DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2009

Nomor: 7
Tahun: 2009
Ditetapkan: 16 Februari 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong semangat kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, perlu memberikan kesempatan kepada mereka yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi dan biayanya dibantu oleh dinas;
b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin obyek- tivitas dan transparansi dalam pemberian bantuan biaya pendidik- an, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Keduduk- an, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Oepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Orga- nisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Oeparte- men, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; KEPALA BAOAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Mengingat Menimbang PERATURAN KEPALA BAOAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENOIOIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 01 LlNGKUNGAN BAOAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(1)Syarat untuk dapat diberikan bantuan biaya pendidikan adalah :
1. a.berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. b.telah bekerja di Badan Kepegawaian Negara paling kurang 4 (empat) tahun;
3. c.berusia paling tinggi : 1) 35 (tiga puluh lima) tahun untuk pendidikan Program Diploma III (D.III), dan Diploma IV (D.IV)/Sarjana (S.1); Pasal 2
  1. 1.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara termasuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
  2. 2.Bantuan biaya pendidikan adalah pemberian bantuan berupa biaya kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan Program Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV)/Strata 1 (S.1), Pasca Sarjana (S.2 dan S.3) pada perguruan tinggi negeri di wilayah Indonesia. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LlNGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

4.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008; 2 Masa pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil ditentukan sebagai berikut :

a.Program Diploma III (D.III) paling lama 6 (enam) semester;
b.Program Diploma IV (D.IV)/Sarjana (S.1) paling lama 8 (delapan) semester;
c.Program Pasca Sarjana (S.2) paling lama 4 (empat) semester; dan
d.Program Doktor (S.3) paling lama 8 (delapan) semester. 2) 40 (empat puluh) tahun untuk pendidikan Program Pasca Sarjana (S.2); dan 3) 45 (empat puluh lima) tahun untuk Program Doktor (S.3).
d.telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dibuktikan dengan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e.memiliki loyalitas, moralitas, dan integritas yang tinggi terhadap Badan Kepegawaian Negara;
f.masih dapat dikembangkan kemampuannya;
g.sehat jasmani dan rohani;
h.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i.selama mengikuti pendidikan tetap melaksanakan tugas jabat- annya;
j.tidak sedang menerima bantuan pendidikan atau bea siswa dari Instansi atau lembaga lain;
k.tidak sedang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain; dan I. memperoleh Surat Ijin Belajar dari Kepala Biro Kepegawaian.

(2)Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Sekretaris Utama setelah mendapat pertimbangan dari Tim Seleksi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.
(3)Susunan keanggotaan dan tugas Tim Seleksi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 3 Pasal 3
(1)Permohonan bantuan biaya pendidikan diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada Sekretaris Utama melalui atasannya paling rendah pejabat eselon II dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian.
(2)Pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan rekomendasi atas permohonan bantuan biaya pendi- dikan dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.

Pasal 6

Program dan jurusan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ditetapkan oleh Sekretaris Utama setelah mendapat pertimbangan dari Tim Seleksi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 4

(1)Kepala Biro Kepegawaian setiap tahun anggaran mengumumkan adanya bantuan biaya pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil melalui atasannya paling rendah pejabat eselon II.
(3)Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain disebutkan :
1. a.program dan jurusan pendidikan yang dapat diberikan bantuan biaya pendidikan;
2. b.jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk masing-masing program dan jurusan pendidikan yang dapat diberikan bantuan biaya pendidikan;
3. c.besarnya bantuan biaya pendidikan yang dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk masing-masing program dan jurusan pendidikan; dan
4. d.syarat-syarat bagi Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan bantuan biaya pendidikan.
(1)Jenis bantuan biaya pendidikan yang dapat diberikan meliputi bantuan SPP dan pembelian buku.
(2)Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan bantuan biaya pendidikan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.
(3)Besarnya bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama. BABIV JENIS DAN BESAR BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Seleksi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan memberikan pertim- bangan kepada Sekretaris Utama.

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN 4 -------------------------------------------- --

Pasal 7

(3)Dalam permohonan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan :
1. a.tanda telah diterima/dinyatakan lulus seleksi pada perguruan tinggi negeri;
2. b.surat pernyataan dari atasan paling rendah pejabat eselon II yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memiliki loyalitas, moralitas, dan integritas yang tinggi terhadap Badan Kepegawaian Negara;
3. c.surat pernyataan dari atasan paling rendah pejabat eselon II yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih dapat dikembangkan kemampuannya;
4. d.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
5. e.surat pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa selama mengikuti pendidikan akan tetap melaksanakan tugas jabatannya; dan
6. f.surat pernyataan dari atasan paling rendah pejabat eselon II yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir. 5 Pasal 8 Pegawai Negeri Sipil yang telah dihentikan bantuan biaya pendidikan karena hasil studi tidak mencapai indeks prestasi yang ditentukan, dapat diberikan kembali bantuan biaya pendidikan untuk semester berikutnya apabila yang bersangkutan mencapai indeks prestasi yang ditentukan.

