DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 2 Tahun 2026

Nomor: 2
Tahun: 2026
Ditetapkan: 25 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penempatan pekerja migran Indonesia oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BAdan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; penempatan pekerja migran Indonesia oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri; pemantauan dan evaluasi

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Pelaksana Penempatan; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6799);
6.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
7.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
8.Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG TATA CARA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH PELAKSANA PENEMPATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
3.Awak Kapal Niaga Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal niaga berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
4.Awak Kapal Perikanan Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
5.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
6.Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
7.Mitra Usaha adalah instansi dan/atau badan usaha berbentuk badan hukum di negara tujuan penempatan yang bertanggung jawab menempatkan Pekerja Migran Indonesia pada Pemberi Kerja.
8.Perjanjian Kerja Sama Penempatan adalah perjanjian tertulis antara P3MI dan Mitra Usaha atau Pemberi Kerja yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan.
9.Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan Pemberi Kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Perjanjian Kerja Laut yang selanjutnya disingkat PKL adalah Perjanjian Kerja perseorangan yang dibuat dan ditandatangani antara awak kapal dengan pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kerja atau prinsipal yang memuat hak dan kewajiban para pihak dan disahkan oleh syahbandar.
12.Prinsipal adalah pengguna jasa Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang berkedudukan sebagai pemilik kapal atau operator kapal yang mempekerjakan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
13.Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
14.Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah izin yang diberikan oleh Menteri/Kepala kepada P3MI yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.
15.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16.Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya, serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
17.Pejabat yang Berwenang adalah atase ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.
18.Pengantar Kerja adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan antar kerja.
19.Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
20.Kartu Pekerja Migran Indonesia Elektronik yang selanjutnya disebut E-KPMI adalah bukti bagi Pekerja Migran Indonesia berbentuk elektronik yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di negara tujuan penempatan.
21.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara tujuan penempatan atau pada organisasi internasional.
22.Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.
23.Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
24.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga Pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
25.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26.Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
27.Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut UPT KP2MI adalah unit pelaksana teknis KP2MI/BP2MI yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari KP2MI/BP2MI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut LTSA Pekerja Migran Indonesia adalah sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan, dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang murah, mudah, dan cepat tanpa diskriminasi.
29.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
30.Kepala adalah kepala yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2

(1)Setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:
1. a.berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. b.memiliki kompetensi;
3. c.sehat jasmani dan rohani;
4. d.terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
5. e.memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
(2)Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.

Pasal 3

(1)Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh pelaksana penempatan dilakukan melalui tahapan:
1. a.sebelum bekerja;
2. b.selama bekerja; dan
3. c.setelah bekerja.
(2)Pelaksana penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.KP2MI/BP2MI;
2. b.P3MI; dan
3. c.perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II

PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA OLEH KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

Pasal 4

(1)Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh KP2MI/BP2MI dilakukan atas dasar:
1. a.perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia; atau
2. b.perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan Pemberi Kerja berbadan hukum di negara/wilayah tujuan penempatan.
(2)Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran oleh KP2MI/BP2MI dilakukan atas dasar:
1. a.perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia; atau
2. b.perjanjian secara tertulis antara pemerintah dengan Pemberi Kerja atau Prinsipal berbadan hukum di negara/wilayah tujuan penempatan.

Pasal 5

(1)Tahapan sebelum bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI meliputi:
1. a.pemberian informasi;
2. b.pendaftaran;
3. c.seleksi;
4. d.pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
5. e.penandatanganan Perjanjian Penempatan;
6. f.kepesertaan Jaminan Sosial;
7. g.pengurusan Visa Kerja;
8. h.pelaksanaan OPP;
9. i.penandatanganan Perjanjian Kerja; dan
10. j.pemberangkatan.
(2)Tahapan pengurusan Visa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bagi Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran dilakukan jika dipersyaratkan oleh negara/wilayah tujuan penempatan.
(3)Bagi Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Awak Kapal Niaga Migran atau Awak Kapal Perikanan Migran pada tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dapat berupa penandatanganan PKL. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(4)Pelaksanaan urutan tahapan sebelum bekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kesepakatan antara KP2MI/BP2MI dengan:
1. a.pemerintah negara Pemberi Kerja; dan/atau
2. b.Pemberi Kerja atau Prinsipal berbadan hukum di negara/wilayah tujuan penempatan.

