DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 86 Tahun 1999

Nomor: 86
Tahun: 1999
Ditetapkan: 30 Juli 1999
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801 ) ;
3.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 2958);
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
6.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. BAB 1 KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan.

Pasal 2

Kejaksaan mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang- undangan serta turut merryelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang hukum.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kejaksaan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian birnbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang- undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
b.penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
c.pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, melakukan dan/atau turut menyelenggarakan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan menyelamatkan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
d.penernpatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat rnernbahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
e.pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan turut rnenyusun peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukurn masyarakat;
f.penyelenggaraan koordinasi, birnbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kejaksaan terdiri dari :

1.Jaksa Agung;
2.Wakil Jaksa Agung;
3.Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4.Jaksa Agung Muda Intelijen;
5.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
6.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
7.Jaksa Agung Muda perdata dan Tata Usaha Negara;
8.Jaksa Agung Muda Pengawasan;
9.Pusat;
10.Kejaksaan di daerah:

a.Kejaksaan Tinggi;
b.Kejaksaan Negeri.

Pasal 5

(1)Jaksa Agung menipunyai tugas dan wewenang :
1. a.memimpin dan mengendalikan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi serta membina aparatur Kejaksaan agar berdaya guna dan berhasil guna;
2. b.menetapkan dan mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. d.mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
5. e.melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. f.melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden;
7. g.menyampingkan perkara demi kepentingan umum, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, mengajukan pertimbangan teknis hukum , kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana, menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. h.memberikan izin tertulis dan menetapkan persyaratan dan tata cara bagi seorang tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. i.memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang- undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
10. j.membentuk Satuan Tugas di Pusat dan di Daerah yang terdiri dari instansi Sipil, TNI dan Polri untuk penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khusus serta tindak pidana tertentu sesuai dengan kebutuhan;
11. k.membina dan melakukan kerja sama dengan departemen, lembaga pemerintah non departemen, lembaga negara, instansi dan organisasi lain untuk memecahkan permasalahan yang timbul terutama yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung.

Pasal 6

(1)Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :
1. a.membantu Jaksa Agung dalam membina dan .mengembangkan organisasi, administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar berdaya guna dan berhasil guna;
2. b.membantu Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan, tugas, wewenang, dan fungsi para Jaksa Agung Muda, Pusat dan Kejaksaan di daerah;
3. c.mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan;
4. d.melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Pasal 7

Jaksa Agung Muda Pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang pembinaan yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 8

Jaksa Agung Muda Pembinaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, melakukan penelaahan dan turut menyusun perumusan peraturan perundang- undangan, pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administratif bagi seluruh satuan organisasi Kejaksaan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Jaksa Agung Muda Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan organisasi Kejaksaan di bidang administrasi;
b.penyiapan rencana dan pelaksanaan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kejaksaan, melakukan pemantauan, penilaian, serta pengendalian pelaksanaannya;
c.pemberian dukungan pelayanan ketatausahaan kepada pimpinan, pengelolaan urusan rumah tangga, penyelenggaraan sandi dan komunikasi serta pengamanan personil, materiil dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan;
d.Pembinaan organisasi dan tatalaksana, urusan tata usaha dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan dan kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan;
e.Pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan;
f.pelaksanaan dan pembinaan hubungan dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah dan Iembaga lain pada umumnya baik di dalam maupun di luar negeri;
g.Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan, khususnya aparat pembinaan;
h.pemberian saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.

Pasal 10

Jaksa Agung Muda Intelijen adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang intelijen yustisial yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk

Menetapkan

menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 801 ) ;
3.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 19, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 2958);
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3451);
6.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA. BAB 1 KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan.

Pasal 2

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kejaksaan menyelenggarakan fungsi :

a.perumusan kebijaksanaan pelaksanaan dan kebijaksanaan teknis, pemberian birnbingan dan pembinaan serta pemberian perizinan sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan peraturan perundang- undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
b.penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, pembinaan manajemen, administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan atas kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawabnya;
c.pelaksanaan penegakan hukum baik preventif maupun represif yang berintikan keadilan di bidang pidana, melakukan dan/atau turut menyelenggarakan intelijen yustisial di bidang ketertiban dan ketenteraman umum, pemberian bantuan, pertimbangan, pelayanan dan penegakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara serta tindakan hukum dan tugas lain, untuk menjamin kepastian hukum, kewibawaan pemerintah dan menyelamatkan kekayaan negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
d.penernpatan seorang tersangka atau terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak berdasarkan penetapan hakim karena tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan hal-hal yang dapat rnernbahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri;
e.pemberian pertimbangan hukum kepada instansi pemerintah di pusat dan di daerah dan turut rnenyusun peraturan perundang-undangan serta meningkatkan kesadaran hukurn masyarakat;
f.penyelenggaraan koordinasi, birnbingan dan petunjuk teknis serta pengawasan baik ke dalam maupun dengan instansi terkait atas pelaksanaan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kejaksaan terdiri dari :

