DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanBerlaku

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 Tahun 2008

Nomor: 10/13/PBI/2008
Tahun: 2008
Ditetapkan: 21 Agustus 2008
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa Bank Indonesia memiliki tugas sebagai agen penatausaha dan agen pembayar Surat Berharga Syariah Negara serta pelaksana kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menyusun Peraturan Bank Indonesia tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
1. 2.Undang …

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852).
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
2.Surat …
2.Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
3.Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, dalam mata uang rupiah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN.
4.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5.Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBN untuk pertama kali.
6.Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBN yang telah dijual di Pasar Perdana.
7.Peserta Lelang SBN adalah pihak-pihak yang dapat mengikuti lelang SBN sesuai ketentuan yang berlaku.
8.Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil (yield) atau harga (price) yang diinginkan penawar.
9.Penawaran Pembelian Non-kompetitif (Non-competitive Bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil (yield) atau harga (price) yang diinginkan penawar.
10.Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System yang untuk selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung … terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, penyelenggara BI-SSSS dan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS).
11.Sub-Registry adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan surat berharga, termasuk SBN, untuk kepentingan nasabah.
12.Delivery Versus Payment yang untuk selanjutnya disingkat DVP adalah setelmen transaksi SBN dengan cara setelmen surat berharga melalui BI-SSSS dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
13.Free of Payment yang untuk selanjutnya disingkat FoP adalah setelmen transaksi SBN dengan cara setelmen surat berharga dilakukan melalui BI-SSSS, sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.
14.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

FUNGSI BANK INDONESIA DALAM LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA

Pasal 2

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk mengelola SBN, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut :

a.memberikan masukan dalam rangka penerbitan SBN termasuk penyusunan ketentuan dan persyaratan penerbitan SBN;
b.bertindak sebagai agen lelang dalam penerbitan SBN di Pasar Perdana; dan
c.menatausahakan SBN.

BAB III

BENTUK DAN JENIS SURAT BERHARGA NEGARA

Pasal 3

SBN yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai bentuk dan jenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SUN dan Undang-Undang SBSN yang berlaku.

BAB IV

LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA

Pasal 4

Bank Indonesia melaksanakan lelang SBN di Pasar Perdana berdasarkan pemberitahuan dari Menteri.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan fungsi sebagai agen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :
1. a.mengumumkan rencana lelang SBN;
2. b.melaksanakan lelang SBN;
3. c.menyampaikan hasil penawaran lelang SBN kepada Menteri; dan
4. d.mengumumkan keputusan hasil lelang SBN.
(2)Bank Indonesia melaksanakan lelang SBN dengan menggunakan BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 6

Peserta Lelang SBN di Pasar Perdana dapat melakukan penawaran pembelian dalam lelang SBN dengan cara Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) dan/atau … dan/atau Penawaran Pembelian Non-kompetitif (Non-competitive Bidding) sesuai ketentuan Menteri yang berlaku.

BAB V

PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA

Pasal 7

(1)Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mencakup :
1. a.pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen SBN; dan
2. b.agen pembayar bunga (kupon)/imbalan dan pokok/nilai nominal SBN.
(2)Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBN atas transaksi penerbitan SBN di Pasar Perdana dan transaksi SBN di Pasar Sekunder.
(3)Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBN menggunakan BI-SSSS sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan penatausahaan SBN, Bank Indonesia dapat menunjuk atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 9

(1)Pencatatan kepemilikan SBN dilakukan secara book entry.
(2)Catatan kepemilikan SBN di BI-SSSS merupakan bukti kepemilikan yang sah.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.Bahwa Bank Indonesia memiliki tugas sebagai agen penatausaha dan agen pembayar Surat Berharga Syariah Negara serta pelaksana kegiatan penatausahaan Surat Utang Negara;
c.Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menyusun Peraturan Bank Indonesia tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
1. 2.Undang …

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852).
5.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867)

