DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2002

Nomor: 24
Tahun: 2002
Ditetapkan: 22 Oktober 2002
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mobilisasi dana melalui pasar keuangan merupakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat secara optimal dalam program pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c.bahwa penerbitan Surat Utang Negara kepada publik merupakan salah satu potensi pembiayaan untuk mengurangi beban dan risiko keuangan bagi negara di masa mendatang;
d.bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada pemodal perlu adanya landasan hukum atas komitmen Pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangan serta penyelenggaraan manajemen Surat Utang Negara yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Surat Utang Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 A, Pasal 23, Pasal 23 A, Pasal 23 B, Pasal 23 C, dan Pasal 23 D Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3.Undang…
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SURAT UTANG NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
2.Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali.
3.Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.
4.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia.
5.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

BENTUK DAN JENIS SURAT UTANG NEGARA

Pasal 2

(1)Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
(2)Surat...
(2)Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder.

Pasal 3

(1)Surat Utang Negara terdiri atas :
1. a.Surat Perbendaharaan Negara;
2. b.Obligasi Negara.
(2)Surat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf a berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
(3)Obligasi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

BAB III

TUJUAN PENERBITAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 4

Surat Utang Negara diterbitkan untuk tujuan sebagai berikut:

a.membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran;
c.mengelola portofolio utang negara.

BAB IV

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berada pada Pemerintah.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksana-kan oleh Menteri.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Pasal 7…

Pasal 7

(1)Penerbitan Surat Utang Negara harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas nilai bersih maksimal Surat Utang Negara yang akan diterbitkan dalam satu tahun anggaran.
(3)Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(4)Dalam hal-hal tertentu, Menteri dapat menerbitkan Surat Utang Negara melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat dan dilaporkan sebagai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai penerbitan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Surat Utang Negara dimaksud.
(2)Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo.
(3)Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
(4)Dalam hal pembayaran kewajiban bunga dan pokok dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Menteri melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 9

(1)Pengelolaan Surat Utang Negara diselenggarakan oleh Menteri.
(2)Pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Surat Utang Negara termasuk kebijakan pengendalian risiko;
2. b.perencanaan dan penetapan struktur portofolio utang negara;
3. c.penerbitan...
4. c.penerbitan Surat Utang Negara;
5. d.penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
6. e.pembelian kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo;
7. f.pelunasan;
8. g.aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Surat Utang Negara.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa mobilisasi dana melalui pasar keuangan merupakan upaya peningkatan partisipasi masyarakat secara optimal dalam program pembiayaan pembangunan nasional melalui mekanisme pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
c.bahwa penerbitan Surat Utang Negara kepada publik merupakan salah satu potensi pembiayaan untuk mengurangi beban dan risiko keuangan bagi negara di masa mendatang;
d.bahwa guna memberikan kepastian hukum kepada pemodal perlu adanya landasan hukum atas komitmen Pemerintah untuk memenuhi kewajiban keuangan serta penyelenggaraan manajemen Surat Utang Negara yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-undang tentang Surat Utang Negara; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 A, Pasal 23, Pasal 23 A, Pasal 23 B, Pasal 23 C, dan Pasal 23 D Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat

Mengingat

Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860);
3.Undang…
3.Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
4.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SURAT UTANG NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
2.Pasar Perdana adalah kegiatan penawaran dan penjualan Surat Utang Negara untuk pertama kali.
3.Pasar Sekunder adalah kegiatan perdagangan Surat Utang Negara yang telah dijual di Pasar Perdana.
4.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia.
5.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

BAB II

BENTUK DAN JENIS SURAT UTANG NEGARA

Pasal 2

(1)Surat Utang Negara diterbitkan dalam bentuk warkat atau tanpa warkat.
(2)Surat...
(2)Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan dalam bentuk yang diperdagangkan atau dalam bentuk yang tidak diperdagangkan di Pasar Sekunder.

Pasal 3

(1)Surat Utang Negara terdiri atas :
1. a.Surat Perbendaharaan Negara;
2. b.Obligasi Negara.
(2)Surat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)huruf a berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.
(3)Obligasi Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

BAB III

TUJUAN PENERBITAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 4

Surat Utang Negara diterbitkan untuk tujuan sebagai berikut:

a.membiayai defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b.menutup kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran;
c.mengelola portofolio utang negara.

BAB IV

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

(1)Kewenangan menerbitkan Surat Utang Negara untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berada pada Pemerintah.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksana-kan oleh Menteri.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan Surat Utang Negara untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Menteri terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Pasal 7…

Pasal 7

(1)Penerbitan Surat Utang Negara harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
(2)Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas nilai bersih maksimal Surat Utang Negara yang akan diterbitkan dalam satu tahun anggaran.
(3)Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan pada saat pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(4)Dalam hal-hal tertentu, Menteri dapat menerbitkan Surat Utang Negara melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat dan dilaporkan sebagai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang bersangkutan.

Pasal 8

(1)Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai penerbitan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi pembayaran semua kewajiban bunga dan pokok yang timbul sebagai akibat penerbitan Surat Utang Negara dimaksud.
(2)Pemerintah wajib membayar bunga dan pokok setiap Surat Utang Negara pada saat jatuh tempo.
(3)Dana untuk membayar bunga dan pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setiap tahun sampai dengan berakhirnya kewajiban tersebut.
(4)Dalam hal pembayaran kewajiban bunga dan pokok dimaksud melebihi perkiraan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Menteri melakukan pembayaran dan menyampaikan realisasi pembayaran tersebut kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB V

PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA

Pasal 9

(1)Pengelolaan Surat Utang Negara diselenggarakan oleh Menteri.
(2)Pengelolaan Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Surat Utang Negara termasuk kebijakan pengendalian risiko;
2. b.perencanaan dan penetapan struktur portofolio utang negara;
3. c.penerbitan...
4. c.penerbitan Surat Utang Negara;
5. d.penjualan Surat Utang Negara melalui lelang dan/atau tanpa lelang;
6. e.pembelian kembali Surat Utang Negara sebelum jatuh tempo;
7. f.pelunasan;
8. g.aktivitas lain dalam rangka pengembangan Pasar Perdana dan Pasar Sekunder Surat Utang Negara.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (13)

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2003

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/13/PBI/2010 Tahun 2010

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/1/PBI/2006

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 Tahun 2010

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/19/PBI/2015 Tahun 2015

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 Tahun 2008

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar

Peraturan turunan (13)

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2003

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/13/PBI/2010 Tahun 2010

Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/1/PBI/2006

Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/11/PBI/2010 Tahun 2010

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/31/PBI/2008

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/19/PBI/2015 Tahun 2015

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/13/PBI/2008 Tahun 2008

Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/5/PBI/2003