Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 1999
- Nomor
- 86
- Tahun
- 1999
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 40
menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. BAB 1 KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI
Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang- undangan serta turut merryelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kejaksaan menyelenggarakan fungsi :
BAB II ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi
BAB II
Susunan Organisasi Kejaksaan terdiri dari :
Bagian Kedua Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung
Bagian Ketiga Jaksa Agung Muda Pembinaan
Jaksa Agung Muda Pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang pembinaan yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.
Jaksa Agung Muda Pembinaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, melakukan penelaahan dan turut menyusun perumusan peraturan perundang- undangan, pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi Kejaksaan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.
Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Jaksa Agung Muda Pembinaan menyelenggarakan fungsi:
Bagian Keempat Jaksa Agung Muda Intelijen
Jaksa Agung Muda Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Presiden (Perpres)