Pasal 6

(1)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a kepada Calon Pekerja Migran Indonesia paling sedikit berupa:
1. a.pasar kerja;
2. b.tata cara penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
3. c.kondisi kerja di luar negeri.
(2)Informasi mengenai pasar kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi pasar kerja luar negeri yang paling sedikit memuat:
1. a.negara/wilayah tujuan penempatan;
2. b.jenis jabatan;
3. c.persyaratan jabatan;
4. d.deskripsi pekerjaan;
5. e.jumlah permintaan kebutuhan;
6. f.sektor pekerjaan;
7. g.jangka waktu Perjanjian Kerja atau PKL; dan
8. h.gaji atau upah per bulan.
(3)Informasi mengenai tata cara penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat prosedur dan tahapan proses penempatan termasuk pembiayaan penempatan, kelengkapan dokumen penempatan, dan tata cara pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
(4)Informasi mengenai kondisi kerja di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
1. a.peraturan perundang-undangan;
2. b.sosial budaya;
3. c.situasi dan kondisi negara/wilayah tujuan penempatan;
4. d.hak dan kewajiban; dan
5. e.fasilitas lain yang diperoleh di lokasi atau lingkungan kerja.
(5)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan secara:
1. a.daring; dan/atau
2. b.luring.
(6)Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh KP2MI/BP2MI bekerja sama dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Desa dan dapat melibatkan kementerian/lembaga terkait. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(7)Pemberian informasi secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan melalui media publikasi resmi KP2MI/BP2MI, UPT KP2MI/BP2MI, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan/atau Pemerintah Desa.
(8)Pemberian informasi secara luring sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan oleh KP2MI/BP2MI, UPT KP2MI/BP2MI, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan/atau LTSA Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 7

(1)Pendaftaran Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
1. a.pembuatan akun Sisko P2MI; dan
2. b.pemilihan peluang kerja.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari pengenaan biaya.

Pasal 8

(1)Pembuatan akun Sisko P2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengisi data:
1. a.nomor induk kependudukan;
2. b.nama lengkap;
3. c.tanggal lahir;
4. d.nama ibu kandung;
5. e.alamat surel; dan
6. f.nomor telepon.
(2)Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah membuat akun Sisko P2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melengkapi profil Calon Pekerja Migran Indonesia yang terdiri atas:
1. a.data diri;
2. b.data orang tua; dan
3. c.data domisili dalam hal alamat domisili tidak sesuai dengan alamat yang tercantum dalam kartu tanda penduduk.
(3)Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah membuat akun Sisko P2MI dapat memilih negara/wilayah tujuan penempatan yang diminati.

Pasal 9

(1)Pemilihan peluang kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
1. a.masuk dengan menggunakan akun Sisko P2MI;
2. b.memilih peluang kerja dan mengunggah dokumen persyaratan yang meliputi:
  1. 1.kartu keluarga;
  2. 2.surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
  3. 3.surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
  4. 4.sertifikat kompetensi kerja;
  5. 5.surat keterangan sehat; dan
  6. 6.kartu kepesertaan program jaminan kesehatan nasional.
(2)Selain dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Calon Pekerja Migran Indonesia harus mengunggah dokumen lain jika dipersyaratkan oleh negara/wilayah tujuan penempatan.
(3)Sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 diterbitkan oleh lembaga independen yang dibentuk untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
(4)Dalam hal belum tersedianya skema sertifikasi untuk jabatan tertentu, sertifikat kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 4 dapat diganti dengan ijazah atau sertifikat keterampilan lainnya yang membuktikan Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kompetensi yang dibutuhkan.
(5)Ijazah atau sertifikat keterampilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dari:
1. a.lembaga pendidikan formal atau informal/nonformal dalam negeri atau luar negeri;
2. b.lembaga yang menyelenggarakan pelatihan kompetensi kerja dalam negeri atau luar negeri;
3. c.lembaga lain yang ditetapkan oleh pemerintah; atau
4. d.lembaga yang disepakati oleh pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara/wilayah tujuan penempatan secara bilateral.
(6)Calon Pekerja Migran Indonesia bertanggung jawab atas kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(7)KP2MI/BP2MI mengeluarkan bukti pendaftaran bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah mengunggah dokumen pendaftaran.
(8)Calon Pekerja Migran Indonesia harus menunjukkan bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pada saat verifikasi dokumen.

Pasal 10

(1)Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah melakukan pendaftaran harus mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.seleksi administrasi; dan
2. b.seleksi teknis.
(3)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh KP2MI/BP2MI. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(4)Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a meliputi verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2).
(5)Verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh KP2MI/BP2MI melalui Sisko P2MI.
(6)Untuk memastikan kesesuaian dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KP2MI/BP2MI dapat meminta dokumen asli persyaratan Calon Pekerja Migran Indonesia.
(7)Seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan permintaan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara/wilayah tujuan penempatan yang telah disepakati oleh KP2MI/BP2MI.
(8)Dalam melaksanakan seleksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7), KP2MI/BP2MI dapat berkoordinasi dan mengikutsertakan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara/wilayah tujuan penempatan.
(9)Pelaksanaan seleksi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat
(8)berlaku secara mutatis mutandis bagi calon Awak Kapal Niaga Migran dan calon Awak Kapal Perikanan Migran yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI.
(10)KP2MI/BP2MI mengumumkan hasil seleksi teknis melalui Sisko P2MI dan media publikasi resmi KP2MI/BP2MI.

Pasal 11

(1)Calon Pekerja Migran Indonesia yang telah lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi.
(2)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemeriksaan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, lembaga psikologi, atau tempat pemeriksaan psikologi lain yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keterangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…