DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2017

Nomor: 34
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penggunaan Sarana Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang Mengubah Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Sarana Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pedoman penggunaan sarana komunkasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Sarana Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Sarana Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
b.bahwa untuk optimalisasi penggunaan sarana komunikasi sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Sarana Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); Mengingat Menimbang GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA PERUBAHANKEDUA ATAS PERATURANGUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANGPEDOMAN PENGGUNAANSARANA TELEKOMUNIKASIDI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINS!JAWA BARAT TENTANG PERATURANGUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 34 TAHUN 2017
3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6.Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tentang Penertiban Penggunaan Pesawat Telepon Umum Di Kantor dan Rumah, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1987 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tentang Penertiban Penggunaan Pesawat Telepon Umum Di Kantor dan Rumah;
7.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lemabaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 427), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 81);
8.Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 14 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011 ten tang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 63 Seri E);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2

(4)Sarana dan saluran komunikasi Broadcast Short Message Service atau layanan Mobile Advertising/ Short Message Service Masking, digunakan sepenuhnya oleh Bagian Publikasi, Peliputan, dan Dokumentasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, dan bertanggung jawab atas isi pesan Short Message Service tersebut.
(3)Gubernur dapat memberikan bantuan sarana komunikasi telepon seluler dan telepon satelit kepada Pejabat selain Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan biaya pemakaian dan langganan selanjutnya menjadi tanggungjawab Pejabat yang bersangkutan.
1. c.Sekretaris Daerah sebanyak 8 (delapan) unit handphone seluler termasuk hotline Short Message Service dan Internet dan 2 (dua) unit handphone satelit.
2. a.Gubernur, sebanyak 9 (sembilan) unit handphone seluler termasuk hotline Short Message Service dan Internet dan 2 (dua) unit handphone satelit;
3. b.Wakil Gubernur, sebanyak 8 (delapan) unit handphone seluler termasuk hotline Short Message Service dan Internet dan 2 (dua) unit handphone satelit; dan
(2)Sarana dan saluran komunikasi telepon seluler dinas jenis handphone seluler dan handphone satelit hanya diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I, yaitu:
(1)Sarana dan saluran komunikasi telepon dinas jenis car phone hanya diberikan kepada Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I, paling banyak 3 (tiga) satuan sambungan. Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Sarana Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 46 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Sarana Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: PasalI PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANGUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 46 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAANSARANATELEKOMUNIKASIDI LINGKUNGAN PEMERINTAHPROVINS!JAWA BARAT

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN: 3 BERITA DAERAH PROVINS!JAWA BARATTAHUN 2017 NOMOR 34 Diundangkan di Bandung pada tanggal 22 Septe11lter 2017 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Pasal II 4

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (16)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 198 Tahun 1968

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 1987

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Dasar hukum (16)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2000

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 198 Tahun 1968

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 1987

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2008

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2010

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2011

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016