasal 1, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan melakukan fungsi :

a.mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan penyusunan program dan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan secara terpadu diantara Departemen dan Lembaga Pemerintah lainnya yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan Pemerintah;
b.mengkoordinasikan kegiatan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan;
c.mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah yang timbul dalam rangka penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan;
d.lain-lainnya yang diperlukan dalam rangka keberhasilan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan.

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Menteri Transmigrasi dan pemukiman Perambah Hutan dibantu oleh :
1. a.Sekretariat yang secara fungsional dilak- sanakan oleh Sekretariat Jenderal Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan bertugas memberikan dukungan administrasi dan staf bagi seluruh kegiatan kebijaksanaan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan.
2. b.Tim...
3. b.Tim Pengawas yang diketuai oleh Inspektur Jenderal Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan beranggotakan para Inspektur pada Departemen dan pejabat pengawas pada Lembaga Pemerintahan lainnya yang lingkup tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan dan bertugas membantu Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dalam melaksanakan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan.
4. c.Tim Teknik yang diketuai oleh pejabat Eselon I Departemen Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan yang ditunjuk oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dan beranggotakan para pejabat Eselon II dibidang teknis dari Departemen dan Lembaga Pemerintah lainnya yang lingkup, tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi, dan bertugas membantu Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dalam penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan.
(2)Pembentukan, perincian tugas, susunan keanggotaan dan tata kerja Sekretariat, Tim Pengawas dan Tim Teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dikoordinasikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang dibantu oleh para Kepala Kantor Wilayah Departemen yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I.
(2)Penyelenggaraan...
(2)Penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dikoordinasikan oleh Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang dibantu oleh para Kepala Kantor Departemen yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II.
(3)Dalam melaksanakan kebijaksanaan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II berpedoman kepada kebijaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan yang telah ditetapkan secara terpadu dan terkoordinasi sebagimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini.
(4)Tugas, fungsi dan tata kerja koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan di wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II diatur lebih lanjut oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan setelah berkonsultasi dengan para Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan dan dalam rangka koordinasi sebagimana dimaksud dalam Keputusan Presiden ini. Pasal 5…

Pasal 5

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan dilaksanakan, untuk :

a.Departemen dan Lembaga Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun;
b.Propinsi Daerah Tingkat I dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun.

Pasal 6

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur oleh Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1984 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Transmigrasi dinyatakan tidak berlaku. Pasal 9…

Pasal 9

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 April 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 Tahun 1994

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1972

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1973

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1972

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1979

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1973