DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 198 Tahun 1968

Nomor: 198
Tahun: 1968
Ditetapkan: 18 Juni 1968
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENERTIBAN PENGGUNAAN PESAWAT TILPON UMUM DI KANTOR DAN DI RUMAH. BAB - I. Pasal 1. Dalam Keputusan ini, jang dimaksud dengan : (a). Kantor adalah : Kantor Departemen-departemen/Lembaga- Lembaga Pemerintah Non-Departemental, baik tingkat Pusat, maupun Daerah dan Lembaga-2 Negara. (b). Rumah adalah : Rumah para Pedjabat Negara/Pegawai Negeri, baik rumah dari dinas/instansi maupun rumah atas usahanja sendiri. (c). Pedjabat negara/pegawai negeri golongan I adalah : Pedjabat Negara/Pegawai Negeri jang karena kedudukan dan tanggung djawabnja mengharuskan menggunakan pe- sawat tilpon umum setiap saat dirumah untuk kepen- tingan dinas, baik jang bersifat pembitjaraan lokal maupun interlokal. (d). Pedjabat ........ www.bphn.go.id PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA = 2 = (d). Pedjabat negara/pegawai negeri golongan II adalah : Pedjabat Negara/Pegawai Negeri jang karena kedudukan dan tanggung djawabnja memerlukan penggunaan pesawat tilpon umum dirumah untuk kepentingan dinas, guna pem- bitjaraan lokal. (e). Pedjabat negara/pegawai negeri golongan III adalah : Pedjabat Negara/Pegawai Negeri jang karena tugasnja sewaktu-waktu menerima hubungan pembitjaraan dinas dari fihak atasan dirumah. BAB - II. PESAWAT TILPON UMUM DI KANTOR Pasal 2.

(1). Semua pesawat tilpon umum di Kantor jang dipasang oleh PN. TELKOM adalah milik negara jang dipertanggung-djawab- kan penggunaannja kepada kantor jang bersangkutan.
(2). Penggunaan pesawat tilpon tersebut ajat (1) pasal ini dilakukan hanja untuk kepentingan dinas, baik untuk pembitjaraan lokal maupun interlokal. Pasal 3.
(1). Pembiajaan pesawat tilpon umum di kantor dibebankan se- penuhnja kepada kantor jang bersangkutan.
(2). PN. TELKOM melakukan penagihan uang langganan langsung kepada kantor jang bersangkutan. Pasal 4. Pemeliharaan keamanan dan kondisi pesawat tilpon umum di kantor dipertanggung-djawabkan kepada pimpinan kantor jang bersangkutan sesuai ketentuan-2 jang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan d.h.i. PN.TELKOM. Pasal 5.
(1). Setiap pesawat tilpon umum di kantor harus didaja-gunakan, baik dalam djumlah maupun penggunaannja sendiri.
(2). Tindakan ......... www.bphn.go.id PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA = 3 =
(2). Tindakan pengurangan djumlah pesawat tilpon umum di kantor dalam rangka penghematan keuangan negara, dapat dilakukan dengan tidak mengurangi effisiency tugas dan kerdja. BAB - III PESAWAT TILPON UMUM DI RUMAH

Pasal 6

Semua pesawat tilpon umum di rumah jang dipasang oleh PN. TELKOM, atas permintaan sesuatu instansi Pemerintah/Negara untuk keperluan seseorang Pedjabat Pemerintah/Negara adalah milik negara jang dipertanggung djawabkan kepada pribadi pe- djabat jang bersangkutan. Pasal 7.

