Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 2001
- Nomor
- 40
- Tahun
- 2001
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;
3293);
3405);
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG JALAN TOL. Pasal I … Pasal I Mengubah dan menambah ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3405) tentang Jalan Tol sebagai berikut:
"Pasal 40
"Pasal 40 A Penyesuaian besarnya tarif tol dilakukan setiap 3 (tiga) tahun berdasarkan atas pengaruh laju inflasi terhadap komponen beban usaha penyelenggaraan jalan tol, dengan kenaikan maksimum sebesar 25% (duapuluh lima persen)." Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2001 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ABDURRAHMAN WAHID Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2001 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ttd. DJOHAN EFFENDI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 63 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 1990 TENTANG JALAN TOL UMUM Jalan tol sebagai salah satu prasarana perhubungan memiliki peran penting dalam pengembangan wilayah. Pada umumnya di wilayah yang tingkat perkembangannya tinggi diperlukan pembangunan jalan arteri untuk menghindari pemborosan-pemborosan akibat terbaurnya peran jalan. Wilayah dengan perkembangan tinggi tersebut pada umumnya juga menunjukkan adanya potensi finansial masyarakat yang cukup tinggi. Dengan mengingat kemampuan pembiayaan Pemerintah yang terbatas serta perlu adanya azas pemerataan dalam penggunaan jaringan jalan, maka pengadaan dan pengelolaan ruas-ruas jalan arteri tersebut dapat dibangun melalui penggunaan dana masyarakat dengan dijadikan jalan tol. Pemerintah berkewajiban menjamin terselenggaranya peran jalan secara optimal dengan memperhatikan kelayakan usaha penyelenggaraan jalan tol dan kemampuan membayar masyarakat pemakai jalan tol, serta pengembangan jalan tol di masa-masa yang akan datang. Untuk mewujudkan maksud di atas diperlukan adanya ketentuan yang mengatur tentang penentuan besarnya tarif tol dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a. Kelayakan investasi dihitung berdasarkan nilai investasi, perkiraan lalu lintas, perkiraan tarif, masa penyelenggaraan, biaya operasi dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar. Huruf b … Huruf b Besar keuntungan biaya operasi kendaraan dihitung berdasarkan pembebanan biaya operasi kendaraan meliputi biaya bahan bakar, pelumas, keausan dan pengaruh nilai waktu, yang dihitung berdasarkan pengaruh pembedaan panjang jalan dan kecepatan tempuh rata-rata. Huruf c Kemampuan membayar pemakai jalan tol diukur berdasarkan survey yang dilakukan oleh lembaga independen. Ayat (3) Penetapan besarnya tarif tol berlangganan oleh Badan dimaksudkan agar Badan memiliki keluasaan dalam memberikan pelayanan kepada pemakai jalan tol. Angka 2
Penyesuaian tarif tol dilakukan setiap 3 (tiga) tahun agar terdapat kepastian waktu penyesuaian tarif tol, sedangkan besarnya penyesuaian ditentukan berdasarkan laju inflasi pada saat akan diberlakukannya tarif baru dan pembatasan besarnya penyesuaian dimaksudkan agar tidak memberatkan pemakai jalan tol. Besarnya tarif penyesuaian dihitung melalui rumus sebagai berikut: Tarif Tol Baru = Tarif Tol Lama {1+a*(inflasi)} Keterangan: a = Proporsi komponen beban usaha yang terpengaruh inflasi terhadap total beban usaha penyelenggaraan Jalan Tol. Inflasi = Data inflasi regional yang bersangkutan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4096
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)