DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 66 Tahun 1999

Nomor: 66
Tahun: 1999
Ditetapkan: 2 Juli 1999
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bagi Pegawai Negeri yang bekerja secara penuh di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang karena tugasnya harus menghadapi bahaya radiasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998, dipandang perlu diberikan tunjangan bahaya radiasi atas dasar tingkat risiko radiasi yang diterimanya;
c.bahwa pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
5.Keputusan …
5.Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

Pegawai Negeri yang bekerja secara penuh di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang karena tugasnya senantiasa menghadapi bahaya radiasi diberi tunjangan bahaya radiasi setiap bulan.

Pasal 2

(1)Tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada Pegawai Negeri di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir secara bertingkat-tingkat, sesuai dengan nilai untuk masing-masing tingkat tunjangan bahaya radiasi sebagai berikut :
1. a.Tunjangan bahaya radiasi tingkat I dengan nilai 855 atau lebih;
2. b.Tunjangan bahaya radiasi tingkat II dengan nilai 676 sampai dengan 854;
3. c.Tunjangan bahaya radiasi tingkat III dengan nilai 500 sampai dengan 675;
4. d.Tunjangan bahaya radiasi tingkat IV dengan nilai 300 sampai dengan 499;
5. e.Tunjangan bahaya radiasi tingkat V dengan nilai 250 sampai dengan 299;
6. f.Tunjangan ...
7. f.Tunjangan bahaya radiasi tingkat VI dengan nilai 150 sampai dengan 249;
8. g.Tunjangan bahaya radiasi tingkat VII dengan nilai 60 sampai dengan 149;
(2)Nilai tingkat tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan unsur risiko bahaya radiasi yang diterima oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan dikaitkan dengan tingkat keahlian/keterampilan serta tanggung jawab jabatan dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 3

Besar tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menurut nilai tingkat tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

a.Tunjangan bahaya radiasi tingkat IRp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sebulan;
b.Tunjangan bahaya radiasi tingkat II Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebulan;
c.Tunjangan bahaya radiasi tingkat III Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan;
d.Tunjangan bahaya radiasi tingkat IV Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebulan;
e.Tunjangan bahaya radiasi tingkat V Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan;
f.Tunjangan bahaya radiasi tingkat VI Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sebulan;
g.Tunjangan bahaya radiasi tingkat VII Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebulan;

Pasal 4

…

Pasal 4

Tata cara dan syarat-syarat penetapan tingkat tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan persetujuan tertulis Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 5

Penentuan tingkat tunjangan bahaya radiasi untuk Pegawai Negeri di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 6

Pegawai Negeri di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang menjabat suatu jabatan fungsional diwajibkan memilih salah satu tunjangan yang menguntungkan baginya, yaitu jabatan fungsional atau tunjangan bahaya radiasi.

Pasal 7

Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan, Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, baik secara bersama maupun secara tersendiri menurut bidang tugas masing-masing.

Pasal 8

…

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa bagi Pegawai Negeri yang bekerja secara penuh di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang karena tugasnya harus menghadapi bahaya radiasi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998, dipandang perlu diberikan tunjangan bahaya radiasi atas dasar tingkat risiko radiasi yang diterimanya;
c.bahwa pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3.Undang-undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3676);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
5.Keputusan …
5.Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998 tentang Badan Pengawas Tenaga Nuklir;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG TUNJANGAN BAHAYA RADIASI BAGI PEGAWAI NEGERI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR.

Pasal 1

Pegawai Negeri yang bekerja secara penuh di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang karena tugasnya senantiasa menghadapi bahaya radiasi diberi tunjangan bahaya radiasi setiap bulan.

Pasal 2

(1)Tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan kepada Pegawai Negeri di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir secara bertingkat-tingkat, sesuai dengan nilai untuk masing-masing tingkat tunjangan bahaya radiasi sebagai berikut :
1. a.Tunjangan bahaya radiasi tingkat I dengan nilai 855 atau lebih;
2. b.Tunjangan bahaya radiasi tingkat II dengan nilai 676 sampai dengan 854;
3. c.Tunjangan bahaya radiasi tingkat III dengan nilai 500 sampai dengan 675;
4. d.Tunjangan bahaya radiasi tingkat IV dengan nilai 300 sampai dengan 499;
5. e.Tunjangan bahaya radiasi tingkat V dengan nilai 250 sampai dengan 299;
6. f.Tunjangan ...
7. f.Tunjangan bahaya radiasi tingkat VI dengan nilai 150 sampai dengan 249;
8. g.Tunjangan bahaya radiasi tingkat VII dengan nilai 60 sampai dengan 149;
(2)Nilai tingkat tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan mempertimbangkan unsur risiko bahaya radiasi yang diterima oleh Pegawai Negeri yang bersangkutan dikaitkan dengan tingkat keahlian/keterampilan serta tanggung jawab jabatan dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 3

Besar tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, menurut nilai tingkat tunjangan bahaya radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah :

a.Tunjangan bahaya radiasi tingkat IRp 860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sebulan;
b.Tunjangan bahaya radiasi tingkat II Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) sebulan;
c.Tunjangan bahaya radiasi tingkat III Rp 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah) sebulan;
d.Tunjangan bahaya radiasi tingkat IV Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebulan;
e.Tunjangan bahaya radiasi tingkat V Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebulan;
f.Tunjangan bahaya radiasi tingkat VI Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) sebulan;
g.Tunjangan bahaya radiasi tingkat VII Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebulan;

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 76 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1997

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 76 Tahun 1998