DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 18 Tahun 2024

Nomor: 18
Tahun: 2024
Ditetapkan: 15 November 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai penandaan; promosi dan iklan; pengawasan Penandaan, Promosi, dan/atau Iklan dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan; sanksi administratif bagi pelaku Usaha yang melanggar ketentuan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penandaan, Promosi, dan Iklan Kosmetik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
3.Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4.Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENANDAAN, PROMOSI, DAN IKLAN KOSMETIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan, atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.
2.Kosmetik Isi Ulang adalah Kosmetik yang dikemas kembali ke dalam wadah sesuai dengan permintaan konsumen yang dilakukan di fasilitas isi ulang Kosmetik.
3.Bahan Kosmetik adalah bahan atau campuran bahan yang berasal dari alam dan/atau sintetik yang merupakan komponen Kosmetik, termasuk bahan pewarna, bahan pengawet, dan bahan tabir surya.
4.Penandaan adalah setiap informasi mengenai Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan, serta yang dicetak langsung pada produk.
5.Promosi adalah semua kegiatan pemberian informasi dan himbauan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha mengenai Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan serta penggunaan Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang.
6.Iklan adalah Promosi berupa pesan komunikasi mengenai Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang, dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang kepada khalayak sasarannya, dalam bentuk gambar, tulisan, suara, audio visual, atau bentuk lain yang disampaikan melalui berbagai cara untuk pemasaran dan/atau perdagangan Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang.
7.Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus Kosmetik, baik yang bersentuhan langsung maupun tidak.
8.Kemasan Primer adalah Kemasan yang bersentuhan langsung dengan Kosmetik.
9.Kemasan Sekunder adalah Kemasan yang melindungi Kemasan Primer.
10.Media Iklan adalah segala sesuatu yang dapat menjadi penyampai pesan Iklan.
11.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
12.Petugas adalah pegawai di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diberi tugas melakukan pengawasan Kosmetik berdasarkan surat tugas.
13.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang Kosmetik.

Pasal 2

(1)Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetik yang diproduksi dan/atau diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia telah memenuhi Penandaan, Promosi, dan/atau Iklan yang objektif, lengkap, dan/atau tidak menyesatkan.
(2)Pemenuhan terhadap Penandaan yang objektif, lengkap, dan tidak menyesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan:
1. a.objektif dilaksanakan dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan Kosmetik;
2. b.lengkap dilaksanakan dengan mencantumkan semua informasi yang dipersyaratkan; dan
3. c.tidak menyesatkan dilaksanakan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan, serta tidak menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.
(3)Pemenuhan terhadap Promosi dan/atau Iklan yang objektif dan tidak menyesatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan:
1. a.objektif dilaksanakan dengan memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat keamanan dan kemanfaatan Kosmetik; dan
2. b.tidak menyesatkan dilaksanakan dengan memberikan informasi yang jujur, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, tidak boleh memanfaatkan kekhawatiran masyarakat akan suatu masalah kesehatan, serta tidak menyatakan seolah-olah sebagai obat atau bertujuan untuk mencegah suatu penyakit.

BAB II

PENANDAAN

Pasal 3

Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat informasi paling sedikit:

a.nama Kosmetik;
b.kemanfaatan atau kegunaan;
c.cara penggunaan;
d.komposisi;
e.negara produsen;
f.nama dan alamat lengkap pemilik nomor notifikasi;
g.nomor batch;
h.ukuran, isi, atau berat bersih;
i.tanggal kedaluwarsa;
j.nomor notifikasi;
k.2D barcode; dan
l.peringatan dan/atau perhatian.

Pasal 4

(1)Informasi kemanfaatan atau kegunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan cara penggunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dikecualikan untuk Kosmetik yang sudah jelas kemanfaatan atau kegunaan dan cara penggunaannya.
(2)Informasi 2D barcode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengatur mengenai penerapan 2D barcode dalam pengawasan obat dan makanan.

Pasal 5

(1)Selain mencantumkan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pelaku Usaha sebagai pemilik nomor notifikasi dapat mencantumkan label halal pada Penandaan.
(2)Label halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan setelah Pelaku Usaha sebagai pemilik nomor notifikasi memperoleh sertifikat halal.
(3)Sertifikat halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Label halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Dalam hal Kosmetik mengandung bahan tertentu, Pelaku Usaha sebagai pemilik nomor notifikasi mencantumkan informasi asal bahan tertentu pada Penandaan.
(2)Ketentuan mengenai bahan tertentu dan pencantuman informasi asal bahan tertentu pada Penandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pasal 7

(1)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikecualikan untuk Kosmetik Isi Ulang.
(2)Penandaan untuk Kosmetik Isi Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi paling sedikit:
1. a.nama Kosmetik;
2. b.nomor notifikasi;
3. c.nomor batch;
4. d.nama dan alamat fasilitas isi ulang Kosmetik;
5. e.tanggal pengisian; dan
6. f.tanggal kedaluwarsa.

Pasal 8

Pencantuman informasi pada Penandaan untuk Kosmetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan informasi pada Penandaan untuk Kosmetik Isi Ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengacu pada pedoman persyaratan teknis Penandaan Kosmetik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 9

(1)Informasi pada Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf d sampai dengan huruf k wajib menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa asing sepanjang ditulis menggunakan huruf Latin dan/atau angka Arab.
(2)Informasi pada Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, dan huruf l wajib ditulis menggunakan bahasa Indonesia.

Pasal 10

(1)Informasi pada Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dicantumkan pada Kemasan Primer dan Kemasan Sekunder.
(2)Dalam hal Kosmetik dikemas dalam Kemasan Primer dan Kemasan Sekunder atau terdapat keterbatasan ukuran dan bentuk Kemasan Primer, Penandaan pada Kemasan Primer wajib mencantumkan informasi paling sedikit:
1. a.nama Kosmetik;
2. b.nomor batch; dan
3. c.ukuran, isi, atau berat bersih.
(3)Dalam hal Kosmetik dikemas dalam Kemasan Primer dengan keterbatasan ukuran serta bentuk Kemasan, selain informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan pada etiket gantung, brosur, display panel, shrink wrap, atau media Penandaan lain yang disertakan pada Kosmetik.

Pasal 11

Pencantuman informasi pada Penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 10 wajib:

a.jelas dan mudah dibaca; dan
b.tidak mudah lepas atau terpisah dari Kemasan, luntur, dan rusak.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…