DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1993

Nomor: 40
Tahun: 1993
Ditetapkan: 18 Mei 1993
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubungan dengan hal di atas, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4.Peraturan…
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3404);
8.Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 53);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1990 TENTANG DANA REBOISASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 1991. Pasal I… Pasal I Mengubah ketentuan Pasal 7 dan Pasal 10 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 sebagai berikut :

1.Mengubah Pasal 7, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "Pasal 7

(1)Besarnya Dana Reboisasi ditetapkan dengan tarif sebagai berikut :
1. a.untuk Wilayah Kalimantan dan Maluku : 1) US$. 16.- (enam belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis meranti. 2) US$. 13.- (tiga belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Rimba Campuran.
2. b.untuk Wilayah Sumatera dan Sulawesi : 1) US$. 14.- (empat belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Meranti. 2) US$. 12.- (dua belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Rimba Campuran.
3. c.untuk...
4. c.untuk Wilayah Irian Jaya dan Nusa Tenggara : 1) US$. 13.- (tiga belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Meranti. 2) US$. 10.50 (sepuluh dollar lima puluh sen dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Rimba Campuran.
5. d.untuk seluruh Wilayah Indonesia : 1) US$. 20.- (dua puluh dollar Amerika) setiap ton kelompok jenis Ebony. 2) US$. 16.- (enam belas dollar Amerika) setiap meter kubik jenis Jati Alam. 3) US$. 18.- (delapan belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Kayu Indah dan setiap ton Kayu Cendana. 4) US$. 2.- (dua dollar Amerika) setiap meter kubik bahan baku serpih/partikel, limbah pembalakan dan sortimen khusus lainnya.
(2)Ketentuan mengenai kelompok jenis kayu, bahan-baku serpih, limbah pembalakan, dan sortimen khusus lainnya diatur oleh Menteri Kehutanan."

2.Mengubah Pasal 10, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 10…

Pasal 10

(1)Dana Reboisasi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, wajib dilunasi oleh Wajib Pungut dan Wajib Setor selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya dengan cara sebagai berikut :
1. a.Disetor langsung oleh Wajib Pungut dan Wajib Setor pada Bank yang telah ditetapkan, atau;
2. b.Bagi Wajib Pungut dan Wajib Setor yang melakukan ekspor kayu olahan dipotong langsung melalui Bank Devisa pada saat negosiasi wesel atau pada saat pemberitahuan ekspor barang (PEB) bagi yang melaksanakan ekspor tanpa Letter of Credit (L/C).
(2)Wajib Pungut dan Wajib Setor yang dapat melakukan pelunasan Dana Reboisasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
(3)Dana Reboisasi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b wajib disetorkan dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
(4)atas keterlambatan penyetoran Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Dana Reboisasi yang terlambat disetor.
(5)Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib diperhitungkan dan disetorkan langsung oleh Wajib Pungut dan Wajib Setor pada saat penyetoran atau pada saat pemotongan langsung pada saat negosiasi wesel atau pemberitahuan ekspor barang (PEB)." Pasal II… Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1993. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1993 MENTERI SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubungan dengan hal di atas, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4.Peraturan…
4.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2935) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1975 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3055);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2945);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3404);
8.Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 53);

Menetapkan

1.Mengubah Pasal 7, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "Pasal 7

(1)Besarnya Dana Reboisasi ditetapkan dengan tarif sebagai berikut :
1. a.untuk Wilayah Kalimantan dan Maluku : 1) US$. 16.- (enam belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis meranti. 2) US$. 13.- (tiga belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Rimba Campuran.
2. b.untuk Wilayah Sumatera dan Sulawesi : 1) US$. 14.- (empat belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Meranti. 2) US$. 12.- (dua belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Rimba Campuran.
3. c.untuk...
4. c.untuk Wilayah Irian Jaya dan Nusa Tenggara : 1) US$. 13.- (tiga belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Meranti. 2) US$. 10.50 (sepuluh dollar lima puluh sen dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Rimba Campuran.
5. d.untuk seluruh Wilayah Indonesia : 1) US$. 20.- (dua puluh dollar Amerika) setiap ton kelompok jenis Ebony. 2) US$. 16.- (enam belas dollar Amerika) setiap meter kubik jenis Jati Alam. 3) US$. 18.- (delapan belas dollar Amerika) setiap meter kubik kelompok jenis Kayu Indah dan setiap ton Kayu Cendana. 4) US$. 2.- (dua dollar Amerika) setiap meter kubik bahan baku serpih/partikel, limbah pembalakan dan sortimen khusus lainnya.
(2)Ketentuan mengenai kelompok jenis kayu, bahan-baku serpih, limbah pembalakan, dan sortimen khusus lainnya diatur oleh Menteri Kehutanan."

2.Mengubah Pasal 10, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : Pasal 10…

Pasal 10

(1)Dana Reboisasi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, wajib dilunasi oleh Wajib Pungut dan Wajib Setor selambat-lambatnya pada akhir bulan berikutnya dengan cara sebagai berikut :
1. a.Disetor langsung oleh Wajib Pungut dan Wajib Setor pada Bank yang telah ditetapkan, atau;
2. b.Bagi Wajib Pungut dan Wajib Setor yang melakukan ekspor kayu olahan dipotong langsung melalui Bank Devisa pada saat negosiasi wesel atau pada saat pemberitahuan ekspor barang (PEB) bagi yang melaksanakan ekspor tanpa Letter of Credit (L/C).
(2)Wajib Pungut dan Wajib Setor yang dapat melakukan pelunasan Dana Reboisasi dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
(3)Dana Reboisasi yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b wajib disetorkan dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
(4)atas keterlambatan penyetoran Dana Reboisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari jumlah Dana Reboisasi yang terlambat disetor.
(5)Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) wajib diperhitungkan dan disetorkan langsung oleh Wajib Pungut dan Wajib Setor pada saat penyetoran atau pada saat pemotongan langsung pada saat negosiasi wesel atau pemberitahuan ekspor barang (PEB)." Pasal II… Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1993. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1993 MENTERI SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1993

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 1991

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 93 Tahun 1996

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 10

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1967

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1984

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1970

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1975

Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 29 Tahun 1990

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 28 Tahun 1991

Peraturan turunan (2)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 42 Tahun 1994

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 93 Tahun 1996