Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004
- Nomor
- 6/9/PBI/2004
- Tahun
- 2004
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 36
Mengingat … Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4357);
Memperhatikan … Memperhatikan: Nota Kesepakatan antara Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia tanggal 17 Maret 2004 mengenai ketentuan dan tata cara pengambilan keputusan mengenai kesulitan keuangan bank yang berdampak sistemik, pemberian fasilitas pembiayaan darurat, dan sumber pendanaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG TINDAK LANJUT PENGAWASAN DAN PENETAPAN STATUS BANK.
BAB I
Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:
BAB II … BAB II BANK DALAM PENGAWASAN INTENSIF (INTENSIVE SUPERVISION)
BAB II
…
Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Bank yang ditempatkan dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, beserta dengan alasan penempatan dan langkah-langkah yang perlu segera dilakukan Bank. BAB III BANK DALAM PENGAWASAN KHUSUS (SPECIAL SURVEILLANCE)
BAB III
1) mengganti dewan komisaris dan atau direksi Bank; 2) menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang tergolong macet dan memperhitungkan kerugian Bank dengan modal Bank; 3) melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; 4) menjual Bank kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban Bank; 5) menyerahkan pengelolaan seluruh atau sebagian kegiatan Bank kepada pihak lain; 6) menjual sebagian atau seluruh harta dan atau kewajiban Bank kepada bank atau pihak lain; dan atau 7) membekukan kegiatan usaha tertentu Bank.
(3). Dalam …
…
1) pemegang saham yang memiliki saham sebesar sama dengan atau lebih dari 10% (sepuluh perseratus); dan atau 2) Pemegang Saham Pengendali, termasuk pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap Bank dalam struktur kelompok usaha Bank, tanpa persetujuan Bank Indonesia.
1) informasi dan dokumen sebagai berikut: a) susunan direksi dan komisaris selama 3 (tiga) tahun terakhir; b) struktur permodalan dan susunan pemegang saham selama 3 (tiga) tahun terakhir; c) informasi mengenai data nasabah penyimpan dana; d) daftar rincian tagihan dan kewajiban kepada pihak terkait Bank; e) informasi lainnya yang diperlukan Bank Indonesia; 2) laporan keuangan terakhir dari perusahaan yang memperoleh penyertaan Bank selain penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit; 3) struktur kelompok usaha terakhir yang terkait dengan Bank termasuk badan hukum pemilik Bank sampai dengan ultimate shareholders, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak pemberitahuan … pemberitahuan Bank Indonesia kepada Bank mengenai kewajiban melaksanakan tindakan perbaikan yang diperintahkan Bank Indonesia (mandatory supervisory actions).
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Kementerian / Lembaga/Badan