DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009

Nomor: 18
Tahun: 2009
Ditetapkan: 13 November 2009
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Indonesia, Badan Kepegawaian Negara

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam peng- anugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, diperlukan pedoman untuk menentukan calon penerima tanda kehor- matan Satyalancana Karya Satya dimaksud;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 8adan Kepegawaian Negara; DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 18 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 01 LlNGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA -- ---. -- --- -------- Dalam Peraturan Kepala Badan .Kepegawaian Negara ini, yang I I I I I dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 1

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PEDOMAN PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYA- LANCANA KARYA SATYA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LlNGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. MEMUTUSKAN:

3.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3134);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disi- plin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor. 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
6.KeputusanPresiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana tetah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005); v'
7.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai- mana tetah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
8.Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya; I'
9.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008; 2 Pegawai Negeri Sipil yang dapat dipertimbangkan untuk dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.peni!aian prestasi kerja (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir rata-rata bernilai baik dengan nilai paling kurang 85 (delapan puluh lima);
b.telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus-menerus paling kurang : 1) 13 (tiga belas) tahun untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun; 2) 23 (dua puluh tiga) tahun untuk penganugerahan tanda ke- hormatan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun; dan 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
c.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama jangka waktu : 1) 13 (tiga belas) tahun untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun; 2) 23 (dua puluh tiga) tahun untuk penganugerahan tanda kehor- matan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun; dan 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
d.tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak b~;rwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
e.tidak sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin;

Pasal 4

Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dianugerahkan pada :

a.Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
b.Hari Ulang Tahun Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 3

Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan kedi- siplinan, dapat dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya. PasaJ2 3

(1)Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat masa kerja untuk dapat dipertimbangkan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.
(2)Daftar nama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit organisasi paling rendah Pejabat struktural eselon II, dengan ketentuan paling lambat :
1. a.bulan April untuk penganugerahan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
2. b.bulan Januari untuk penganugerahan pada Hari Ulang Tahun Badan Kepegawaian Negara.
(3)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan daftar nama PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 kepada Kepala Biro Kepegawaian, dengan ketentuan paling lambat :
1. a.bulan Mei untuk penganugerahan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
2. b.bulan Pebruari untuk penganugerahan pada Hari Ulang Tahun Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

Dalam hal tertentu dan berdasarkan pertimbangan objektif, dengan menyimpang dart ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena akan mencapai batas usia pensiun dapat dipertimbangkan untuk dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya sesuai peraturan perundang-undangan. PasalS

f.tidak terdapat absensi atau ketidakhadiran karena : 1) sakit lebih dari 5 (lima) hari untuk tiap-tiap tahun, selama 2 (dua) tahun terakhir tanpa surat keterangan dokter; 2) terlambat lebih dari 12 (dua belas) kali dan/atau terlambat 7,5 (tujuh setengah) jam atau lebih untuk tlap-tlap tahun, selama 2 (dua) tahun terakhir ; 3) pulang kantor tanpa keterangan (PLTK) dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 4) tanpa keterangan (TK) dalam 1 (satu) tahun terakhir. 4 . EDY TOPO ASHARI KEPALA EPEGAWAIAN NEGARA Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 13 No:pember 2009 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 8

(3)
(2)Untuk membantu Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam penqanuqerahan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Tim Penilai yang diketuai Sekretaris Utama. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pegawai Negeri Sipil yang dapat dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya. Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(1)Pasal 7
(4)Kepala Biro Kepegawaian setelah menerima daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penilai. 5

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menjamin objektivitas dan transparansi dalam peng- anugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Kepegawaian Negara, diperlukan pedoman untuk menentukan calon penerima tanda kehor- matan Satyalancana Karya Satya dimaksud;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

Pasal 1

3.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3134);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disi- plin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor. 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3558);
6.KeputusanPresiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana tetah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005); v'
7.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I lembaga Pemerintah Non Departemen sebagai- mana tetah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005;
8.Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 02 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya; I'
9.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2008; 2 Pegawai Negeri Sipil yang dapat dipertimbangkan untuk dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.peni!aian prestasi kerja (DP-3) dalam 2 (dua) tahun terakhir rata-rata bernilai baik dengan nilai paling kurang 85 (delapan puluh lima);
b.telah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus-menerus paling kurang : 1) 13 (tiga belas) tahun untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun; 2) 23 (dua puluh tiga) tahun untuk penganugerahan tanda ke- hormatan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun; dan 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
c.tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat selama jangka waktu : 1) 13 (tiga belas) tahun untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun; 2) 23 (dua puluh tiga) tahun untuk penganugerahan tanda kehor- matan Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun; dan 3) 30 (tiga puluh) tahun untuk penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun.
d.tidak sedang dalam proses pemeriksaan pihak b~;rwajib karena diduga melakukan tindak pidana;
e.tidak sedang dalam proses pemeriksaan pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran disiplin;

Pasal 4

Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dianugerahkan pada :

a.Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
b.Hari Ulang Tahun Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 3

(1)Kepala Biro Kepegawaian menyampaikan daftar nama Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat masa kerja untuk dapat dipertimbangkan penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya.
(2)Daftar nama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan unit organisasi paling rendah Pejabat struktural eselon II, dengan ketentuan paling lambat :
1. a.bulan April untuk penganugerahan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
2. b.bulan Januari untuk penganugerahan pada Hari Ulang Tahun Badan Kepegawaian Negara.
(3)Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan daftar nama PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 kepada Kepala Biro Kepegawaian, dengan ketentuan paling lambat :
1. a.bulan Mei untuk penganugerahan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia; dan
2. b.bulan Pebruari untuk penganugerahan pada Hari Ulang Tahun Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 6

f.tidak terdapat absensi atau ketidakhadiran karena : 1) sakit lebih dari 5 (lima) hari untuk tiap-tiap tahun, selama 2 (dua) tahun terakhir tanpa surat keterangan dokter; 2) terlambat lebih dari 12 (dua belas) kali dan/atau terlambat 7,5 (tujuh setengah) jam atau lebih untuk tlap-tlap tahun, selama 2 (dua) tahun terakhir ; 3) pulang kantor tanpa keterangan (PLTK) dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan 4) tanpa keterangan (TK) dalam 1 (satu) tahun terakhir. 4 . EDY TOPO ASHARI KEPALA EPEGAWAIAN NEGARA Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal, 13 No:pember 2009 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 8

(3)
(2)Untuk membantu Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam penqanuqerahan Satyalancana Karya Satya kepada Pegawai Negeri Sipil, dibentuk Tim Penilai yang diketuai Sekretaris Utama. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan pertimbangan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pegawai Negeri Sipil yang dapat dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya. Susunan keanggotaan dan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
(1)Pasal 7
(4)Kepala Biro Kepegawaian setelah menerima daftar usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Penilai. 5

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2009

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Peraturan turunan (7)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 1 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 8

Peraturan turunan (7)

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Medan No. 1 Tahun 2016