Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 2005
- Nomor
- 31
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 17
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN : . . . MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573 ) diubah sebagai berikut :
(4), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 15 disisipkan 2 ayat yakni ayat (3a) dan ayat (4a) sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:
1) almarhum suaminya/isterinya sekurang-kurangnya mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun pada Negara, atau 2) masa kerja almarhum suaminya/isterinya ditambah dengan jangka waktu sejak yang bersangkutan menjadi janda/duda berjumlah sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun;
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 20 Juli 2005 MENTERI SEKRETARIS NEGARA Selaku MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA AD INTERIM, ttd YUSRIL IHZA MAHENDRA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 64 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Tata Usaha, ttd Sugiri, S.H. PENJELASAN A T A S PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA I. U M U M Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara mengatur mengenai pengadaan, penghunian, pengelolaan dan pengalihan status dan hak atas rumah negara sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai pemberian fasilitas berupa rumah bagi pegawai negeri dan pejabat negara selama yang bersangkutan masih berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat pemerintah atau pejabat negara. Pengelolaan, pengalihan status dan hak atas rumah yang dikuasai oleh negara berdasarkan peraturan pemerintah tersebut ternyata belum berjalan sebagaimana mestinya, beberapa permasalahan masih muncul antara penghuni dan instansi diakibatkan belum lengkapnya aturan pengelolaannya, sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994. Dalam melaksanakan kesinambungan pemenuhan kebutuhan rumah negara terhadap pegawai negeri maka pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penjualan Rumah Negeri kepada pegawai negeri harus memperhatikan statistik rumah negara yang ada pada departemen / lembaga. Sehubungan . . . Sehubungan dengan hal tersebut penjualan rumah negara harus dilakukan secara selektif dan hasil penjualan rumah negara digunakan untuk membangun kembali rumah baru bagi pegawai negeri. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1.
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan pimpinan instansi yang bersangkutan adalah Menteri, Ketua Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Ketua Lembaga Departemen/Non Departemen yang setingkat dengan Menteri. Ayat (2a) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (3a) Rumah negara yang mempunyai fungsi secara langsung melayani atau terletak dalam lingkungan suatu kantor instansi, rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, pelabuhan udara, pelabuhan laut, dan laboratorium/balai penelitian yang sudah ditetapkan menjadi golongan II sebelum adanya Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan menjadi Rumah Negara Golongan I. Ayat (4) Cukup Jelas. Angka 2 . . . Angka 2
Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup Jelas. Ayat (3a)
Ayat (4) Izin dari pemegang hak atas tanah tidak otomatis merupakan persetujuan pelepasan hak atas tanah tersebut. Ayat (4a) Pengalihan status rumah negara dalam bentuk rumah susun harus dilakukan sekaligus dalam satu blok, hal ini dimaksudkan agar mempermudah dalam menghitung nilai perbandingan proporsional yang akan menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan besarnya nilai sewa beli yang harus dibayar. Yang dimaksud dengan status tanahnya sudah ditetapkan adalah :
Ayat (5) Cukup Jelas. Angka 3
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Daerah (Perda)