Pasal 11

BABV KETENTUAN LAIN-LAIN Bantuan biaya pendidikan dihentikan apabila :

a.Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Program: 1) Diploma III (D.III) dan Diploma IV (D.IV)/Sarjana (S.1) mempe- roleh Indeks Prestasi kurang dari 2,75 pada semester sebelumnya; 2) Pasca Sarjana (S.2 dan S.3) memperoleh Indeks Prestasi kurang dari 3,00 pada semester sebelumnya.
b.Pegawai Negeri Sipil tidak dapat melanjutkan dengan berbagai alasan;
c.Pegawai Negeri Sipil tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
d.Pegawai Negeri Sipil tersebut telah menyelesaikan pendidikannya sebelum batas waktu yang ditentukan; atau
e.Pegawai Negeri Sipil tersebut dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 10

BABV PENGHENTIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

(1)Pegawai Negeri Sipil yang menerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setiap semester wajib menyerahkan kepada Kepala Biro Kepegawaian, bukti :
1. a.pembayaran SPP;
2. b.pembelian buku; dan
3. c.Kartu Hasil Studio
(2)Kartu hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi bahan penilaian dalam pemberian bantuan biaya pendidikan untuk semester berikutnya. Pasal 9 6 EDY TOPO ASHARI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1,6 Pebrua.ri 2009 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka :
1. a.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berprestasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; dan
2. b.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04.A1KEPI SESMAl2006 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Pasca Sarjana (S2) dan Doktor (S3) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

BABVII

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP Pegawai Negeri Sipil yang pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini ditetapkan telah menerima bantuan biaya pendidikan, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a.Bantuan biaya pendidikan tetap diberikan sampai dengan semester yang sedang berjalan;
b.Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk semester berikutnya didasarkan pada kartu hasil studi semester yang sedang berjalan.

Pasal 12

BABVI KETENTUAN PERALIHAN 7

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong semangat kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, perlu memberikan kesempatan kepada mereka yang berprestasi untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi dan biayanya dibantu oleh dinas;
b.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin obyek- tivitas dan transparansi dalam pemberian bantuan biaya pendidik- an, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Keduduk- an, Tugas Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Oepartemen, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
3.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Orga- nisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Oeparte- men, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005; KEPALA BAOAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Mengingat Menimbang PERATURAN KEPALA BAOAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENOIOIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 01 LlNGKUNGAN BAOAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(1)Syarat untuk dapat diberikan bantuan biaya pendidikan adalah :
1. a.berstatus Pegawai Negeri Sipil;
2. b.telah bekerja di Badan Kepegawaian Negara paling kurang 4 (empat) tahun;
3. c.berusia paling tinggi : 1) 35 (tiga puluh lima) tahun untuk pendidikan Program Diploma III (D.III), dan Diploma IV (D.IV)/Sarjana (S.1); Pasal 2
  1. 1.Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara termasuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
  2. 2.Bantuan biaya pendidikan adalah pemberian bantuan berupa biaya kepada Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti pendidikan Program Diploma III (D.III), Diploma IV (D.IV)/Strata 1 (S.1), Pasca Sarjana (S.2 dan S.3) pada perguruan tinggi negeri di wilayah Indonesia. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LlNGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA.

4.Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
5.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008; 2 Masa pemberian bantuan biaya pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil ditentukan sebagai berikut :

a.Program Diploma III (D.III) paling lama 6 (enam) semester;
b.Program Diploma IV (D.IV)/Sarjana (S.1) paling lama 8 (delapan) semester;
c.Program Pasca Sarjana (S.2) paling lama 4 (empat) semester; dan
d.Program Doktor (S.3) paling lama 8 (delapan) semester. 2) 40 (empat puluh) tahun untuk pendidikan Program Pasca Sarjana (S.2); dan 3) 45 (empat puluh lima) tahun untuk Program Doktor (S.3).
d.telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dibuktikan dengan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
e.memiliki loyalitas, moralitas, dan integritas yang tinggi terhadap Badan Kepegawaian Negara;
f.masih dapat dikembangkan kemampuannya;
g.sehat jasmani dan rohani;
h.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir;
i.selama mengikuti pendidikan tetap melaksanakan tugas jabat- annya;
j.tidak sedang menerima bantuan pendidikan atau bea siswa dari Instansi atau lembaga lain;
k.tidak sedang dipekerjakan atau diperbantukan pada instansi lain; dan I. memperoleh Surat Ijin Belajar dari Kepala Biro Kepegawaian.

(2)Pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil ditetapkan oleh Sekretaris Utama setelah mendapat pertimbangan dari Tim Seleksi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.
(3)Susunan keanggotaan dan tugas Tim Seleksi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara. 3 Pasal 3
(1)Permohonan bantuan biaya pendidikan diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada Sekretaris Utama melalui atasannya paling rendah pejabat eselon II dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Biro Kepegawaian.
(2)Pejabat eselon II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan rekomendasi atas permohonan bantuan biaya pendi- dikan dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya.

