DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 22 April 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai standar perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; penandatangan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; verifikasi perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; berakhirnya perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut; perubahan atau perpanjangan perjanjian kerja atau perjanjian kerja laut

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 01 Tahun 2020 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang- undangan dan kebutuhan pelindungan pekerja migran Indonesia, sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia; SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2024 tentang Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 361);
5.Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2024 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 362);
6.Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 975); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG STANDAR, PENANDATANGANAN, DAN VERIFIKASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara pekerja migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan telah terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah
4.Awak Kapal Niaga Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal niaga berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
5.Awak Kapal Perikanan Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijil.
6.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
7.Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
8.Prinsipal adalah pengguna jasa Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang berkedudukan sebagai pemilik kapal atau operator kapal yang mempekerjakan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.
9.Kesepakatan Kerja Bersama yang selanjutnya disingkat KKB adalah Perjanjian Kerja kolektif yang dibuat dan ditandatangani oleh perusahaan angkutan laut, Pemberi Kerja, dan/atau Prinsipal dengan serikat pekerja atau serikat buruh Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
10.Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
11.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
12.Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
13.Pejabat yang Berwenang adalah atase ketenagakerjaan, pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, atau pegawai setempat yang memiliki kompetensi dan ditugaskan oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei.
14.Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut Perwakilan Republik Indonesia adalah perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
15.Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei yang selanjutnya disingkat KDEI adalah lembaga ekonomi nonpemerintah yang berkedudukan di Taipei.
16.Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
17.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
18.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
19.Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

BAB II

STANDAR PERJANJIAN KERJA ATAU PERJANJIAN KERJA LAUT

Pasal 2

(1)Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja wajib memiliki Perjanjian Kerja.
(2)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama, profil, dan alamat lengkap Pemberi Kerja;
2. b.nama dan alamat lengkap Pekerja Migran Indonesia;
3. c.jabatan atau jenis pekerjaan Pekerja Migran Indonesia;
4. d.hak dan kewajiban para pihak;
5. e.kondisi dan syarat kerja yang meliputi jam kerja, upah dan tata cara pembayaran, hak cuti dan waktu istirahat, serta fasilitas dan Jaminan Sosial dan/atau asuransi;
6. f.jangka waktu Perjanjian Kerja; dan
7. g.jaminan keamanan dan keselamatan Pekerja Migran Indonesia selama bekerja.
(3)Dalam hal Pemberi Kerja merupakan badan hukum, profil Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa company profile. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(4)Dalam hal negara/wilayah tujuan penempatan telah mengatur Perjanjian Kerja untuk tenaga kerja asing, isi Perjanjian Kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh negara/wilayah tujuan penempatan.
(5)Pembuatan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik melalui Sisko P2MI.

Pasal 3

(1)Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI disusun berdasarkan kesepakatan bilateral antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja Pekerja Migran Indonesia atau Pemberi Kerja berbadan hukum di negara/wilayah tujuan penempatan.
(2)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 4

(1)Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI harus sesuai dengan rancangan Perjanjian Kerja yang terlampir dalam surat permintaan Pekerja Migran Indonesia yang telah dilakukan penandasahan oleh Pejabat yang Berwenang.
(2)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 5

(1)Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri dibuat berdasarkan kesepakatan antara perusahaan yang menempatkan dan Pekerja Migran Indonesia.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.badan usaha milik negara;
2. b.badan usaha milik daerah; atau
3. c.perusahaan swasta bukan P3MI.
(3)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

Pasal 6

(1)Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia perseorangan dibuat berdasarkan kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia perseorangan.
(2)Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 7

