DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Dicabut

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 2002

Nomor: 88
Tahun: 2002
Ditetapkan: 30 Desember 2002
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

(1)Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak, selanjutnya disebut RAN-P3A, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
(2)RAN-P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan penghapusan Perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.

Pasal 2

Hakekat dan tujuan RAN-P3A adalah untuk:

a.menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban Perdagangan (trafiking) orang, khususnya terhadap perempuan dan anak;
b.mewujudkan …
b.mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek perdagangan (trafiking) orang khususnya terhadap perempuan dan anak;
c.mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan perdagangan (trafiking) orang khususnya terhadap perempuan dan anak;

Pasal 3

Pelaksanaan RAN-P3A dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 4(lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 4

(1)Untuk menjamin terlaksananya RAN-P3A dibentuk suatu Gugus Tugas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Gugus …
(2)Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.Pengkoordinasian pelaksanaan upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tugas fungsi dan/atau kualifikasi masing-masing;
2. b.Advokasi dan sosial RAN-P3A pada pemangku kepentingan;
3. c.Pemantauan dan evaluasi baik secara periodik maupun insidentil serta penyampaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN-P3A kepada instansi yang berwenang untuk penanganan dan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. d.Kerjasama nasional, regional, dan internasional untuk langkah- langkah pencegahan dan penanggulangan dalam upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;
5. e.Pelaporan perkembangan pelaksanaan upaya penghapusan Perdagangan (trafiking) perempuan dan anak kepada Presiden dan masyarakat.
(3)Susunan …
(3)Susunan keanggotaan Gugus Tugas RAN-P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan Gugus Tugas RAN- P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah yang diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
(2)Untuk adanya kelancaran dan kesinambungan yang sinergis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan selaku Ketua Pelaksana, mengkoordinasikan setiap kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan RAN-P3A.

Pasal 6

(1)Untuk menjamin terlaksananya RAN-P3A di daerah dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah RAN-P3A, yang dibentuk melalui Keputusan … Keputusan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi (pemprov) dan Keputusan Bupati/Walikota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot).
(2)Susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah RAN-P3A menyesuaikan susunan keanggotaan Gugus Tugas RAN-P3A dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Pembiayaan pelaksanaan RAN-P3A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran masing-masing pemangku kepentingan dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.
(2)Pembiayaan Gugus Tugas RAN-P3A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat Pasal 8 …

Pasal 8

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Desember 2002 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd MEGAWATI SOEKARNOPUTRI Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan II; ttd Edy Sudibyo

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

(1)Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (trafiking) Perempuan dan Anak, selanjutnya disebut RAN-P3A, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Presiden ini.
(2)RAN-P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan penghapusan Perdagangan (trafiking) perempuan dan anak.

Pasal 2

Hakekat dan tujuan RAN-P3A adalah untuk:

a.menjamin peningkatan dan pemajuan atas upaya-upaya perlindungan terhadap korban Perdagangan (trafiking) orang, khususnya terhadap perempuan dan anak;
b.mewujudkan …
b.mewujudkan kegiatan-kegiatan baik yang bersifat preventif maupun represif dalam upaya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan atas praktek-praktek perdagangan (trafiking) orang khususnya terhadap perempuan dan anak;
c.mendorong untuk adanya pembentukan dan/atau penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindakan perdagangan (trafiking) orang khususnya terhadap perempuan dan anak;

Pasal 3

Pelaksanaan RAN-P3A dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam suatu program 4(lima) tahunan yang akan ditinjau dan disempurnakan kembali setiap 5 (lima) tahun.

Pasal 4

(1)Untuk menjamin terlaksananya RAN-P3A dibentuk suatu Gugus Tugas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
(2)Gugus …
(2)Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.Pengkoordinasian pelaksanaan upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sesuai dengan tugas fungsi dan/atau kualifikasi masing-masing;
2. b.Advokasi dan sosial RAN-P3A pada pemangku kepentingan;
3. c.Pemantauan dan evaluasi baik secara periodik maupun insidentil serta penyampaian permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan RAN-P3A kepada instansi yang berwenang untuk penanganan dan penyelesaian lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. d.Kerjasama nasional, regional, dan internasional untuk langkah- langkah pencegahan dan penanggulangan dalam upaya penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak;
5. e.Pelaporan perkembangan pelaksanaan upaya penghapusan Perdagangan (trafiking) perempuan dan anak kepada Presiden dan masyarakat.
(3)Susunan …
(3)Susunan keanggotaan Gugus Tugas RAN-P3A sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Presiden ini.

Pasal 5

(1)Susunan keanggotaan Gugus Tugas RAN- P3A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri dari Tim Pengarah yang diketuai oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Tim Pelaksana yang diketuai oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
(2)Untuk adanya kelancaran dan kesinambungan yang sinergis dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan selaku Ketua Pelaksana, mengkoordinasikan setiap kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan RAN-P3A.

Pasal 6

(1)Untuk menjamin terlaksananya RAN-P3A di daerah dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah RAN-P3A, yang dibentuk melalui Keputusan … Keputusan Gubernur untuk Pemerintah Provinsi (pemprov) dan Keputusan Bupati/Walikota untuk Pemerintah Kabupaten/Kota (Pemkab/Pemkot).
(2)Susunan keanggotaan Gugus Tugas Daerah RAN-P3A menyesuaikan susunan keanggotaan Gugus Tugas RAN-P3A dan/atau disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daerah yang bersangkutan.

Pasal 7

(1)Pembiayaan pelaksanaan RAN-P3A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran masing-masing pemangku kepentingan dan/atau sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.
(2)Pembiayaan Gugus Tugas RAN-P3A dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat Pasal 8 …

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 88 Tahun 2002

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 2 Tahun 2014