Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/27/PBI/2008
- Nomor
- 10/27/PBI/2008
- Tahun
- 2008
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
dan/atau
Pasal II … Pasal II Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 30 Oktober 2008 GUBERNUR BANK INDONESIA, BOEDIONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 Oktober 2008 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 161 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 10/ 27 /PBI/2008 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR: 6/9/PBI/2004 TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK I. UMUM Dampak dari krisis keuangan global yang berlangsung saat ini berimbas pada berbagai negara termasuk Indonesia. Hal tersebut secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi stabilitas sistem keuangan Indonesia termasuk sistem perbankan. Salah satu pengaruh dari krisis keuangan global tersebut adalah meningkatnya potensi keraguan masyarakat terhadap sistem perbankan yang dapat ditandai antara lain dengan meningkatnya kepanikan masyarakat dalam menyikapi krisis. Sementara itu, kepercayaan masyarakat merupakan salah satu prasyarat utama yang diperlukan untuk menciptakan sistem perbankan yang stabil. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas diperlukan langkah- langkah tertentu dalam upaya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. Sejalan … Sejalan dengan hal tersebut di atas, dipandang perlu untuk mengatur kembali ketentuan mengenai tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I
Ayat (1) Pengumuman ini merupakan transparansi dari kebijakan Bank Indonesia sebagai bagian dari akuntabilitas publik terhadap pelaksanaan tugas mengatur dan mengawasi Bank yang dilakukan oleh Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004. Pengumuman dilakukan pada home page Bank Indonesia dengan alamat http://www.bi.go.id Huruf a sampai dengan huruf d Ketentuan mengenai rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum yang berlaku. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) … Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Pengumuman dilakukan pada home page Bank Indonesia dengan alamat http://www.bi.go.id. Ketentuan mengenai rasio Giro Wajib Minimum didasarkan atas ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum yang berlaku. Ayat (4) Yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam ayat ini adalah kepentingan untuk menghindari timbulnya kepanikan masyarakat dalam menyikapi krisis keuangan dan dalam upaya menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Pasal II Cukup Jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 4913
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan