DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1987

Nomor: 52
Tahun: 1987
Ditetapkan: 22 Desember 1987
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 yat (1) Undang-undang Dasar 1945;
1. 2.Indische Tariefwet (Staatsblad Tahun 1924 Nomor 487 jo Staatsblad Tahun 1937 Nomor 175), sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. 3.Indische Scheepvaartswet (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 700);
3. 4.Rechten Ordonantie (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), sebagaimana telah diubah dan ditambah;

Mengingat

5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3251), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TERMINAL PETI KEMAS

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

a.Terminal Peti Kemas adalah tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan prasarana dan sarana angkutan barang untuk tujuan ekspor dan impor dengan cara pengemasan khusus, sehingga dapat berfungsi sebagai pelabuhan;
b.Peti Kemas ("Cargo Container") adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar internasional ("International Standard Organization") sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang;
c.Pelabuhan adalah Pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan luar negeri.

Pasal 2

(1)Suatu tempat tertentu di wilayah daratan dapat ditetapkan sebagai TErminal Peti Kemas.
(2)Penetapan Terminal Kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.berada di tempat atau daerah yang memiliki potensi di bidang produksi dan perdagangan yang telah dikembangkan;
2. b.memiliki prasarana dan sarana sehingga dapat berfungsi sebagai pelabuhan.

Pasal 3

Penunjukan dan penetapan Terminal Peti Kemas dilakukan oleh Menteri Perhubungan setelah mendengar pertimbangan Menteri Perdagangan, Menteri Keuangan, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan dengan lokasi Terminal Peti Kemas tersebut.

Pasal 4

(1)Batas-batas kawasan atau wilayah Terminal Peti Kemas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan secara bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Apabila terdapat hak atas tanah pada wilayah kawasan yang ditetapkan sebagai Terminal Peti Kemas, hak atas tanah dimaksud harus dibebaskan terlebih dahulu.
(3)Terhadap tanah kawasan atau wilayah Terminal Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan hak pengelola- an kepada Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Menteri Perhubungan menunjukan Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Perhubungan untuk mengusahakan Termi- nal Peti Kemas.
(5)Pendirian bangunan-bangunan dalam lingkungan Terminal Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)Menteri Perhubungan menunjuk seorang Administrator Terminal Peti Kemas sebagai penanggung jawab dan pimpinan umum tugas pelayanan di dalam lingkungan kerja Terminal Peti Kemas.
(2)Tata kerja dan susunan organisasi Administrator Terminal Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungna setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 6

Jenis sarana angkutan yang dipergunakan untuk menghubungkan Terminal Peti Kemas dengan pelabuhan terdekat melalui jalan raya, kereta api, sungai atau udara, ditetapkan oleh Menteri Perhubung- an, setelah mendengar pertimbangan Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan.

Pasal 7

(1)Pengangkutan barang ekspor dan impor dari dan ke Terminal Peti Kemas harus menggunakan peti kemas, dan secara langsung diangkut dari dan ke pelabuhan yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.
(2)Tata laksana dan ketentuan umum ekspor dan impor di pelabuhan berlaku bagi ekspor dan impor di Terminal Peti kemas.

Pasal 8

(1)Penyelesaian administrasi dan prosedur kepelabuhan atas barang-barang untuk tujuan ekspor dan impor dilakukan di Terminal Peti Kemas.
(2)Di pelabuhan yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan tidak dilakukan penyelesaian administrasi dan prosedur kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Perusahaan angkutan yang mengangkut barang bertanggung jawab atas :
1. a.barang ekspor : sejak di Terminal Peti Kemas sampai di tempat tujuan yang telah diperjanjikan;
2. b.barang impor : sejak di tempat asal yang telah diperjanjikan, sampai di Terminal Peti Kemas.

Pasal 9

Ketentuan Keputusan Presiden ini berlaku pula bagi kegiatan ekspor dan impor dari dan ke Terminal Peti Kemas melaluibandar udara dan Pelabuhan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (Pelabuhan ASDP) yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 yat (1) Undang-undang Dasar 1945;
1. 2.Indische Tariefwet (Staatsblad Tahun 1924 Nomor 487 jo Staatsblad Tahun 1937 Nomor 175), sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. 3.Indische Scheepvaartswet (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 700);
3. 4.Rechten Ordonantie (Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), sebagaimana telah diubah dan ditambah;

Mengingat

5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3251), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3290);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor, dan Lalu Lintas Devisa (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3210), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3291);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TERMINAL PETI KEMAS

Pasal 1

Dalam Keputusan Presiden ini yang dimaksud dengan :

a.Terminal Peti Kemas adalah tempat tertentu di daratan dengan batas-batas yang jelas, dilengkapi dengan prasarana dan sarana angkutan barang untuk tujuan ekspor dan impor dengan cara pengemasan khusus, sehingga dapat berfungsi sebagai pelabuhan;
b.Peti Kemas ("Cargo Container") adalah peti atau kotak yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan standar internasional ("International Standard Organization") sebagai alat atau perangkat pengangkutan barang;
c.Pelabuhan adalah Pelabuhan laut yang terbuka untuk perdagangan luar negeri.

Pasal 2

(1)Suatu tempat tertentu di wilayah daratan dapat ditetapkan sebagai TErminal Peti Kemas.
(2)Penetapan Terminal Kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.berada di tempat atau daerah yang memiliki potensi di bidang produksi dan perdagangan yang telah dikembangkan;
2. b.memiliki prasarana dan sarana sehingga dapat berfungsi sebagai pelabuhan.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Batas-batas kawasan atau wilayah Terminal Peti Kemas ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perhubungan secara bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Apabila terdapat hak atas tanah pada wilayah kawasan yang ditetapkan sebagai Terminal Peti Kemas, hak atas tanah dimaksud harus dibebaskan terlebih dahulu.
(3)Terhadap tanah kawasan atau wilayah Terminal Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan hak pengelola- an kepada Menteri Perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Menteri Perhubungan menunjukan Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Perhubungan untuk mengusahakan Termi- nal Peti Kemas.
(5)Pendirian bangunan-bangunan dalam lingkungan Terminal Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.

Pasal 5

(1)Menteri Perhubungan menunjuk seorang Administrator Terminal Peti Kemas sebagai penanggung jawab dan pimpinan umum tugas pelayanan di dalam lingkungan kerja Terminal Peti Kemas.
(2)Tata kerja dan susunan organisasi Administrator Terminal Peti Kemas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungna setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 6

Pasal 7

(1)Pengangkutan barang ekspor dan impor dari dan ke Terminal Peti Kemas harus menggunakan peti kemas, dan secara langsung diangkut dari dan ke pelabuhan yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan.
(2)Tata laksana dan ketentuan umum ekspor dan impor di pelabuhan berlaku bagi ekspor dan impor di Terminal Peti kemas.

Pasal 8

(1)Penyelesaian administrasi dan prosedur kepelabuhan atas barang-barang untuk tujuan ekspor dan impor dilakukan di Terminal Peti Kemas.
(2)Di pelabuhan yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan tidak dilakukan penyelesaian administrasi dan prosedur kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Perusahaan angkutan yang mengangkut barang bertanggung jawab atas :
1. a.barang ekspor : sejak di Terminal Peti Kemas sampai di tempat tujuan yang telah diperjanjikan;
2. b.barang impor : sejak di tempat asal yang telah diperjanjikan, sampai di Terminal Peti Kemas.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1987

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1985

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1985