DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 17 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Indonesia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir

Ringkasan

Pasal 13 Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana jangka pendek, program dan rencana anggaran BAPETEN, serta pemantauan, evaluasi, dan penyiapan penyusunan laporan rencana, program, dan rencana anggaran di lingkungan BAPETEN.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 jdih.bapeten.go.id Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran;

2.Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323); dan
3.Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah NonKementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2013 Nomor 11). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR NOMOR 01 REV.2/K-OTK/V-04 TAHUN 2004 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 Rev.2/K-OTK/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas jdih.bapeten.go.id Tenaga Nuklir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Bapeten Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 01 rev.2/K-OTK/V-04 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Tenaga Nuklir diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan dalam Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 6A

(1)Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
(2)Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BAPETEN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi:

a.koordinasi kegiatan BAPETEN;
b.koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi, dan pengelolaan keuangan;
c.koordinasi dan pengelolaan informasi di lingkungan BAPETEN;
d.pembinaan ketatausahaan, sumber daya manusia, kepegawaian, kerumahtanggaan, serta arsip dan dokumentasi; jdih.bapeten.go.id
e.penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
f.pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
g.pembinaan kerja sama dan komunikasi publik;
h.koordinasi dan pembentukan peraturan perundang- undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum; dan
i.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Sekretariat Utama terdiri atas:

a.Biro Perencanaan, Keuangan, dan Informasi;
b.Biro Umum dan Organisasi; dan
c.Biro Hukum, Kerja Sama, dan Komunikasi Publik.

Pasal 10

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan program, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan informasi di lingkungan BAPETEN.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Biro Perencanaan, Keuangan, dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan koordinasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan BAPETEN;
b.penyiapan penyusunan rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek di lingkungan BAPETEN;
c.penyiapan penyusunan program dan rencana anggaran BAPETEN; jdih.bapeten.go.id
d.pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rencana dan program di lingkungan BAPETEN;
e.penyiapan penyusunan laporan rencana, program, dan rencana anggaran di lingkungan BAPETEN;
f.penyusunan bahan pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan pengelolaan keuangan; dan
g.penyusunan bahan pembinaan, pemberian dukungan administrasi, dan pengelolaan data dan infromasi di lingkungan BAPETEN.

Pasal 12

Biro Perencanaan, Keuangan, dan Informasi terdiri atas:

a.Bagian Program;
b.Bagian Keuangan; dan
c.Bagian Data dan Informasi.

Pasal 13

Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana jangka pendek, program dan rencana anggaran BAPETEN, serta pemantauan, evaluasi, dan penyiapan penyusunan laporan rencana, program, dan rencana anggaran di lingkungan BAPETEN.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bagian Program menyelenggarakan fungsi:

a.penyiapan bahan penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana jangka pendek, serta program dan rencana anggaran BAPETEN; dan
b.penyiapan bahan pemantauan, evaluasi, serta laporan program dan penganggaran. jdih.bapeten.go.id

Pasal 15

a.Subbagian Penyusunan Program dan Penganggaran; dan
b.Subbagian Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 16

(1)Subbagian Penyusunan Program dan Penganggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, rencana jangka pendek, serta program dan rencana anggaran BAPETEN.
(2)Subbagian Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan kinerja lembaga.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 1 Tahun 2019

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 6A

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan turunan (3)

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

SEKRETARIAT UTAMA

Pasal 6A

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Peraturan turunan (3)

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 9 Tahun 2019