MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1983 TENTANG PEMBINAAN KEPELABUHANAN. Pasal I … Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 sebagai berikut :
1.Mengubah ketentuan "Pasal 1 huruf c, menambah ketentuan baru sebagai huruf d baru, dan mengubah huruf d lama menjadi huruf e baru sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 1
c.Administrator Pelabuhan pada pelabuhan laut utama adalah Kepala Unit organik di lingkungan Departemen Perhubungan, penanggung jawab dan pimpinan umum yang melaksanakan pengendalian tugas instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan Badan Usaha Milik Negara untuk kelancaran tugas di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang diusahakan oleh badan usaha pelabuhan.
d.Administrator Pelabuhan lainnya adalah Kepala Unit organik di lingkungan Departemen Perhubungan, melaksanakan tugas kepelabuhanan dan mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan Badan Usaha Milik Negara untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang diusahakan oleh badan usaha pelabuhan.
e.Kepala Pelabuhan adalah Kepala unit organik di lingkungan Departemen Perhubungan yang melaksanakan pengelolaan jasa kepelabuhanan dan mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan Badan Usaha Milik Negara untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di daerah lingkungan kerja kepelabuhanan yang tidak diusahakan badan usaha pelabuhan."
2.Pasal …
2.Pasal 1 huruf e, f, g, dan h dijadikan huruf f, g, h dan i baru.
3.Mengubah ketentuan Pasal 9 ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 9
(2)Instansi dan unit kerja tersebut ayat (1) pasal ini antara lain :
a.Administrator Pelabuhan di pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
b.Unit organik pelabuhan di pelabuhan yang tidak diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
c.Instansi-instansi Pemerintah lainnya.
d.Unit-unit Pelaksanaan Badan Usaha Pelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
e.Badan Usaha Milik Negara dan/atau swasta lainnya."
4.Mengubah ketentuan Pasal 10 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "Pasal 10
a.Administrator Pelabuhan pada pelabuhan laut utama :
i.Melaksanakan fungsi kebandaran, perkapalan dan pelayaran, jasa maritim, perambuan dan penerangan pantai, elektronika dan telekomunikasi pelayaran, pengamanan pelabuhan dan bandar serta lalu lintas angkutan laut; ii. Melaksanakan ... ii. Melaksanakan pengendalian tugas pelayanan di dalam daerah daerah lingkungan kerja pelabuhan dengan menggunakan instansi pemerintah lainnya, unit kerja, dan Badan Usaha Milik Negara yang diperbantukan kepadanya untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang diusahakan Badan Usaha Pelabuhan.
b.Administrator Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan lainnya :
i.Melaksanakan pengendalian fungsi kebandaran, perkapalan dan pelayaran, jasa maritime perambuan dan penerangan pantai, elektronika dan telekomunikasi pelayaran, pengamanan pelabuhan dan bandar, lalu lintas angkutan laut; ii. Mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan Badan Usaha Milik Negara untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
c.Unit Organik Pelabuhan :
i.Melaksanakan fungsi kebandaran, perkapalan dan pelayaran, jasa maritim, perambuan dan penerangan pantai, elektronika dan telekomunikasi pelayaran, pengamanan pelabuhan dan bandar, lalu lintas dan angkutan laut; ii. Melaksanakan pengelolaan jasa kepelabuhanan; iii. Mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya, unitkerja dan Badan Usaha Milik Negara untuk melaksanakan tugas kepelabuhanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan yang tidak diusahakan oleh badan usaha pelabuhan.
d.Unit ...
d.Unit pelaksanaan badan usaha pelabuhan melaksanakan penguasaan jasa kepelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
e.Badan Usaha Milik Negara dan/atau swasta lainnya melaksanakan fungsi usaha penunjang dan/atau pemakai jasa kepelabuhanan."
