DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1994

Nomor: 42
Tahun: 1994
Ditetapkan: 2 Juni 1994
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pemberian bantuan pinjaman tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dalam Bidang Industri Pesawat Terbang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 21);
3.Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BANTUAN PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA.

Pasal 1

Pemerintah memberikan bantuan pinjaman tanpa bunga kepada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara, sebesar Rp 400.000.000.000,- (empat ratus miliar rupiah), untuk membantu penyelesaian program pembuatan prototipe pesawat N-250.

Pasal 2

Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diambil dari hasil bunga/jasa giro Dana Reboisasi, yang dikelola oleh Menteri Kehutanan sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1989 tentang Bunga dan Jasa Giro Dana Reboisasi.

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Menteri Kehutanan dengan cara memindahkan dana dari rekening Menteri Kehutanan ke rekening Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. Pasal 4…

Pasal 4

(1)Pengembalian bantuan pinjaman oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara kepada Pemerintah dilakukan dalam bentuk pembayaran royalti, yang besarnya 5% (lima perseratus) dari hasil penjualan setiap pesawat N-250.
(2)Pengembalian bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)berlangsung hingga lunasnya bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, termasuk tata cara perhitungan pengembalian hingga lunasnya bantuan pinjaman, diatur Menteri Kehutanan dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara. Pasal 6…

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan pemberian bantuan pinjaman tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) Dalam Bidang Industri Pesawat Terbang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 21);
3.Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993;

Menetapkan

MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BANTUAN PINJAMAN KEPADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA.

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

(1)Pengembalian bantuan pinjaman oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara kepada Pemerintah dilakukan dalam bentuk pembayaran royalti, yang besarnya 5% (lima perseratus) dari hasil penjualan setiap pesawat N-250.
(2)Pengembalian bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)berlangsung hingga lunasnya bantuan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 Juni 1994 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEHARTO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1994

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1976

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1993

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 1976

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1993