(1). PN. TELKOM melaksanakan penagihan uang langganan langsung kepada Pedjabat Negara/Pegawai Negeri jang bersangkutan.
(2). Ketentuan-2 tentang langganan tilpon umum jang berlaku bagi Swasta diperlakukan pula bagi para Pedjabat Negara/Pegawai Negeri tersebut ajat (1) pasal ini. Pasal 8.
(1). Kepada beberapa Pedjabat Negara/Pegawai Negeri tertentu di- berikan penggantian biaja tilpon oleh Negara, jang diatur sebagai berikut :
1. a.Untuk Golongan I ................. Rp. 3.000,-
2. b.Untuk Golongan II ................ Rp. 1.000,-
3. c.Untuk Golongan III ............... Rp. 500,-
(2). Penentuan pedjabat-2 jang termasuk golongan I, II dan III dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga jang bersangkutan, dengan memperhatikan kemampuan biaja jang tersedia sesuai dengan Anggaran Belandja dari masing-masing Departemen / Lembaga. BAB - IV .......... www.bphn.go.id PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA = 4 =

Pasal 9

Pemasangan saluran baru oleh Dinas baik untuk di kantor maupun untuk dirumah hanja dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan biaja jang tersedia pada masing-2 kantor, sesuai dengan Anggar- an Belandja.

Pasal 10

Hal-hal jang bersifat tehnis-pelaksanaan dari pada Keputusan ini, diatur lebih landjut oleh Menteri Perhubüngan.. Pasal 11. Keputusan ini mulai berlaku sedjak tanggal dikeluarkan, dengan tjatatan bahwa pelaksanaannja mulai tanggal 1 Djuli 1968. Dikeluarkan di : Djakarta. Pada tanggal : 18 Djuni 1968. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

1.Harte SOEHARTO DJENDERAL - TNI sb. www.bphn.go.id

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

(1). Semua pesawat tilpon umum di Kantor jang dipasang oleh PN. TELKOM adalah milik negara jang dipertanggung-djawab- kan penggunaannja kepada kantor jang bersangkutan.
(2). Penggunaan pesawat tilpon tersebut ajat (1) pasal ini dilakukan hanja untuk kepentingan dinas, baik untuk pembitjaraan lokal maupun interlokal. Pasal 3.
(1). Pembiajaan pesawat tilpon umum di kantor dibebankan se- penuhnja kepada kantor jang bersangkutan.
(2). PN. TELKOM melakukan penagihan uang langganan langsung kepada kantor jang bersangkutan. Pasal 4. Pemeliharaan keamanan dan kondisi pesawat tilpon umum di kantor dipertanggung-djawabkan kepada pimpinan kantor jang bersangkutan sesuai ketentuan-2 jang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan d.h.i. PN.TELKOM. Pasal 5.
(1). Setiap pesawat tilpon umum di kantor harus didaja-gunakan, baik dalam djumlah maupun penggunaannja sendiri.
(2). Tindakan ......... www.bphn.go.id PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA = 3 =
(2). Tindakan pengurangan djumlah pesawat tilpon umum di kantor dalam rangka penghematan keuangan negara, dapat dilakukan dengan tidak mengurangi effisiency tugas dan kerdja. BAB - III PESAWAT TILPON UMUM DI RUMAH

Pasal 6

(1). PN. TELKOM melaksanakan penagihan uang langganan langsung kepada Pedjabat Negara/Pegawai Negeri jang bersangkutan.
(2). Ketentuan-2 tentang langganan tilpon umum jang berlaku bagi Swasta diperlakukan pula bagi para Pedjabat Negara/Pegawai Negeri tersebut ajat (1) pasal ini. Pasal 8.
(1). Kepada beberapa Pedjabat Negara/Pegawai Negeri tertentu di- berikan penggantian biaja tilpon oleh Negara, jang diatur sebagai berikut :
1. a.Untuk Golongan I ................. Rp. 3.000,-
2. b.Untuk Golongan II ................ Rp. 1.000,-
3. c.Untuk Golongan III ............... Rp. 500,-
(2). Penentuan pedjabat-2 jang termasuk golongan I, II dan III dilakukan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga jang bersangkutan, dengan memperhatikan kemampuan biaja jang tersedia sesuai dengan Anggaran Belandja dari masing-masing Departemen / Lembaga. BAB - IV .......... www.bphn.go.id PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA = 4 =

Pasal 9

Pasal 10

1.Harte SOEHARTO DJENDERAL - TNI sb. www.bphn.go.id

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 198 Tahun 1968

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2017