DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1996

Nomor: 33
Tahun: 1996
Ditetapkan: 3 Mei 1996
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Petugas Pemasyarakatan dalam melakukan tugas dan fungsinya senantiasa diperhadapkan kepada resiko ancaman keselamatan jiwa dan kemungkinan kehilangan benda-benda sitaan dan barang rampasan negara, oleh karena itu dipandang perlu memberikan tunjangan kepada Petugas Pemasyarakatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Departemen Kehakiman; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bertalian dengan perluasan berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3416);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN.

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan tunjangan Petugas Pemasyarakatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara penuh sebagai Petugas Pemasyarakatan pada:

a.Lembaga Pemasyarakatan;
b.Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;
c.Balai Pemasyarakatan; dan
d.Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Pasal 2…

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan Tunjangan Petugas Pemasyarakatan setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap bulan adalah sebagai berikut:

a.Golongan I sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
b.Golongan II sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
c.Golongan III sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Pasal 4

Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah menerima tunjangan struktural atau tunjangan fungsional tidak lagi diberikan tunjangan Petugas Pemasyarakatan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini, diatur oleh Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri menurut bidang tugas masing-masing. Pasal 6…

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1996. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1996 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Petugas Pemasyarakatan dalam melakukan tugas dan fungsinya senantiasa diperhadapkan kepada resiko ancaman keselamatan jiwa dan kemungkinan kehilangan benda-benda sitaan dan barang rampasan negara, oleh karena itu dipandang perlu memberikan tunjangan kepada Petugas Pemasyarakatan di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan Departemen Kehakiman; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9) yang telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bertalian dengan perluasan berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3416);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 21);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN PETUGAS PEMASYARAKATAN.

Pasal 1

a.Lembaga Pemasyarakatan;
b.Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara;
c.Balai Pemasyarakatan; dan
d.Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara. Pasal 2…

Pasal 2

Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan Tunjangan Petugas Pemasyarakatan setiap bulan.

Pasal 3

Besarnya tunjangan Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap bulan adalah sebagai berikut:

a.Golongan I sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
b.Golongan II sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);
c.Golongan III sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Pasal 4

Petugas Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang telah menerima tunjangan struktural atau tunjangan fungsional tidak lagi diberikan tunjangan Petugas Pemasyarakatan.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1996

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1946

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1976

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1993

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1946

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1976

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 15 Tahun 1993