DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1990

Nomor: 8
Tahun: 1990
Ditetapkan: 24 Maret 1990
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan Jalan Tol tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JALAN TOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan;
2.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
3.Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol;
4.Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pemakaian Jalan Tol;
5.Penyelenggaraan Jalan Tol adalah semua kegiatan perwujudan sasaran dan kegiatan operasi Jalan Tol;
6.Perwujudan sasaran Jalan Tol adalah meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan teknik, pembangunan, dan pemeliharaan Jalan Tol;
7.Kegiatan Operasi Jalan Tol adalah pengumpulan tol, pengaturan pemakaian dan pengamanan Jalan Tol, serta usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Penyelenggaraan Jalan Tol;
8.Badan adalah Badan Usaha Milik Negara Jalan Tol yang diserahi wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol;
9.Pemakai Jalan Tol adalah pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.

BAB II

JARINGAN JALAN TOL

Pasal 2

(1)Jalan diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan cara membina jaringan jalan yang berasal dari pemakai jalan.
(2)Jalan Tol diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

Pasal 3

Jalan Tol berperan:

a.Untuk melayani jasa distribusi utama yang mempunyai spesifikasi bebas hambatan agar dicapai tingkat efisiensi yang maksimal dalam penggunaan sumber daya.
b.Sebagai pemacu pengembangan wilayah untuk mewujudkan keseimbangan antar daerah.

Pasal 4

(1)Jalan Tol merupakan alternatif lintas jalan umum yang ada dan pada dasarnya merupakan jalan baru.
(2)Jalan Tol didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk Jalan Tol antar kota dan 60 (enam puluh) kilometer per jam untuk Jalan Tol di wilayah perkotaan.
(3)Jalan Tol didesain untuk mampu menahan muatan sumbu terpusat tunggal kendaraan sekurang-kurangnya 8 1/5 (delapan satu perlima) ton atau muatan sumbu terpusat tandem kendaraan sekurang-kurangnya 14 . (empat belas satu perdua) ton.
(4)Jumlah jalan masuk ke Jalan Tol dibatasi secara efisien dan Tdidesain sedemikian rupa sehingga semua jalan masuk terkendali.

Pasal 5

(1)Jalan Tol memberi pelayanan keamanan dan keselamatan lalu lintas yang mantap.
(2)Jalan Tol harus mempunyai spesifikasi:
1. a.Tidak ada persilangan sebidang dengan jalan lain atau prasarana transportasi yang lain.
2. b.Sekurang-kurangnya terdiri dari dua jalur untuk masing-masing arah.
3. c.Lebar bahu jalan yang cukup untuk digunakan sebagai lajur darurat.
(3)Pada setiap Jalan Tol:
1. a.Dilakukan pemagaran untuk keamanan keselamatan lalu lintas Jalan Tol.
2. b.Pada tempat-tempat yang diperlukan diadakan jembatan/terowongan penyeberangan orang dan hewan.
(4)Pada tempat-tempat yang membahayakan bagi pemakai Jalan Tol diadakan rel pengaman atau kabel pengaman.
(5)Ketentuan teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Pada setiap Jalan Tol harus tersedia sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan, atau pelayanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya.
(2)Pada Jalan Tol antar kota di masing-masing jurusan setiap jarak 50 (lima puluh) kilometer tersedia sekurang-kurangnya satu tempat istirahat.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku pada Jalan Tol di dalam wilayah perkotaan.
(4)Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB III

PENYELENGGARAAN JALAN TOL

Pasal 7

Program pengadaan dan program pemeliharaan Jalan Tol ditetapkan oleh Pembina Jalan.

Pasal 8

(1)Prastudi kelayakan Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen hasil studi yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan yang terdiri dari analisa perkembangan ekonomi daerah, analisa proyeksi lalu lintas, analisa perkiraan biaya konstruksi dan analisa kelayakan ekonomi serta analisa sosial budaya.
(2)Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
(3)Studi kelayakan Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen hasil studi yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan yang terdiri dari analisa perkembangan ekonomi daerah, analisa proyeksi lalu lintas, analisa kelayakan ekonomi dan keuangan serta prarencana teknik.
(4)Pelaksanaan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)dilakukan oleh Badan.