5.Pasal 11 ayat (2) huruf b diubah sehingga ayat (2) seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "Pasal 11
(2)Instansi dan unit kerja tersebut data ayat (1) Pasal ini antara lain :
a.pelaksana pelabuhan khusus yang merupakan pelaksana instansi yang mengoperasikan pelabuhan khusus;
b.unit organik pelabuhan;
c.Instansi-instansi Pemerintah lainnya;
d.Unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan;
e.Badan Usaha Milik Negara dan/atau swasta lainnya."
6.Pasal 12 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 12
b.Unit organik pelabuhan melaksanakan fungsi kebandaran, perkapalan dan pelayaran, jasa maritim, perambuan dan penerangan serta lalu lintas dan angkutan laut."
7.Pasal ...
7.Pasal 13 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 13
(1)Pelaksanaan tugas dan fungsi kepelabuhanan oleh unsur-unsur pelaksanaan di pelabuhan yang dibuka untuk umum dan di pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a Peraturan Pemerintah ini dilakukan berdasarkan prinsip penanggung jawab tunggal.
(2)Penanggung jawab tunggal di pelabuhan laut utama yang dibuka untuk umuin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Administrator Pelabuhan.
(3)Pelaksanaan tugas dan fungsi kepelabuhanan oleh unsur-unsur pelaksanaan di pelabuhan yang dibuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan c, Peraturan Pemerintah ini dan di pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah ini dilakukan berdasarkan prinsip koordinasi.
(4)Koordinasi unsur-unsur pelaksana di pelabuhan lainnya yang dibuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Administrator Pelabuhan/Kepala Pelabuhan.
(5)Koordinasi unsur-unsur pelaksana di pelabuhan khusus dilakukan oleh tenaga dari Kantor Administrator Pelabuhan yang terdekat berdasarkan petunjuk Menteri."
8.Pasal ...
8.Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : "Pasal 14
(1)Pembinaan teknis operasional pelabuhan-pelabuhan yang terletak dalam satu atau beberapa Propinsi/Daerah Tingkat I yang dipandang dari sudut kepentingan pembinaan pengembangan angkutan laut merupakan suatu kesatuan, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut atau Kepala Instansi Vertikal Pemerintah bidang Perhubungan Laut.
(2)Terhadap tugasnya masing-masing Administrator Pelabuhan dan Kepala Pelabuhan secara hirarkis bertanggung jawab kepada Kepala Instansi vertikal Pemerintah bidang perhubungan laut yang bersangkutan kecuali bagi Administrator Pelabuhan- pelabuhan tertentu yang bertanggung jawab kepada Menteri sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku."
9.Mengubah ketentuan Pasal 19 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "Pasal 19
(1)Pelabuhan yang dibuka untuk umum berdasarkan bobot kerjanya digolongkan dalam kelas pelabuhan.
(2)Pelabuhan yang menurut bobot kerjanya digolongkan kelas I adalah Pelabuhan laut utama.
(3)Penentuan ...
(3)Penentuan kelas-kelas pelabuhan dan pelabuhan laut utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara."
10.Mengubah ketentuan Pasal 23 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut : "Pasal 23
(1)Instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di pelabuhan laut utama menjalankan tugasnya dengan mengindahkan prinsip penanggung jawab tunggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(2)Instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di pelabuhan umum lainnya menjalankan tugasnya dengan mengindahkan prinsip koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).