1.Jaksa Agung;
2.Wakil Jaksa Agung;
3.Jaksa Agung Muda Pembinaan;
4.Jaksa Agung Muda Intelijen;
5.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum;
6.Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus;
7.Jaksa Agung Muda perdata dan Tata Usaha Negara;
8.Jaksa Agung Muda Pengawasan;
9.Pusat;
10.Kejaksaan di daerah:

a.Kejaksaan Tinggi;
b.Kejaksaan Negeri.

Pasal 5

(1)Jaksa Agung menipunyai tugas dan wewenang :
1. a.memimpin dan mengendalikan Kejaksaan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan fungsi serta membina aparatur Kejaksaan agar berdaya guna dan berhasil guna;
2. b.menetapkan dan mengendalikan kebijaksanaan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun represif yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. d.mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
5. e.melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan/atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. f.melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, mewakili pemerintah dan negara di dalam dan di luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan negara baik di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden;
7. g.menyampingkan perkara demi kepentingan umum, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, mengajukan pertimbangan teknis hukum , kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana, menyampaikan pertimbangan kepada Presiden mengenai permohonan grasi dalam hal pidana mati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
8. h.memberikan izin tertulis dan menetapkan persyaratan dan tata cara bagi seorang tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit di dalam maupun di luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan;
9. i.memberikan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang- undangan dan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Presiden;
10. j.membentuk Satuan Tugas di Pusat dan di Daerah yang terdiri dari instansi Sipil, TNI dan Polri untuk penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana khusus serta tindak pidana tertentu sesuai dengan kebutuhan;
11. k.membina dan melakukan kerja sama dengan departemen, lembaga pemerintah non departemen, lembaga negara, instansi dan organisasi lain untuk memecahkan permasalahan yang timbul terutama yang menjadi tanggung jawabnya.
(2)Jaksa Agung dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung.

Pasal 6

(1)Wakil Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang :
1. a.membantu Jaksa Agung dalam membina dan .mengembangkan organisasi, administrasi sehari-hari serta tugas-tugas teknis operasional lainnya agar berdaya guna dan berhasil guna;
2. b.membantu Jaksa Agung dalam mengkoordinasikan pelaksanaan, tugas, wewenang, dan fungsi para Jaksa Agung Muda, Pusat dan Kejaksaan di daerah;
3. c.mewakili Jaksa Agung dalam hal Jaksa Agung berhalangan;
4. d.melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.
(2)Dalam melaksanakan tugasnya Wakil Jaksa Agung bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.

Pasal 7

Jaksa Agung Muda Pembinaan adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan sebagian tugas dan wewenang serta fungsi Kejaksaan di bidang pembinaan yang bertanggung jawab langsung kepada Jaksa Agung.

Pasal 8

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Jaksa Agung Muda Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

a.penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta membina kerjasama seluruh satuan organisasi Kejaksaan di bidang administrasi;
b.penyiapan rencana dan pelaksanaan koordinasi perumusan kebijaksanaan dalam penyusunan rencana dan program pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan Kejaksaan, melakukan pemantauan, penilaian, serta pengendalian pelaksanaannya;
c.pemberian dukungan pelayanan ketatausahaan kepada pimpinan, pengelolaan urusan rumah tangga, penyelenggaraan sandi dan komunikasi serta pengamanan personil, materiil dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan;
d.Pembinaan organisasi dan tatalaksana, urusan tata usaha dan pengelolaan keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perpustakaan dan kekayaan milik negara yang menjadi tanggung jawab Kejaksaan;
e.Pemberian pertimbangan hukum kepada satuan organisasi Kejaksaan dan instansi pemerintah, serta turut melakukan penelaahan dan penyusunan perumusan peraturan perundang-undangan;
f.pelaksanaan dan pembinaan hubungan dengan lembaga Negara, lembaga pemerintah dan Iembaga lain pada umumnya baik di dalam maupun di luar negeri;
g.Pembinaan dan peningkatan kemampuan, keterampilan dan integritas kepribadian aparat Kejaksaan, khususnya aparat pembinaan;
h.pemberian saran pertimbangan kepada Jaksa Agung dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Jaksa Agung.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 132 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 2000

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (4)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 24 Tahun 2007

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 132 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 2000