(1)Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Awak Kapal Niaga Migran yang bekerja pada Pemberi Kerja atau Prinsipal wajib memiliki Perjanjian Kerja laut.
(2)Perjanjian Kerja laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan KKB.
(3)Perjanjian Kerja laut Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Awak Kapal Niaga Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Awak Kapal Niaga Migran, meliputi:
  1. 1.nama lengkap;
  2. 2.tanggal lahir atau usia dan tempat lahir;
  3. 3.nomor dokumen identitas pelaut atau kode pelaut;
  4. 4.nomor paspor Republik Indonesia; dan
  5. 5.alamat di Indonesia;
2. b.identitas Pemberi Kerja atau Prinsipal, meliputi:
  1. 1.nama;
  2. 2.nomor identifikasi pribadi; dan
  3. 3.alamat/domisili;
3. c.identitas P3MI, meliputi:
  1. 1.nama penanggung jawab; dan
  2. 2.alamat/domisili, kecuali bagi Awak Kapal Niaga Migran yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI, perusahaan yang menempatkan Awak Kapal Niaga Migran untuk kepentingan perusahaan sendiri, atau Awak Kapal Niaga Migran yang bekerja secara perseorangan;
4. d.identitas kapal, meliputi:
  1. 1.nama kapal;
  2. 2.nomor pendaftaran kapal atau nomor international maritime organization; dan
  3. 3.bendera kapal;
5. e.hak dan kewajiban para pihak;
6. f.kondisi dan syarat kerja, paling sedikit meliputi:
  1. 1.waktu kerja, waktu istirahat, dan cuti;
  2. 2.upah, cara pembayaran upah, upah lembur, upah cuti tahunan, dan bonus;
  3. 3.akomodasi, fasilitas rekreasi, dan konsumsi; dan
  4. 4.Jaminan Sosial dan asuransi;
7. g.pelindungan kesehatan;
8. h.perawatan medis dan evakuasi;
9. i.kesejahteraan di atas kapal;
10. j.jaringan komunikasi;
11. k.tempat dan tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja laut;
12. l.jabatan atau rank di atas kapal;
13. m.hak atas pemulangan atau repatriasi;
14. n.referensi nomor KKB, jika ada;
15. o.penyelesaian sengketa; dan
16. p.jangka waktu Perjanjian Kerja laut.
(4)Pembuatan Perjanjian Kerja laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik melalui Sisko P2MI. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 8

(1)Pekerja Migran Indonesia yang bekerja sebagai Awak Kapal Perikanan Migran yang bekerja pada Pemberi Kerja atau Prinsipal wajib memiliki Perjanjian Kerja laut.
(2)Perjanjian Kerja laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat berdasarkan KKB.
(3)Perjanjian Kerja laut Awak Kapal Perikanan Migran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.identitas Awak Kapal Perikanan Migran:
  1. 1.nama lengkap;
  2. 2.tanggal lahir atau usia dan tempat lahir;
  3. 3.nomor paspor; dan
  4. 4.alamat di Indonesia;
2. b.identitas Pemberi Kerja atau Prinsipal:
  1. 1.nama;
  2. 2.nomor identifikasi pribadi; dan
  3. 3.alamat/domisili;
3. c.identitas P3MI:
  1. 1.nama penanggung jawab; dan
  2. 2.alamat domisili, kecuali bagi Awak Kapal Perikanan Migran yang ditempatkan oleh KP2MI/BP2MI, perusahaan yang menempatkan Awak Kapal Perikanan Migran untuk kepentingan perusahaan sendiri, atau Awak Kapal Perikanan Migran yang bekerja secara perseorangan;
4. d.identitas kapal:
  1. 1.nama kapal;
  2. 2.nomor pendaftaran kapal; dan
  3. 3.bendera kapal;
5. e.hak dan kewajiban para pihak;
6. f.kondisi dan syarat kerja paling sedikit meliputi:
  1. 1.waktu kerja, waktu istirahat, dan cuti;
  2. 2.upah, cara pembayaran upah, upah lembur, upah cuti tahunan, dan bonus;
  3. 3.akomodasi, fasilitas rekreasi, dan konsumsi; dan
  4. 4.Jaminan Sosial dan asuransi;
7. g.pelindungan kesehatan;
8. h.perawatan medis dan evakuasi;
9. i.kesejahteraan di atas kapal;
10. j.jaringan komunikasi;
11. k.tempat dan tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja laut;
12. l.zona atau wilayah pelayaran;
13. m.jabatan atau rank dan jenis pekerjaan Awak Kapal Perikanan Migran;
14. n.tempat dan tanggal Awak Kapal Perikanan Migran diharuskan melapor pekerjaan di kapal;
15. o.pelindungan Awak Kapal Perikanan Migran di atas kapal;
16. p.hak atas pemulangan atau repatriasi;
17. q.penyelesaian sengketa; dan
18. r.jangka waktu Perjanjian Kerja laut.
(4)Pembuatan Perjanjian Kerja laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik melalui Sisko P2MI. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 9

(1)Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing untuk:
1. a.Pekerja Migran Indonesia, Awak Kapal Niaga Migran, atau Awak Kapal Perikanan Migran;
2. b.Pemberi Kerja atau Prinsipal; dan
3. c.Pejabat yang Berwenang.
(2)Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
(3)Selain bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perjanjian Kerja atau Perjanjian Kerja laut juga dapat dibuat dalam bahasa resmi pada negara/wilayah tujuan penempatan atau bahasa yang dapat dipahami oleh Pemberi Kerja atau Prinsipal.

BAB III

PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJA ATAU PERJANJIAN KERJA LAUT

Pasal 10

(1)Perjanjian Kerja ditandatangani oleh Pemberi Kerja dan Calon Pekerja Migran Indonesia.
(2)Perjanjian Kerja laut ditandatangani oleh pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kerja atau Prinsipal dan calon Awak Kapal Niaga Migran atau calon Awak Kapal Perikanan Migran.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…