DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 Januari 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pedoman Penggunaan Sarana komunikasi Di Lingkungan Pemerintah Pada Provinsi Jawa Barat.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap sarana telekomunikasi telepon seluler dan sarana komunikasi radio transceiver VHF-FM;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penggunaan Sarana Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Juli Tahun 1950) Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7.Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tentang Penertiban Penggunaan Pesawat Telepon Umum di Kantor dan Rumah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tentang Penertiban Penggunaan Pesawat Telepon Umum di Kantor dan Rumah;
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 63 Seri E);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN SARANA KOMUNIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT. 3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Sarana Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 46 Seri E) diubah, sebagai berikut: A. Judul Bagian Ketiga diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Sarana dan saluran komunikasi telepon dinas jenis car phone hanya diberikan kepada pejabat negara dan pejabat eselon I, paling banyak 3 (tiga) satuan sambungan.
(2)Sarana dan saluran komunikasi telepon seluler dinas jenis handphone Seluler dan handphone satelit hanya diberikan kepada pejabat negara dan pejabat eselon I, yaitu:
1. a.Gubernur, sebanyak 9 (sembilan) unit handphone seluler termasuk hotline SMS dan Internet dan 2 (dua) unit handphone satelit;
2. b.Wakil Gubernur, sebanyak 8 (delapan) unit handphone seluler termasuk hotline SMS dan Internet dan 2 (dua) unit handphone satelit; dan
3. c.Sekretaris Daerah sebanyak 8 (delapan) unit handphone seluler termasuk hotline SMS dan Internet dan 2 (dua) unit handphone satelit.
(3)Gubernur dapat memberikan bantuan sarana komunikasi telepon seluler dan telepon satelit kepada pejabat selain pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan biaya pemakaian dan langganan selanjutnya menjadi tanggung jawab pejabat yang bersangkutan. C. Ketentuan Pasal 6 dihapus. D. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Sarana telekomunikasi jenis radio transceiver, hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat eselon I, pejabat eselon II, dan pejabat eselon III, masing-masing:

a.Gubernur, diberikan 10 (sepuluh) unit radio transceiver termasuk pemasangan pada kendaraan dinas;
b.Wakil Gubernur, diberikan 10 (sepuluh) unit radio transceiver termasuk pemasangan pada kendaraan dinas;
c.Sekretaris Daerah, sebanyak 4 (empat) unit radio transceiver termasuk pemasangan pada kendaraan dinas;
d.Asisten, sebanyak 3 (tiga) unit radio transceiver termasuk pemasangan pada kendaraan dinas;
e.Kepala Biro, sebanyak 2 (dua) unit radio transceiver termasuk pemasangan pada kendaraan dinas; 4
f.Pejabat Eselon III (Kepala Bagian), Pejabat Eselon IV (Kepala Subbagian) dan Staf yang melayani pimpinan secara langsung dapat diberikan 1 (satu) sarana telekomunikasi jenis radio transceiver yang disesuaikan dengan urgensinya atau kebutuhan serta telah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat cq. Kepala Biro Humas, Protokol, dan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dengan ketentuan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 14 Januari 2016 GUBERNUR JAWA BARAT, ttd AHMAD HERYAWAN Diundangkan di Bandung pada tanggal 14 Januari 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, ttd IWA KARNIWA BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 6 SERI E

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 198 Tahun 1968

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 1987

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 7

Dasar hukum (12)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 198 Tahun 1968

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 1987

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 17 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2017