Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005
- Nomor
- 7/38/PBI/2005
- Tahun
- 2005
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor … Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
M E M U T U S K A N:
Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/9/PBI/2004 TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK. Pasal I … Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
…
Dalam hal permasalahan Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditengarai berdampak sistemik, selain Bank Indonesia memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A, Bank Indonesia juga meminta Komite Koordinasi untuk melaksanakan rapat guna memutuskan Bank yang bersangkutan berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik.
Dalam hal Komite Koordinasi telah menetapkan Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai Bank berdampak sistemik dan Bank yang bersangkutan memenuhi kriteria:
memutuskan langkah-langkah penanganan Bank dimaksud.
Bank dan atau pemegang saham dari Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 wajib melakukan langkah-langkah yang ditetapkan oleh Komite Koordinasi dalam penanganan permasalahan Bank yang bersangkutan.
BAB V BANK TIDAK BERDAMPAK SISTEMIK
BAB V
Dalam hal Bank yang ditempatkan dalam pengawasan khusus yang tidak berdampak sistemik memenuhi kriteria:
1) memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 2% (dua perseratus) dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% (delapan perseratus); atau 2) memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari 0% (nol perseratus) dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku; atau
Pasal II Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal 10 Oktober 2005. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 10 Oktober 2005 GUBERNUR BANK INDONESIA, BURHANUDDIN ABDULLAH LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 93 DPNP PENJELASAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR : 7/38/PBI/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 6/9/PBI/2004 TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Membuka PDF…
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan