DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1988

Nomor: 29
Tahun: 1988
Ditetapkan: 5 September 1988
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 17

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengalaman bangsa Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional berikut hasil-hasil yang telah dicapai selama ini semakin menunjukkan eratnya kaitan stabilitas nasional dengan kemungkinan pelaksanaan pembangunan nasional itu sendiri;
c.bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, dirasakan perlu adanya upaya untuk selalu menjamin terpeliharanya stabilitas nasional, dengan cara dan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan tingkat perkembangan masyarakat;
d.bahwa dalam rangka upaya tersebut, dipandang perlu untuk mengatur koordinasi pemberian bantuan dalam rangka pemantapan stabilitas nasional. Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1978. Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN STABILITAS NASIONAL.

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional, selanjutnya disingkat Bakorstanas,merupakan wadah koordinasi yang bersifat non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1). Bakorstanas mengkoordinasikan upaya Departemen dan Instansi dalam rangka pemulihan, pemeliharaan, dan pemantapan stabilitas nasional dari berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2). Bakorstanas menyampaikan usulan kebijakan dan saran tindak yang diperlukan kepada Presiden sebagai bahan untuk pengambilan keputusan atau pemberian petunjuk yang diperlukan bagi terselenggaranya upaya pemulihan, pemeliharaan dan pemantapan stabilitas nasional.
(3). Bakorstanas memberikan petunjuk pelaksanaan teknis bagi penyelenggaraan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4). Dalam hal saran tindak tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk mengambil tindakan yang cepat dan efektif, khususnya dalam menghadapi ancaman fisik yang sangat membahayakan stabilitas nasional, Presiden berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas ABRI memerintahkan Panglima ABRI untuk menggunakan kekuatan angkatan bersenjata guna menyelesaikannya;
(5). Dalam hal pelaksanaan petunjuk atau perintah Presiden oleh Departemen atau Instansi yang bersangkutan menemui hambatan, dan untuk mengatasinya diperlukan dukungan ABRI, Departemen atau Instansi dapat meminta bantuan yang diperlukan kepada Panglima ABRI.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Bakorstanas menyelenggarakan fungsi :

1.mengumpulkan dan mengolah data dan informasi mengenai berbagai kemungkinan timbulnya hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan;
2.memantau pelaksanaan upaya Departemen atau Instansi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
3.memberikan petunjuk dan pengarahan dalam rangka penanganan dan penyelesaian masalah tersebut angka 2;
4.membina sistem dokumentasi yang berkaitan dengan setiap peristiwa yang merupakan hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan terhadap stabilitas nasional dimasa lalu dan yang terjadi dimasa yang akan datang;
5.ain-lain sesuai dengan pengarahan Presiden atau yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya

BAB III

TATA KERJA

Pasal 4

(1). Bakorstanas dipimpin oleh seorang Ketua sebagai koordinator yang dijabat oleh Panglima ABRI, dan beranggotakan Sekreatris Menteri Koordinator, Wakil-wakil dari Mabes ABRI, Angkatan, POLRI, Kejaksaan Agung, dan BAKIN sebagai anggota tetap.
(2). Selain anggota tetap, Ketua Bakorstanas dapat menetapkan wakil dari beberapa Departemen dan Instansi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sebagai anggota tidak tetap.

Pasal 5

(1). Bakorstanas mengadakan pertemuan secara berkala dan setiap waktu yang diperlukan.
(2). Berdasarkan hasil pertemuan koordinasi, Panglima ABRI selaku Ketua Bakorstanas menyusun dan menyampaikan usulan kebijakan dan saran tindak bagi penyelesaian masalah yang dihadapi kepada Presiden.
(3). Pelaksanaan petunjuk atau perintah Presiden dilakukan secara fungsional oleh Departemen atau Instansi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4). Dalam hal untuk pelaksanaan petunjuk atau perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)oleh Departemen dan Instansi yang bersangkutan diperlukan bantuan ABRI, Departemen atau Instansi yang memerlukan dapat secara langsung meminta bantuan kepada Panglima ABRI selaku Ketua Bakorstanas.
(5). Tata kerja lebih lanjut termasuk prosedur pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4)ditetapkan oleh Panglima ABRI selaku Ketua Bakorstanas.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Panglima ABRI selaku Ketua Bakorstanas menggunakan seluruh jajaran staf di lingkungan Mabes ABRI secara fungsional.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya,kepada Bakorstanas diperbantukan sebuah sekretariat yang secara fungsional diselenggarakan oleh unit kerja di lingkungan Mabes ABRI.

Pasal 8

Sekretariat Bakorstanas dipimpin oleh seorang Perwira tinggi ABRI sebagai Kepala Sekretariat yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Panglima ABRI selaku Katua Bakorstanas.

Pasal 9

Susunan Organisasi Sekretariat Bakorstanas diatur lebih lanjut oleh Panglima ABRI selaku Ketua Bakorstanas.

BAB V

KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN STABILITAS NASIONAL DI DAERAH

Pasal 10

(1). Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional di tingkat Daerah, disingkat Bakorstanasda, adalah Badan Pelaksana Bakorstanas di daerah, dipimpin oleh Panglima Komando Daerah Militer.
(2). Tugas dan fungsi serta tata kerja Bakorstanasda ditetapkan oleh Panglima ABRI selaku Ketua Bakorstanas dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta tata kerja Bakorstanas.

Isi peraturan

Teks17PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengalaman bangsa Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan nasional berikut hasil-hasil yang telah dicapai selama ini semakin menunjukkan eratnya kaitan stabilitas nasional dengan kemungkinan pelaksanaan pembangunan nasional itu sendiri;
c.bahwa dengan memperhatikan hal-hal di atas, dirasakan perlu adanya upaya untuk selalu menjamin terpeliharanya stabilitas nasional, dengan cara dan dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan tingkat perkembangan masyarakat;
d.bahwa dalam rangka upaya tersebut, dipandang perlu untuk mengatur koordinasi pemberian bantuan dalam rangka pemantapan stabilitas nasional. Mengingat : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945;

Menetapkan

BAB I

KEDUDUKAN

Pasal 1

BAB II

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

(1). Bakorstanas mengkoordinasikan upaya Departemen dan Instansi dalam rangka pemulihan, pemeliharaan, dan pemantapan stabilitas nasional dari berbagai hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
(2). Bakorstanas menyampaikan usulan kebijakan dan saran tindak yang diperlukan kepada Presiden sebagai bahan untuk pengambilan keputusan atau pemberian petunjuk yang diperlukan bagi terselenggaranya upaya pemulihan, pemeliharaan dan pemantapan stabilitas nasional.
(3). Bakorstanas memberikan petunjuk pelaksanaan teknis bagi penyelenggaraan upaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
(4). Dalam hal saran tindak tersebut berkaitan dengan kebutuhan untuk mengambil tindakan yang cepat dan efektif, khususnya dalam menghadapi ancaman fisik yang sangat membahayakan stabilitas nasional, Presiden berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas ABRI memerintahkan Panglima ABRI untuk menggunakan kekuatan angkatan bersenjata guna menyelesaikannya;
(5). Dalam hal pelaksanaan petunjuk atau perintah Presiden oleh Departemen atau Instansi yang bersangkutan menemui hambatan, dan untuk mengatasinya diperlukan dukungan ABRI, Departemen atau Instansi dapat meminta bantuan yang diperlukan kepada Panglima ABRI.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Bakorstanas menyelenggarakan fungsi :

1.mengumpulkan dan mengolah data dan informasi mengenai berbagai kemungkinan timbulnya hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan;
2.memantau pelaksanaan upaya Departemen atau Instansi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
3.memberikan petunjuk dan pengarahan dalam rangka penanganan dan penyelesaian masalah tersebut angka 2;
4.membina sistem dokumentasi yang berkaitan dengan setiap peristiwa yang merupakan hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan terhadap stabilitas nasional dimasa lalu dan yang terjadi dimasa yang akan datang;
5.ain-lain sesuai dengan pengarahan Presiden atau yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya

BAB III

TATA KERJA

Pasal 4

(1). Bakorstanas dipimpin oleh seorang Ketua sebagai koordinator yang dijabat oleh Panglima ABRI, dan beranggotakan Sekreatris Menteri Koordinator, Wakil-wakil dari Mabes ABRI, Angkatan, POLRI, Kejaksaan Agung, dan BAKIN sebagai anggota tetap.
(2). Selain anggota tetap, Ketua Bakorstanas dapat menetapkan wakil dari beberapa Departemen dan Instansi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sebagai anggota tidak tetap.

Pasal 5

(1). Bakorstanas mengadakan pertemuan secara berkala dan setiap waktu yang diperlukan.
(2). Berdasarkan hasil pertemuan koordinasi, Panglima ABRI selaku Ketua Bakorstanas menyusun dan menyampaikan usulan kebijakan dan saran tindak bagi penyelesaian masalah yang dihadapi kepada Presiden.
(3). Pelaksanaan petunjuk atau perintah Presiden dilakukan secara fungsional oleh Departemen atau Instansi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(4). Dalam hal untuk pelaksanaan petunjuk atau perintah sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)oleh Departemen dan Instansi yang bersangkutan diperlukan bantuan ABRI, Departemen atau Instansi yang memerlukan dapat secara langsung meminta bantuan kepada Panglima ABRI selaku Ketua Bakorstanas.
(5). Tata kerja lebih lanjut termasuk prosedur pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4)ditetapkan oleh Panglima ABRI selaku Ketua Bakorstanas.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Panglima ABRI selaku Ketua Bakorstanas menggunakan seluruh jajaran staf di lingkungan Mabes ABRI secara fungsional.

BAB IV

SEKRETARIAT

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya,kepada Bakorstanas diperbantukan sebuah sekretariat yang secara fungsional diselenggarakan oleh unit kerja di lingkungan Mabes ABRI.

Pasal 8

Sekretariat Bakorstanas dipimpin oleh seorang Perwira tinggi ABRI sebagai Kepala Sekretariat yang ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Panglima ABRI selaku Katua Bakorstanas.

Pasal 9

Susunan Organisasi Sekretariat Bakorstanas diatur lebih lanjut oleh Panglima ABRI selaku Ketua Bakorstanas.

BAB V

KOORDINASI BANTUAN PEMANTAPAN STABILITAS NASIONAL DI DAERAH

Pasal 10

(1). Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional di tingkat Daerah, disingkat Bakorstanasda, adalah Badan Pelaksana Bakorstanas di daerah, dipimpin oleh Panglima Komando Daerah Militer.
(2). Tugas dan fungsi serta tata kerja Bakorstanasda ditetapkan oleh Panglima ABRI selaku Ketua Bakorstanas dengan memperhatikan tugas dan fungsi serta tata kerja Bakorstanas.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (3)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1990

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (3)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 1 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1990