Pasal 9

(1)Rencana teknik Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan, yang terdiri dari gambar teknik, syarat-syarat umum dan spesifikasi pekerjaan.
(2)Rencana teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan teknik jalan mengenai:
1. a.Daerah Manfaat Jalan Tol yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman;
2. b.Daerah Milik Jalan Tol yang meliputi Daerah Manfaat Jalan Tol dan sejalur tanah tertentu di luar Daerah Manfaat Jalan Tol;
3. c.Daerah Pengawasan Jalan Tol yang meliputi sejalur tanah tertentu di luar Daerah Milik Jalan Tol yang berada di bawah pengawasan Pembina Jalan;
4. d.Dimensi Jalan Tol;
5. e.Beban rencana, volume lalu lintas dan kapasitas Jalan Tol;
6. f.Persyaratan geometrik Jalan Tol;
7. g.Konstruksi Jalan Tol;
8. h.Kelestarian lingkungan hidup.
(3)Rencana teknik Jalan Tol harus memperhatikan keadaan serta faktor pengaruh lingkungan dan harus menggambarkan hasil optimal sesuai dengan kebutuhan pemakai Jalan Tol dan penghematan sumber daya.
(4)Ketentuan teknik Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan Jalan Tol tersebut perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2742);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
5.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JALAN TOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pembinaan jalan;
2.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
3.Jalan Tol adalah jalan umum yang kepada para pemakainya dikenakan kewajiban membayar tol;
4.Tol adalah sejumlah uang tertentu yang dibayarkan untuk pemakaian Jalan Tol;
5.Penyelenggaraan Jalan Tol adalah semua kegiatan perwujudan sasaran dan kegiatan operasi Jalan Tol;
6.Perwujudan sasaran Jalan Tol adalah meliputi kegiatan-kegiatan perencanaan teknik, pembangunan, dan pemeliharaan Jalan Tol;
7.Kegiatan Operasi Jalan Tol adalah pengumpulan tol, pengaturan pemakaian dan pengamanan Jalan Tol, serta usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Penyelenggaraan Jalan Tol;
8.Badan adalah Badan Usaha Milik Negara Jalan Tol yang diserahi wewenang Penyelenggaraan Jalan Tol;
9.Pemakai Jalan Tol adalah pemakai jalan yang menggunakan kendaraan bermotor dengan membayar tol.

BAB II

JARINGAN JALAN TOL

Pasal 2

(1)Jalan diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan, yang dapat dicapai dengan cara membina jaringan jalan yang berasal dari pemakai jalan.
(2)Jalan Tol diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan efisiensi pelayanan jasa distribusi guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah yang sudah tinggi tingkat perkembangannya.

Pasal 3

Jalan Tol berperan:

a.Untuk melayani jasa distribusi utama yang mempunyai spesifikasi bebas hambatan agar dicapai tingkat efisiensi yang maksimal dalam penggunaan sumber daya.
b.Sebagai pemacu pengembangan wilayah untuk mewujudkan keseimbangan antar daerah.

Pasal 4

(1)Jalan Tol merupakan alternatif lintas jalan umum yang ada dan pada dasarnya merupakan jalan baru.
(2)Jalan Tol didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam untuk Jalan Tol antar kota dan 60 (enam puluh) kilometer per jam untuk Jalan Tol di wilayah perkotaan.
(3)Jalan Tol didesain untuk mampu menahan muatan sumbu terpusat tunggal kendaraan sekurang-kurangnya 8 1/5 (delapan satu perlima) ton atau muatan sumbu terpusat tandem kendaraan sekurang-kurangnya 14 . (empat belas satu perdua) ton.
(4)Jumlah jalan masuk ke Jalan Tol dibatasi secara efisien dan Tdidesain sedemikian rupa sehingga semua jalan masuk terkendali.