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1.Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.
2.Surat …
2.Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
3.Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, dalam mata uang rupiah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN.
4.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Bank Umum Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
5.Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan SBN untuk pertama kali.
6.Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan SBN yang telah dijual di Pasar Perdana.
7.Peserta Lelang SBN adalah pihak-pihak yang dapat mengikuti lelang SBN sesuai ketentuan yang berlaku.
8.Penawaran Pembelian Kompetitif (Competitive Bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume dan tingkat imbal hasil (yield) atau harga (price) yang diinginkan penawar.
9.Penawaran Pembelian Non-kompetitif (Non-competitive Bidding) adalah pengajuan penawaran pembelian dengan mencantumkan volume tanpa tingkat imbal hasil (yield) atau harga (price) yang diinginkan penawar.
10.Bank Indonesia–Scripless Securities Settlement System yang untuk selanjutnya disebut BI-SSSS adalah sarana transaksi dengan Bank Indonesia termasuk penatausahaannya dan penatausahaan surat berharga secara elektronik dan terhubung … terhubung langsung antara peserta BI-SSSS, penyelenggara BI-SSSS dan Sistem Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (Sistem BI-RTGS).
11.Sub-Registry adalah Bank dan lembaga yang melakukan kegiatan kustodian yang memenuhi persyaratan dan disetujui oleh Bank Indonesia melakukan fungsi penatausahaan surat berharga, termasuk SBN, untuk kepentingan nasabah.
12.Delivery Versus Payment yang untuk selanjutnya disingkat DVP adalah setelmen transaksi SBN dengan cara setelmen surat berharga melalui BI-SSSS dilakukan bersamaan dengan setelmen dana di Bank Indonesia melalui Sistem BI-RTGS.
13.Free of Payment yang untuk selanjutnya disingkat FoP adalah setelmen transaksi SBN dengan cara setelmen surat berharga dilakukan melalui BI-SSSS, sedangkan setelmen dana dilakukan tidak secara bersamaan dengan setelmen surat berharga atau tanpa setelmen dana.
14.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

FUNGSI BANK INDONESIA DALAM LELANG DAN PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA

Pasal 2

Dalam rangka membantu Pemerintah untuk mengelola SBN, Bank Indonesia melakukan hal-hal sebagai berikut :

a.memberikan masukan dalam rangka penerbitan SBN termasuk penyusunan ketentuan dan persyaratan penerbitan SBN;
b.bertindak sebagai agen lelang dalam penerbitan SBN di Pasar Perdana; dan
c.menatausahakan SBN.

BAB III

BENTUK DAN JENIS SURAT BERHARGA NEGARA

Pasal 3

SBN yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai bentuk dan jenis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SUN dan Undang-Undang SBSN yang berlaku.

BAB IV

LELANG SURAT BERHARGA NEGARA DI PASAR PERDANA

Pasal 4

Bank Indonesia melaksanakan lelang SBN di Pasar Perdana berdasarkan pemberitahuan dari Menteri.

Pasal 5

(1)Dalam melaksanakan fungsi sebagai agen lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah melakukan kegiatan antara lain sebagai berikut :
1. a.mengumumkan rencana lelang SBN;
2. b.melaksanakan lelang SBN;
3. c.menyampaikan hasil penawaran lelang SBN kepada Menteri; dan
4. d.mengumumkan keputusan hasil lelang SBN.
(2)Bank Indonesia melaksanakan lelang SBN dengan menggunakan BI-SSSS atau sarana lain yang ditetapkan Bank Indonesia.

Pasal 6

BAB V

PENATAUSAHAAN SURAT BERHARGA NEGARA

Pasal 7

(1)Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mencakup :
1. a.pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen SBN; dan
2. b.agen pembayar bunga (kupon)/imbalan dan pokok/nilai nominal SBN.
(2)Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBN atas transaksi penerbitan SBN di Pasar Perdana dan transaksi SBN di Pasar Sekunder.
(3)Bank Indonesia melakukan penatausahaan SBN menggunakan BI-SSSS sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan kegiatan penatausahaan SBN, Bank Indonesia dapat menunjuk atau bekerja sama dengan pihak lain.

Pasal 9

(1)Pencatatan kepemilikan SBN dilakukan secara book entry.
(2)Catatan kepemilikan SBN di BI-SSSS merupakan bukti kepemilikan yang sah.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2008