DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 1987

Nomor: 38
Tahun: 1987
Ditetapkan: 30 Oktober 1987
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dewasa ini Negara masih saja dibebani kewajiban untuk membayar biaya penggunaan telepon yang cukup besar, dan karenanya perlu meneruskan langkah-langkah penertiban ter- sebut;
c.bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengadakan per- ubahan pada Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tersebut dan menyesuaikannya ddengan keadaan dan tingkat kebutuhan dewasa ini; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
1. 2.Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 66) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 2657);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomuni- kasi Untuk Umum (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeritnah Nomor 53 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3185);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun Nomor 31);
6.Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tentang Penertiban Penggunaan pesawat Telepon Umum Di Kantor dan Di Rumah;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 198 TAHUN 1968 TENTANG PENERTIBAN PENGGUNAAN PESAWAT TELEPON UMUM DI KANTOR DAN DI RUMAH. Pasal I Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968, sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 huruf (c) diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi :"Pejabat Negara/Pegawai Negeri adalah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang karena kedudukan dan tanggung jawabnya mengharapkan menggunakan pesawat telepon untuk kepentingan dinas".
2.Ketentuan Pasal 1 huruf (d) dan huruf (e) dihapus seluruhnya.
3.Kata sebutan "PN. TELKOM" dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 diubah menjadi "Perusahaan Umum Telekomunikasi".
4.Kata sebutan " Departemen Perhubungan " dalam Pasal 4 diubah menjadi " Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi".
5.Ketentuan Pasal 8 dihapus seluruhnya.
6.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya menjadi ber- bunyi :"Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi dan Menteri Keuangan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sen- diri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing". Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1987. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1987 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd S O E H A R T O

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dewasa ini Negara masih saja dibebani kewajiban untuk membayar biaya penggunaan telepon yang cukup besar, dan karenanya perlu meneruskan langkah-langkah penertiban ter- sebut;
c.bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk mengadakan per- ubahan pada Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tersebut dan menyesuaikannya ddengan keadaan dan tingkat kebutuhan dewasa ini; Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
1. 2.Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53);

Mengingat

3.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 66) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Nomor 2657);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomuni- kasi Untuk Umum (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemeritnah Nomor 53 Tahun 1980 (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3185);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun Nomor 31);
6.Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7.Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tentang Penertiban Penggunaan pesawat Telepon Umum Di Kantor dan Di Rumah;

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 1 huruf (c) diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi :"Pejabat Negara/Pegawai Negeri adalah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang karena kedudukan dan tanggung jawabnya mengharapkan menggunakan pesawat telepon untuk kepentingan dinas".
2.Ketentuan Pasal 1 huruf (d) dan huruf (e) dihapus seluruhnya.
3.Kata sebutan "PN. TELKOM" dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 diubah menjadi "Perusahaan Umum Telekomunikasi".
4.Kata sebutan " Departemen Perhubungan " dalam Pasal 4 diubah menjadi " Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi".
5.Ketentuan Pasal 8 dihapus seluruhnya.
6.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya menjadi ber- bunyi :"Ketentuan pelaksanaan Keputusan Presiden ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi dan Menteri Keuangan, baik secara bersama-sama atau sendiri-sen- diri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing". Pasal II Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Nopember 1987. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Oktober 1987 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd S O E H A R T O

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 1987

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2017