Pasal 5

(1)Jalan Tol memberi pelayanan keamanan dan keselamatan lalu lintas yang mantap.
(2)Jalan Tol harus mempunyai spesifikasi:
1. a.Tidak ada persilangan sebidang dengan jalan lain atau prasarana transportasi yang lain.
2. b.Sekurang-kurangnya terdiri dari dua jalur untuk masing-masing arah.
3. c.Lebar bahu jalan yang cukup untuk digunakan sebagai lajur darurat.
(3)Pada setiap Jalan Tol:
1. a.Dilakukan pemagaran untuk keamanan keselamatan lalu lintas Jalan Tol.
2. b.Pada tempat-tempat yang diperlukan diadakan jembatan/terowongan penyeberangan orang dan hewan.
(4)Pada tempat-tempat yang membahayakan bagi pemakai Jalan Tol diadakan rel pengaman atau kabel pengaman.
(5)Ketentuan teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3), dan (4), diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 6

(1)Pada setiap Jalan Tol harus tersedia sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan, atau pelayanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya.
(2)Pada Jalan Tol antar kota di masing-masing jurusan setiap jarak 50 (lima puluh) kilometer tersedia sekurang-kurangnya satu tempat istirahat.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku pada Jalan Tol di dalam wilayah perkotaan.
(4)Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

BAB III

PENYELENGGARAAN JALAN TOL

Pasal 7

Program pengadaan dan program pemeliharaan Jalan Tol ditetapkan oleh Pembina Jalan.

Pasal 8

(1)Prastudi kelayakan Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen hasil studi yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan yang terdiri dari analisa perkembangan ekonomi daerah, analisa proyeksi lalu lintas, analisa perkiraan biaya konstruksi dan analisa kelayakan ekonomi serta analisa sosial budaya.
(2)Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
(3)Studi kelayakan Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen hasil studi yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan yang terdiri dari analisa perkembangan ekonomi daerah, analisa proyeksi lalu lintas, analisa kelayakan ekonomi dan keuangan serta prarencana teknik.
(4)Pelaksanaan studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3)dilakukan oleh Badan.

Pasal 9

(1)Rencana teknik Jalan Tol merupakan suatu kumpulan dokumen teknik yang memberikan gambaran produk yang ingin diwujudkan, yang terdiri dari gambar teknik, syarat-syarat umum dan spesifikasi pekerjaan.
(2)Rencana teknik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya harus memenuhi ketentuan teknik jalan mengenai:
1. a.Daerah Manfaat Jalan Tol yang meliputi badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengaman;
2. b.Daerah Milik Jalan Tol yang meliputi Daerah Manfaat Jalan Tol dan sejalur tanah tertentu di luar Daerah Manfaat Jalan Tol;
3. c.Daerah Pengawasan Jalan Tol yang meliputi sejalur tanah tertentu di luar Daerah Milik Jalan Tol yang berada di bawah pengawasan Pembina Jalan;
4. d.Dimensi Jalan Tol;
5. e.Beban rencana, volume lalu lintas dan kapasitas Jalan Tol;
6. f.Persyaratan geometrik Jalan Tol;
7. g.Konstruksi Jalan Tol;
8. h.Kelestarian lingkungan hidup.
(3)Rencana teknik Jalan Tol harus memperhatikan keadaan serta faktor pengaruh lingkungan dan harus menggambarkan hasil optimal sesuai dengan kebutuhan pemakai Jalan Tol dan penghematan sumber daya.
(4)Ketentuan teknik Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan turunan (8)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 106 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 49 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 23 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (9)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1985

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1988

Peraturan turunan (8)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 36 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 106 Tahun 2003

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 49 Tahun 1996

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 23 Tahun 1993

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 11 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 80 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 37 Tahun 2003