DokumenPeraturan Kementerian / Lembaga/BadanDicabut

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004

Nomor: 6/9/PBI/2004
Tahun: 2004
Ditetapkan: 26 Maret 2004
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Bank Indonesia (BI)

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional, maka diperlukan perubahan mekanisme langkah-langkah tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur kembali ketentuan tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat … Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24);
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional; Memperhatikan … Memperhatikan: Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2004 mengenai ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2.Komite Koordinasi adalah komite pengambilan keputusan dalam penanganan Bank bermasalah dan berdampak sistemik, yang terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

BAB II

BANK DALAM PENGAWASAN INTENSIF (INTENSIVE SUPERVISION)

Pasal 2

(1)Dalam hal Bank Indonesia menilai kondisi suatu Bank memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan intensif Bank Indonesia.
(2)Bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
2. b.memiliki permasalahan aktual dan atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko (composite risk);
3. c.terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
4. d.terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
5. e.memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, namun Bank dinilai mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar;
6. f.dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar;
7. g.memiliki kredit bermasalah (non-performing loan) secara neto lebih dari 5% (lima perseratus) dari total kredit.
(3)Dalam …
(3)Dalam rangka pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain:
1. a.meminta Bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia;
2. b.melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja (business plan) dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai;
3. c.meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan (action plan) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi;
4. d.menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (on-site supervisory presence), apabila diperlukan.
(4)Dalam hal Bank yang ditempatkan dalam pengawasan intensif memerlukan langkah-langkah perbaikan tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 3

(1)Bank Indonesia dapat menempatkan Bank yang memiliki total aktiva cukup besar dibandingkan dengan seluruh total aktiva perbankan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Dalam rangka pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (on-site supervisory presence) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf d.

Pasal 4

…

Pasal 4

Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Bank yang ditempatkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, beserta dengan alasan penempatan dan langkah-langkah yang perlu segera dilakukan Bank.

BAB III

BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS (SPECIAL SURVEILLANCE)

Pasal 5

(1)Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka Bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia.
(2)Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut:
1. a.rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus);
2. b.rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengalami permasalah likuiditas yang mendasar.
(3)Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia:
1. a.memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) secara … secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus);
2. b.memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (mandatory supervisory actions) segera setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam perseratus);
3. c.dapat memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain: 1) mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank; 2) menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank; 3) melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; 4) menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank; 5) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; 6) menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau 7) membekukan kegiatan usaha tertentu Bank.
(4)Bagi Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam perseratus) dan kurang dari 8% (delapan perseratus), selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, Bank wajib:
1. a.melaksanakan …
2. a.melaksanakan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;
3. b.menyampaikan laporan skedul likuiditas untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan mendatang, yang terinci secara harian atau berdasarkan frekuensi dan periode pelaporan yang ditetapkan Bank Indonesia;
4. c.menyampaikan laporan bulanan mengenai realisasi pelaksanaan tindakan sebagaimana diatur dalam huruf a dan realisasi pelaksanaan rencana perbaikan modal (capital restoration plan) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a.
(5)Apabila diperlukan terhadap Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam perseratus) dan kurang dari 8% (delapan perseratus), Bank Indonesia dapat menempatkan pengawas dan atau pemeriksa (on-site supervisory presence) Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 6

