Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2001
- Nomor
- 80
- Tahun
- 2001
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol pada ruas jalan tol Pondok Aren _ Bintaro Viaduct; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
3293);
3405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4096); MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN JALAN BEBAS HAMBATAN PONDOK AREN _ BINTARO VIADUCT SEBAGAI JALAN TOL DAN PENETAPAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR SERTA BESARNYA TARIF TOL. PERTAMA: Jalan bebas hambatan ruas Pondok Aren _ Bintaro Viaduct sepanjang 2,5 km sebagai bagian dari rencana jalan tol Jakarta _ Serpong ditetapkan menjadi jalan tol. KEDUA : Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA adalah sebagai berikut : Besar Tarif Tol Dari Menuju Golongan I Golongan IIA Golongan IIB Pondok Aren Bintaro Viaduct Rp 1.000,00 Rp 1.500,00 Rp 1.500,00 Bintaro Viaduct Pondok Aren Rp 1.000,00 Rp 1.500,00 Rp 1.500,00 KETIGA : … KETIGA : Dengan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk ruas jalan tol sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, maka golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk : Besar Tarif Tol Dari Menuju Golongan I Golongan IIA Golongan IIB Serpong Bintaro Viaduct Rp 3.000,00 Rp 5.000,00 Rp 6.000,00 Bintaro Viaduct Serpong Rp 3.000,00 Rp 5.000,00 Rp 6.000,00 KEEMPAT : Golongan jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dan diktum KETIGA, adalah : Golongan I : Sedan, Jip, Pick up, Bus kecil, Truk kecil (3/4) dan Bus sedang. Golongan IIA : Truk besar dan Bus besar, dengan 2 (dua) gandar. Golongan IIB : Truk besar dan Bus besar, dengan 3 (tiga) gandar atau lebih. KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd ABDURRAHMAN WAHID
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)