(3)Dalam menjalankan tugasnya instansi-instansi tersebut pada ayat
(1)dan (2) pasal ini secara teknis fungsional dibina oleh instansi atasannya masing-masing." Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 1985 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 April 1985 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA ttd SUDHARMONO, S.H. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 1985 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 1983 TENTANG PEMBINAAN KEPELABUHANAN I. UMUM Selain merupakan unsur penunjang angkutan laut, dewasa ini peranan pelabuhan dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan kelancaran arus lalu lintas barang baik internasional maupun antar pulau pada khususnya, semakin menjadi sangat penting. Seiring dengan kebijaksanaan dalam rangka peningkatan kelancaran arus lalu lintas barang yang telah ditetapkan Pemerintah, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan, terutama mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pemberian pelayanan jasa-jasa kepelabuhanan. Dalam rangka usaha ini, beberapa penyempurnaan dilakukan kearah penataan kembali :
a.kedudukan Administrator Pelabuhan beserta unit-unit kerja di lingkungan Departemen Perhubungan dan instansi-instansi Pemerintah lainnya yang berada di lingkungan kerja pelabuhan, serta tata hubungan kerja mereka; dan
b.penarikan pungutan pelabuhan dan jasa-jasa kepelabuhanan pada umumnya. Peninjauan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 sebagai di atas, dimaksudkan agar dengan demikian pemberian pelayanan jasa di dalam lingkungan kerja-pelabuhan oleh instansi- instansi Pemerintah termasuk Badan Usaha Pelabuhan dapat berlangsung secara terpadu, cepat, dan sederhana dan tidak menimbulkan beban biaya yang tinggi. Dalam ... Dalam rangka ini, beberapa pokok pikiran yang melandasi penyusunan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 dipandang perlu memperoleh penyesuaian, terutama yang menyangkut pengusahaan jasa kepelabuhanan dan kedudukan instansi-instansi Pemerintah serta unit-unit kerja lainnya yang berada di dalam lingkungan kerja pelabuhan. Sejauh mengenai kedua hal di atas, maka penegasan dalam huruf c dan huruf d pada Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 disempurnakan sebagai berikut : "c. pengusahaan jasa kepelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan tertentu dilakukan oleh beberapa Badan Usaha Pelabuhan sedangkan pengelolaan jasa kepelabuhanan di pelabuhan-pelabuhan lain dilakukan oleh unit organik pelabuhan.
d.instansi-instansi dan unit-unit kerja lain yang ada di pelabuhan merupakan pelaksana-pelaksana di bidangnya masing-masing diperbantukan pada Administrator Pelabuhan/ unit organik pelabuhan yang secara keseluruhan menunjang kelancaran angkutan laut." II. PASAL DEMI PASAL Pasal I
1.Pasal 1 Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.
2.Pasal 9 Ayat (2) Cukup jelas.
3.Pasal 10 ...
3.Pasal 10 Huruf a dan b Penggunaan instansi pemerintah lainnya unit kerja, dan Badan Usaha Milik Negara yang diperbantukan kepada Administrator Pelabuhan dalam arti :
a.Secara taktis operasional bertanggung jawab kepada Administrator Pelabuhan.
b.Teknis fungsional tetap dibina oleh instansi induknya dalam arti Administrator pelabuhan tidak mencampuri kewenangan bidang teknis instansi tersebut.
4.Pasal 11 Ayat (2) Hurub b Cukup jelas.
5.Pasal 5 Huruf b Cukup jelas.
6.Pasal 13 Cukup jelas.
7.Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas.
8.Pasal 17 Cukup jelas.
9.Pasal 19 Ayat (2) Cukup jelas.
10.Pasal 21 ...
10.Pasal 21 Ayat (2) Cukup jelas.
11.Pasal 23 Ayat (1) Administrator Pelabuhan di pelabuhan laut utama yang dibuka untuk umum melaksanakan prinsip tanggung jawab tunggal di bidang pelaksanaan tugas dalam rangka memperlancar angkutan laut. Tanggung jawab tunggal tersebut dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang menghambat kelancaran lalu lintas kapal, lalu lintas penumpang, barang dan hewan, penyesuaian jam kerja, penyediaan ketenagakerjaan, fasilitas dan peralatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan dan kegiatan unsur-unsur pelayanan lainnya di pelabuhan yang dibuka untuk umum. Ayat (2) Administrator Pelabuhan/Kepala Pelabuhan di pelabuhan lainnya yang dibuka untuk umum serta pelaksanaan pelabuhan khusus yang dilakukan oleh tenaga dari Kantor Ad-ministrator yang terdekat dalam melakukan tugas dan fungsi kepelabuhanan melaksanakan prinsip koordinasi dengan bekerjasama dengan seluruh pelaksana yang ada di pelabuhan yang sekaligus memecahkan masalah-masalah yang menghambat kelancaran tugas di daerah lingkungan kerja pelabuhan. Pasal II Cukup jelas.