(1)Rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a wajib menggambarkan kemampuan Bank untuk mencapai dan memelihara rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% (delapan perseratus) atau lebih, dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Dalam rangka mengevaluasi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia akan menilai rencana dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai persetujuan atau penolakannya.
(3). Dalam …
(3)Dalam hal rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditolak Bank Indonesia, Bank wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan penolakan.
(4)Dalam rangka mengevaluasi revisi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia akan menilai rencana dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai persetujuan atau penolakannya.
(5)Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan tidak mengajukan rencana perbaikan permodalan sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(6)Bank yang tidak mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan dan Bank yang ditolak revisi rencana perbaikan permodalannya oleh Bank Indonesia, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(7)Bank yang secara material tidak dapat melaksanakan rencana perbaikan permodalan yang telah diajukan kepada Bank Indonesia wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(8)Bank yang telah mengajukan rencana perbaikan permodalan dapat melaksanakan perubahan rencana setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Bank dalam pengawasan khusus yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam perseratus), wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan melakukan tindakan perbaikan yang diperintahkan Bank Indonesia (mandatory supervisory actions) segera setelah memperoleh pemberitahuan dari Bank Indonesia, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
1. a.Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal;
2. b.Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak- pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
3. c.Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset, pembatasan melakukan penyertaan, dan atau pembatasan pemberian kredit baru, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
4. d.Bank dikenakan pembatasan untuk melaksanakan rencana ekspansi usaha atau kegiatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan Bank, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
5. e.Bank dikenakan pembatasan untuk membayar gaji, kompensasi, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada Pengurus Bank, atau kompensasi kepada pihak terkait yang terjadi 1 (satu) tahun sebelum kondisi Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dibawah 8% (delapan perseratus), kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
6. f.Bank dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi;
7. g.Bank wajib melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham dalam jumlah kurang dari 10% (sepuluh perseratus);
8. h.Bank …
9. h.Bank dilarang melakukan perubahan kepemilikan dari: 1) pemegang saham yang memiliki saham sebesar sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus); dan atau 2) Pemegang Saham Pengendali, termasuk pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank dalam struktur kelompok usaha Bank, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
10. i.Bank dilarang untuk menjual atau menurunkan jumlah aset atau meningkatkan komitmen dan kontinjensi tanpa persetujuan dari Bank Indonesia, kecuali untuk Sertifikat Bank Indonesia, Giro pada Bank Indonesia, Tagihan antar Bank, dan Surat Utang Negara;
11. j.Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia: 1) informasi dan dokumen sebagai berikut: a) susunan direksi dan komisaris selama 3 (tiga) tahun terakhir; b) struktur permodalan dan susunan pemegang saham selama 3 (tiga) tahun terakhir; c) informasi mengenai data nasabah penyimpan dana; d) daftar rincian tagihan dan kewajiban kepada pihak terkait Bank; e) informasi lainnya yang diperlukan Bank Indonesia; 2) laporan keuangan terakhir dari perusahaan yang memperoleh penyertaan Bank selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit; 3) struktur kelompok usaha terakhir yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan ultimate shareholders, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan … pemberitahuan Bank Indonesia kepada Bank mengenai kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan yang diperintahkan Bank Indonesia (mandatory supervisory actions).
(2)Bank Indonesia akan memantau kondisi Bank yang wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penempatan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (on-site supervisory presence).
(3)Bank Indonesia akan memberitahukan kepada otoritas pengawas yang berwenang terhadap perusahaan induk dan atau perusahaan anak Bank mengenai tindakan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank.
(4)Bank Indonesia memberitahukan kepada Pemerintah mengenai tindakan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan berakhirnya tugas dan dibubarkannya Badan Penyehatan Perbankan Nasional, maka diperlukan perubahan mekanisme langkah-langkah tindak lanjut pengawasan dan penetapan status bank;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu diatur kembali ketentuan tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank dalam Peraturan Bank Indonesia; Mengingat … Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);
4.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1998 Tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24);
5.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional; Memperhatikan … Memperhatikan: Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2004 mengenai ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1.Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing;
2.Komite Koordinasi adalah komite pengambilan keputusan dalam penanganan Bank bermasalah dan berdampak sistemik, yang terdiri dari Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia.

BAB II

BANK DALAM PENGAWASAN INTENSIF (INTENSIVE SUPERVISION)

