DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 18 Mei 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Pcruba.han atas Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor O 1 Tahun 2020 ten tang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia; Menetapkan

1.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 ten tang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
4.Peraturan Sadan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor O 1 Tahun 2020 ten tang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 424);
5.Peraturan Sadan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599); MEMUTUSKAN: PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR O 1 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR, PENANDATANGANAN, DAN VERIFIKASI PERJANJIAN KERJA PEKERJA MIGRAN INDONESIA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor O 1 Tahun 2020 ten tang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 424), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan angka 4 Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja yang mernuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan keten tuan peraturan perundang-undangan.
2.Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota · yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
3.Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, a tau telah melakukan pekerjaan dengan menenma upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4.Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
5.Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
6.Orientasi Pra Pemberangkatan yang selanjutnya disingkat OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan dan informasi kepada Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar Calon Pekerja Migran Indonesia memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negen, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.
7.Hubungan Kerja adalah hubungan antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
8..Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
9.Pejabat yang Berwenang adalah atase ketenagakerjaan, pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, atau pegawai setempat yang memiliki kompetensi dan ditugaskan.
10.Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkcmcnterian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.
11.Portal Peduli Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disebut Portal Peduli WNI adalah sistem teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk memfasilitasi seluruh pelayanan dan pelindungan bagi warga Negara Indonesia di luar negeri yang dilakukan oleh Pejabat yang Berwenang di luar negeri.
12.Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia.
13.Sistem Informasi Ketenagakerjaan Terpadu yang selanjutnya disebut Sisnaker adalah kesatuan komponen yang terdiri atas lembaga, sumber daya manusia, perangkat kcras, perangkat lunak, dan substansi terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja pengelolaan data dan informasi yang terpadu bidang kctenagakerjaan.
2.Ketentuan Pasal 9 huruf c dihapus, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Perpanjangan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi persyaratan:

a.dilakukan pada Pemberi Kerja yang sama;
b.isi Perjanjian Kerja harus lebih baik atau sama dengan Perjanjian Kerja sebelumnya; dan
c.dihapus;
d.harus memperpanjang jaminan sosial, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan/ atau asuransi sesuai dengan jangka waktu perpanjangan Perjanjian Kerja. Pasal II Peraturan Sadan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Sadan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2022 KE PALA SADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA ttd. BENNY RHAMDANI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY SERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 491 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…