DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 43 Tahun 1990

Nomor: 43
Tahun: 1990
Ditetapkan: 19 September 1990
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam hanya menitikberatkan pada penanggulanga bencana yang ditimbulkan oleh alam saja dan pemberian bantuan pada tahap selama dan setelah bencana alam terjadi;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dan dalam upaya penanggulangan bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh manusia dan penanggulangan bencana dalam tahap sebelum, selama dan setelah bencana terjadi, dipandang perlu mengatur kembali penanggulangan bencana alam, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 1

(1)Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana selanjutnya disingkat Bakornas Penanggulangan Bencana, adalah wadah yang bersifat non-struktural bagi penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 2
(2)Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan suatu upaya untuk menanggulangi bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pasal 2

Tugas Bakornas Penanggulangan Bencana adalah :

a.merumuskan kebijakan penanggulangan bencana dan memberikan pedoman atau pengarahan serta mengkoordinasikan penanggulangan bencana baik dalam tahap sebelum, selama maupun setelah bencana terjadi secara terpadu ;
b.memberikan pedoman dan pengarahan garis-garis kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana, baik secara preventif, represif maupun rehabilitatif yang meliputi pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pasal 3

(1)Susunan Bakornas Penanggulangan Bencana terdiri dari :

1.Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua merangkap Anggota;
2.Menteri Sosial sebagai Anggota ;
3.Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota ;
4.Menteri Kesehatan sebagai Anggota :
5.Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota ;
6.Menteri Perhubungan sebagai Anggota ;
7.Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Anggota ;
8.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang wilayahnya terkena bencana sebagai Anggota;
9.Direktur Jenderal Bina Bantuan Sosial, Departemen Sosial sebagai Sekretaris merangkap anggota ;

(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana dapat :
1. a.mengikutsertakan Menteri atau Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait dengan usaha penanggulangan bencana yang terjadi ;
2. b.membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
(3)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dipimpin oleh Ketua Kelompok kerja dan dikordinasikan oleh Sekretaris Bakornas Penanggulangan Bencana.
(4)Pembentukan, perincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana.

Pasal 4

(1)Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Bakornas Penanggulangan Bencana dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Bakornas Penanggulangan Bencana dan secara fungsional dilaksanakan oleh Direktorat yang bertugas di bidang penanganan bencana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, Departemen Sosial. 3
(2)Sekretariat Bakornas Penanggulangan Bencana bertugas melaksanakan fungsi sekretariat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bakornas Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

(1)Perincian tugas dan tata kerja Sekretariat ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana.
(2)Seekretariat dalam melaksanakan tugasnya secara teknis bertanggung jawab kepada Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana.

BAB II

SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 6

(1)Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II memimpin Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana, selanjutnya disingkat Satlak Penanggulangan Bencana.
(2)Satlak Penanggulangan Bencana bertanggung jawab langsung kepada Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 7

Satlak Penanggulangan Bencana terdiri dari dinas-dinas daerah dan instansi vertikal di daerah seperti Kesehatan, Sosial, Pekerjaan Umum, Perhubungan, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan unsur-unsur lain yang berkaitan dengan pelaksanaan penanggulangan bencana.

Pasal 8

Tugas Satlak Penanggulangan Bencana melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di wilayahnya baik dalam tahap sebelum, selama maupun setelah bencana terjadi secara terpadu sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bakornas Penanggulangan Bencana.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Satlak Penanggulangan Bencana :

a.menggunakan langsung aparat dinas-dinas dan instansi-instansi vertikal di Daerah yang bersangkutan, Kecamatan dan Desa ;
b.mengikutsertakan masyarakat, Palang Merah Indonesia, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam hanya menitikberatkan pada penanggulanga bencana yang ditimbulkan oleh alam saja dan pemberian bantuan pada tahap selama dan setelah bencana alam terjadi;
c.bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dan dalam upaya penanggulangan bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh manusia dan penanggulangan bencana dalam tahap sebelum, selama dan setelah bencana terjadi, dipandang perlu mengatur kembali penanggulangan bencana alam, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
3.Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 1

(1)Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana selanjutnya disingkat Bakornas Penanggulangan Bencana, adalah wadah yang bersifat non-struktural bagi penanggulangan bencana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 2
(2)Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan suatu upaya untuk menanggulangi bencana yang meliputi kegiatan pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pasal 2

Tugas Bakornas Penanggulangan Bencana adalah :

a.merumuskan kebijakan penanggulangan bencana dan memberikan pedoman atau pengarahan serta mengkoordinasikan penanggulangan bencana baik dalam tahap sebelum, selama maupun setelah bencana terjadi secara terpadu ;
b.memberikan pedoman dan pengarahan garis-garis kebijakan dalam usaha penanggulangan bencana, baik secara preventif, represif maupun rehabilitatif yang meliputi pencegahan, penjinakan, penyelamatan, rehabilitasi, dan rekonstruksi.

Pasal 3

(1)Susunan Bakornas Penanggulangan Bencana terdiri dari :

1.Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai Ketua merangkap Anggota;
2.Menteri Sosial sebagai Anggota ;
3.Menteri Dalam Negeri sebagai Anggota ;
4.Menteri Kesehatan sebagai Anggota :
5.Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota ;
6.Menteri Perhubungan sebagai Anggota ;
7.Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai Anggota ;
8.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang wilayahnya terkena bencana sebagai Anggota;
9.Direktur Jenderal Bina Bantuan Sosial, Departemen Sosial sebagai Sekretaris merangkap anggota ;

(2)Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana dapat :
1. a.mengikutsertakan Menteri atau Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait dengan usaha penanggulangan bencana yang terjadi ;
2. b.membentuk kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.
(3)Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dipimpin oleh Ketua Kelompok kerja dan dikordinasikan oleh Sekretaris Bakornas Penanggulangan Bencana.
(4)Pembentukan, perincian tugas dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana.

Pasal 4

(1)Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Bakornas Penanggulangan Bencana dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Bakornas Penanggulangan Bencana dan secara fungsional dilaksanakan oleh Direktorat yang bertugas di bidang penanganan bencana di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Bantuan Sosial, Departemen Sosial. 3
(2)Sekretariat Bakornas Penanggulangan Bencana bertugas melaksanakan fungsi sekretariat dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bakornas Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

(1)Perincian tugas dan tata kerja Sekretariat ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana.
(2)Seekretariat dalam melaksanakan tugasnya secara teknis bertanggung jawab kepada Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana.

BAB II

SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 6

(1)Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II memimpin Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana, selanjutnya disingkat Satlak Penanggulangan Bencana.
(2)Satlak Penanggulangan Bencana bertanggung jawab langsung kepada Ketua Bakornas Penanggulangan Bencana melalui Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya Satlak Penanggulangan Bencana :

a.menggunakan langsung aparat dinas-dinas dan instansi-instansi vertikal di Daerah yang bersangkutan, Kecamatan dan Desa ;
b.mengikutsertakan masyarakat, Palang Merah Indonesia, dan organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1974

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988