Pasal 2

(1)Dalam hal Bank Indonesia menilai kondisi suatu Bank memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, maka Bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan intensif Bank Indonesia.
(2)Bank yang dinilai memiliki potensi kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut:
1. a.memiliki predikat kurang sehat atau tidak sehat dalam penilaian tingkat kesehatan Bank;
2. b.memiliki permasalahan aktual dan atau potensial berdasarkan penilaian terhadap keseluruhan risiko (composite risk);
3. c.terdapat pelampauan dan atau pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
4. d.terdapat pelanggaran Posisi Devisa Neto dan menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah penyelesaian yang diusulkan Bank dinilai tidak dapat diterima atau tidak mungkin dicapai;
5. e.memiliki rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah sama dengan atau lebih besar dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, namun Bank dinilai mengalami permasalahan likuiditas yang mendasar;
6. f.dinilai memiliki permasalahan profitabilitas yang mendasar;
7. g.memiliki kredit bermasalah (non-performing loan) secara neto lebih dari 5% (lima perseratus) dari total kredit.
(3)Dalam …
(3)Dalam rangka pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain:
1. a.meminta Bank untuk melaporkan hal-hal tertentu kepada Bank Indonesia;
2. b.melakukan peningkatan frekuensi pengkinian dan penilaian rencana kerja (business plan) dengan penyesuaian terhadap sasaran yang akan dicapai;
3. c.meminta Bank untuk menyusun rencana tindakan (action plan) sesuai dengan permasalahan yang dihadapi;
4. d.menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (on-site supervisory presence), apabila diperlukan.
(4)Dalam hal Bank yang ditempatkan dalam pengawasan intensif memerlukan langkah-langkah perbaikan tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

Pasal 3

(1)Bank Indonesia dapat menempatkan Bank yang memiliki total aktiva cukup besar dibandingkan dengan seluruh total aktiva perbankan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Dalam rangka pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia dapat melakukan tindakan-tindakan antara lain menempatkan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (on-site supervisory presence) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(3)huruf d.

Pasal 4

…

Pasal 4

BAB III

BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS (SPECIAL SURVEILLANCE)

Pasal 5

(1)Dalam hal Bank Indonesia menilai suatu Bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya maka Bank tersebut ditempatkan dalam pengawasan khusus Bank Indonesia.
(2)Bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank yang memenuhi 1 (satu) atau lebih kriteria sebagai berikut:
1. a.rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus);
2. b.rasio Giro Wajib Minimum dalam rupiah kurang dari rasio yang ditetapkan untuk Giro Wajib Minimum Bank, dengan perkembangan yang memburuk dalam waktu singkat atau berdasarkan penilaian Bank Indonesia mengalami permasalah likuiditas yang mendasar.
(3)Dalam rangka pengawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia:
1. a.memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk mengajukan rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) secara … secara tertulis kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus);
2. b.memerintahkan Bank untuk memenuhi kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan (mandatory supervisory actions) segera setelah diterimanya surat pemberitahuan dari Bank Indonesia yang menyatakan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam perseratus);
3. c.dapat memerintahkan Bank dan atau pemegang saham Bank untuk melakukan tindakan antara lain: 1) mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank; 2) menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank; 3) melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; 4) menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank; 5) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; 6) menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau 7) membekukan kegiatan usaha tertentu Bank.
(4)Bagi Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam perseratus) dan kurang dari 8% (delapan perseratus), selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, Bank wajib:
1. a.melaksanakan …
2. a.melaksanakan tindakan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h;
3. b.menyampaikan laporan skedul likuiditas untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan mendatang, yang terinci secara harian atau berdasarkan frekuensi dan periode pelaporan yang ditetapkan Bank Indonesia;
4. c.menyampaikan laporan bulanan mengenai realisasi pelaksanaan tindakan sebagaimana diatur dalam huruf a dan realisasi pelaksanaan rencana perbaikan modal (capital restoration plan) sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a.
(5)Apabila diperlukan terhadap Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum lebih dari 6% (enam perseratus) dan kurang dari 8% (delapan perseratus), Bank Indonesia dapat menempatkan pengawas dan atau pemeriksa (on-site supervisory presence) Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 6