Pasal 6

Program dan jurusan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ditetapkan oleh Sekretaris Utama setelah mendapat pertimbangan dari Tim Seleksi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan.

Pasal 4

(1)Kepala Biro Kepegawaian setiap tahun anggaran mengumumkan adanya bantuan biaya pendidikan kepada Pegawai Negeri Sipil.
(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil melalui atasannya paling rendah pejabat eselon II.
(3)Dalam pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain disebutkan :
1. a.program dan jurusan pendidikan yang dapat diberikan bantuan biaya pendidikan;
2. b.jumlah Pegawai Negeri Sipil untuk masing-masing program dan jurusan pendidikan yang dapat diberikan bantuan biaya pendidikan;
3. c.besarnya bantuan biaya pendidikan yang dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk masing-masing program dan jurusan pendidikan; dan
4. d.syarat-syarat bagi Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan bantuan biaya pendidikan.
(1)Jenis bantuan biaya pendidikan yang dapat diberikan meliputi bantuan SPP dan pembelian buku.
(2)Jumlah Pegawai Negeri Sipil yang dapat diberikan bantuan biaya pendidikan disesuaikan dengan jumlah anggaran yang tersedia.
(3)Besarnya bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama. BABIV JENIS DAN BESAR BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Seleksi Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan memberikan pertim- bangan kepada Sekretaris Utama.

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN 4 -------------------------------------------- --

Pasal 7

(3)Dalam permohonan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan :
1. a.tanda telah diterima/dinyatakan lulus seleksi pada perguruan tinggi negeri;
2. b.surat pernyataan dari atasan paling rendah pejabat eselon II yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan memiliki loyalitas, moralitas, dan integritas yang tinggi terhadap Badan Kepegawaian Negara;
3. c.surat pernyataan dari atasan paling rendah pejabat eselon II yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan masih dapat dikembangkan kemampuannya;
4. d.surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
5. e.surat pernyataan dari Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa selama mengikuti pendidikan akan tetap melaksanakan tugas jabatannya; dan
6. f.surat pernyataan dari atasan paling rendah pejabat eselon II yang menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 2 (dua) tahun terakhir. 5 Pasal 8 Pegawai Negeri Sipil yang telah dihentikan bantuan biaya pendidikan karena hasil studi tidak mencapai indeks prestasi yang ditentukan, dapat diberikan kembali bantuan biaya pendidikan untuk semester berikutnya apabila yang bersangkutan mencapai indeks prestasi yang ditentukan.

Pasal 11

BABV KETENTUAN LAIN-LAIN Bantuan biaya pendidikan dihentikan apabila :

a.Pegawai Negeri Sipil yang mengikuti Program: 1) Diploma III (D.III) dan Diploma IV (D.IV)/Sarjana (S.1) mempe- roleh Indeks Prestasi kurang dari 2,75 pada semester sebelumnya; 2) Pasca Sarjana (S.2 dan S.3) memperoleh Indeks Prestasi kurang dari 3,00 pada semester sebelumnya.
b.Pegawai Negeri Sipil tidak dapat melanjutkan dengan berbagai alasan;
c.Pegawai Negeri Sipil tersebut telah melewati batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
d.Pegawai Negeri Sipil tersebut telah menyelesaikan pendidikannya sebelum batas waktu yang ditentukan; atau
e.Pegawai Negeri Sipil tersebut dijatuhi hukuman disiplin.

Pasal 10

BABV PENGHENTIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN

(1)Pegawai Negeri Sipil yang menerima bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), setiap semester wajib menyerahkan kepada Kepala Biro Kepegawaian, bukti :
1. a.pembayaran SPP;
2. b.pembelian buku; dan
3. c.Kartu Hasil Studio
(2)Kartu hasil studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menjadi bahan penilaian dalam pemberian bantuan biaya pendidikan untuk semester berikutnya. Pasal 9 6 EDY TOPO ASHARI Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1,6 Pebrua.ri 2009 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Pada saat mulai berlakunya Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini, maka :
1. a.Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Berprestasi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara; dan
2. b.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 04.A1KEPI SESMAl2006 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Program Pasca Sarjana (S2) dan Doktor (S3) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

BABVII

Pasal 14

KETENTUAN PENUTUP Pegawai Negeri Sipil yang pada saat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini ditetapkan telah menerima bantuan biaya pendidikan, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a.Bantuan biaya pendidikan tetap diberikan sampai dengan semester yang sedang berjalan;
b.Pemberian bantuan biaya pendidikan untuk semester berikutnya didasarkan pada kartu hasil studi semester yang sedang berjalan.

Pasal 12

BABVI KETENTUAN PERALIHAN 7

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 12

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2005

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 6

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 12

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 103 Tahun 2001

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 110 Tahun 2001

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 52 Tahun 2005

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 64 Tahun 2005

Peraturan turunan (1)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014