DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 76 Tahun 1998

Nomor: 76
Tahun: 1998
Ditetapkan: 8 Mei 1998
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tenaga nuklir juga mempunyai potensi bahaya radiasi terhadap pekerja, anggota masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan hidup apabila dalam pemanfaatan tenaga nuklir tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan nuklir serta tidak dilakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya;
c.sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dipandang perlu membentuk Badan Pemerintah yang bertugas mengawasi pelaksanaan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BAPETEN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)BAPETEN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BAPETEN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAPETEN menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijaksanaan nasional di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
b.penyusunan ...
b.penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
c.pembinaan dan penyusunan peraturan serta pelaksanaan pengkajian keselamatan nuklir, keselamatan radiasi, dan pengamanan bahan nuklir;
d.pelaksanaan perizinan dan inspeksi terhadap pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, instalasi nuklir, fasilitas bahan nuklir, dan sumber radiasi serta pengembangan kesiapsiagaan nuklir;
e.pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dengan instansi Pemerintah atau organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;
f.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bahan nuklir;
g.pelaksanaan keselamatan dan penyuluhan terhadap upaya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan pekerja, anggota masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan hidup;
h.pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan BAPETEN
i.pelaksanaan pembinaan administrasi, pengendalian, dan pengawasan di lingkungan BAPETEN;
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi BAPETEN terdiri dari:

a.Kepala BAPETEN;
b.Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir;
c.Deputi Perizinan dan Inspeksi.

Pasal 5

(1)Kepala BAPETEN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Kepala BAPETEN bertugas memimpin BAPETEN sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dan membina serta mengawasi aparatur BAPETEN agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
(3)Apabila Kepala BAPETEN berhalangan, maka Kepala BAPETEN dapat menunjuk salah satu Deputi untuk mewakili Kepala BAPETEN.

Pasal 6

Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAPETEN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPETEN.

Pasal 7

Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir mempunyai tugas membantu Kepala BAPETEN dalam melaksanakan pengembangan peraturan keselamatan nuklir, pengkajian keselamatan reaktor nuklir, pengkajian keselamatan radiasi dan bahan nuklir, dan penegakan peraturan keselamatan nuklir.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijaksanaan di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
b.penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
c.pembinaan dan penyusunan peraturan di bidang tenaga nuklir serta penegakannya;
d.pembinaan dan pengkajian keselamatan nuklir, keselamatan radiasi dan pengamanan bahan nuklir;
e.pelaksanaan ...
e.pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan peraturan di bidang tenaga nuklir;
f.tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 9

Deputi Perizinan dan Inspeksi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAPETEN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPETEN.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tenaga nuklir juga mempunyai potensi bahaya radiasi terhadap pekerja, anggota masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan hidup apabila dalam pemanfaatan tenaga nuklir tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan nuklir serta tidak dilakukan pengawasan dengan sebaik-baiknya;
c.sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan sebagai pelaksanaan ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, dipandang perlu membentuk Badan Pemerintah yang bertugas mengawasi pelaksanaan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: … MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1)Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut BAPETEN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)BAPETEN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BAPETEN mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengawasan terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BAPETEN menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijaksanaan nasional di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
b.penyusunan ...
b.penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
c.pembinaan dan penyusunan peraturan serta pelaksanaan pengkajian keselamatan nuklir, keselamatan radiasi, dan pengamanan bahan nuklir;
d.pelaksanaan perizinan dan inspeksi terhadap pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir, instalasi nuklir, fasilitas bahan nuklir, dan sumber radiasi serta pengembangan kesiapsiagaan nuklir;
e.pelaksanaan kerjasama di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir dengan instansi Pemerintah atau organisasi lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia;
f.pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bahan nuklir;
g.pelaksanaan keselamatan dan penyuluhan terhadap upaya yang menyangkut keselamatan dan kesehatan pekerja, anggota masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan hidup;
h.pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia di lingkungan BAPETEN
i.pelaksanaan pembinaan administrasi, pengendalian, dan pengawasan di lingkungan BAPETEN;
j.pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Presiden.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi BAPETEN terdiri dari:

a.Kepala BAPETEN;
b.Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir;
c.Deputi Perizinan dan Inspeksi.

Pasal 5

(1)Kepala BAPETEN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Kepala BAPETEN bertugas memimpin BAPETEN sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan dan membina serta mengawasi aparatur BAPETEN agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
(3)Apabila Kepala BAPETEN berhalangan, maka Kepala BAPETEN dapat menunjuk salah satu Deputi untuk mewakili Kepala BAPETEN.

Pasal 6

Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAPETEN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPETEN.

Pasal 7

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Deputi Pengkajian Keselamatan Nuklir menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan kebijaksanaan di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
b.penyusunan rencana dan program nasional di bidang pengawasan pemanfaatan tenaga nuklir;
c.pembinaan dan penyusunan peraturan di bidang tenaga nuklir serta penegakannya;
d.pembinaan dan pengkajian keselamatan nuklir, keselamatan radiasi dan pengamanan bahan nuklir;
e.pelaksanaan ...
e.pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan peraturan di bidang tenaga nuklir;
f.tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 9

Deputi Perizinan dan Inspeksi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BAPETEN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPETEN.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1997

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 66 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1997

Peraturan turunan (1)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 66 Tahun 1999