(1)Rencana perbaikan permodalan (capital restoration plan) Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a wajib menggambarkan kemampuan Bank untuk mencapai dan memelihara rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sebesar 8% (delapan perseratus) atau lebih, dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Dalam rangka mengevaluasi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank Indonesia akan menilai rencana dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima secara lengkap dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai persetujuan atau penolakannya.
(3). Dalam …
(3)Dalam hal rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditolak Bank Indonesia, Bank wajib mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pemberitahuan penolakan.
(4)Dalam rangka mengevaluasi revisi rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Bank Indonesia akan menilai rencana dimaksud dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak dokumen diterima secara lengkap dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai persetujuan atau penolakannya.
(5)Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum kurang dari 8% (delapan perseratus) dan tidak mengajukan rencana perbaikan permodalan sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(6)Bank yang tidak mengajukan revisi rencana perbaikan permodalan dan Bank yang ditolak revisi rencana perbaikan permodalannya oleh Bank Indonesia, wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(7)Bank yang secara material tidak dapat melaksanakan rencana perbaikan permodalan yang telah diajukan kepada Bank Indonesia wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
(8)Bank yang telah mengajukan rencana perbaikan permodalan dapat melaksanakan perubahan rencana setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Bank dalam pengawasan khusus yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sama dengan atau kurang dari 6% (enam perseratus), wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dan melakukan tindakan perbaikan yang diperintahkan Bank Indonesia (mandatory supervisory actions) segera setelah memperoleh pemberitahuan dari Bank Indonesia, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
1. a.Bank dilarang melakukan pembayaran distribusi modal;
2. b.Bank dilarang melakukan transaksi dengan pihak terkait dan atau pihak- pihak lain yang ditetapkan Bank Indonesia, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
3. c.Bank dikenakan pembatasan pertumbuhan aset, pembatasan melakukan penyertaan, dan atau pembatasan pemberian kredit baru, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
4. d.Bank dikenakan pembatasan untuk melaksanakan rencana ekspansi usaha atau kegiatan baru yang sebelumnya tidak dilakukan Bank, kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
5. e.Bank dikenakan pembatasan untuk membayar gaji, kompensasi, atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu kepada Pengurus Bank, atau kompensasi kepada pihak terkait yang terjadi 1 (satu) tahun sebelum kondisi Bank memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dibawah 8% (delapan perseratus), kecuali telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia;
6. f.Bank dilarang melakukan pembayaran terhadap pinjaman subordinasi;
7. g.Bank wajib melaporkan setiap perubahan kepemilikan saham dalam jumlah kurang dari 10% (sepuluh perseratus);
8. h.Bank …
9. h.Bank dilarang melakukan perubahan kepemilikan dari: 1) pemegang saham yang memiliki saham sebesar sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus); dan atau 2) Pemegang Saham Pengendali, termasuk pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank dalam struktur kelompok usaha Bank, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
10. i.Bank dilarang untuk menjual atau menurunkan jumlah aset atau meningkatkan komitmen dan kontinjensi tanpa persetujuan dari Bank Indonesia, kecuali untuk Sertifikat Bank Indonesia, Giro pada Bank Indonesia, Tagihan antar Bank, dan Surat Utang Negara;
11. j.Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia: 1) informasi dan dokumen sebagai berikut: a) susunan direksi dan komisaris selama 3 (tiga) tahun terakhir; b) struktur permodalan dan susunan pemegang saham selama 3 (tiga) tahun terakhir; c) informasi mengenai data nasabah penyimpan dana; d) daftar rincian tagihan dan kewajiban kepada pihak terkait Bank; e) informasi lainnya yang diperlukan Bank Indonesia; 2) laporan keuangan terakhir dari perusahaan yang memperoleh penyertaan Bank selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit; 3) struktur kelompok usaha terakhir yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan ultimate shareholders, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan … pemberitahuan Bank Indonesia kepada Bank mengenai kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan yang diperintahkan Bank Indonesia (mandatory supervisory actions).
(2)Bank Indonesia akan memantau kondisi Bank yang wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui penempatan pengawas dan atau pemeriksa Bank Indonesia pada Bank (on-site supervisory presence).
(3)Bank Indonesia akan memberitahukan kepada otoritas pengawas yang berwenang terhadap perusahaan induk dan atau perusahaan anak Bank mengenai tindakan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank.
(4)Bank Indonesia memberitahukan kepada Pemerintah mengenai tindakan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1999